Mahfud MD mengatakan, bakal mencocokkan halus pendalaman mengenai Al Zaytun ke Tim Investigasi yang dibentuk Gubernur Ridwan Kamil.https://news.okezone.com/read/2023/06/23/337/2835633/mahfud-md-cocokkan-pendalaman-al-zaytun-ke-tim-investigasi-bentukan-ridwan-kamilidhttps://news.okezone.com/read/2023/06/23/337/2835633/mahfud-md-cocokkan-pendalaman-al-zaytun-ke-tim-investigasi-bentukan-ridwan-kamilhttps://news.okezone.com/read/2023/06/23/337/2835633/mahfud-md-cocokkan-pendalaman-al-zaytun-ke-tim-investigasi-bentukan-ridwan-kamilJum'at 23 Juni 2023 06:16 WIBRiana RizkiaMenko Polhukam Mahfud MD (Foto : Istimewa)https://img.okezone.com/content/2023/06/23/337/2835633/mahfud-md-cocokkan-pendalaman-al-zaytun-ke-tim-investigasi-bentukan-ridwan-kamil-V9uUx46Yci.jpgJAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, pihaknya bakal mencocokkan halus pendalaman mengenai Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun ke Tim Investigasi yang dibentuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Diketahui, Ridwan Kamil membentuk tim investigasi untuk menangani masalah Pondok Pesantren Al-Zaytun. Tim yang bekerja sejak 20 Juni 2023 itu terdiri dari unsur pendidikan, penegak hukum, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. BACA JUGA: Kemenag : Kami Tak Pernah Beri Dana Bantuan ke Al Zaytun Awalnya, Mahfud MD mengatakan Kemenko Polhukam masih mendalami dugaan pelanggaran yang dilakukan Pondok Pesantren Al Zaytun. Termasuk memilah antara penyimpangan ajaran agama dan tindakan pidana oleh pemimpin pondok pesantren. "Saya sebagai Menko Polhukam masih mendalami dari sumber-sumber lain yang pernah aktif di Al Zaytun. Selanjutnya kita akan memilah mana yang terkait dengan pembinaan pesantren yang santri-santrinya harus dijaga dan mana yang terkait dengan pelanggaran hukum pidana," kata Mahfud MD kepada wartawan, Kamis 22 Juni 2023. BACA JUGA: Kemenag Tak Segan Bekukan Pomdok Pesantren Al Zaytun Setelah itu, kata Mahfud, pihaknya akan mendalami posisi dan peran pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan, serta oknum yang terlibat dalam pengelolaan. Kemudian hasil pendalaman tersebut akan dikonfirmasi ke tim investigasi. "Saya juga masih akan mengonfirmasi dengan Tim Investigasi yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat," katanya.Lebih lanjut, Mahfud pun membenarkan bahwa sudah ada rapat koordinasi antara Kemenko Polhukam, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan Badan Intelijen Negara, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). "Rapat Eselon I Lintas Kementerian dan Kembaga dengan tambahan penjelasan dari MUI sudan dilakukan Rabu kemarin," ucapnya. Namun Mahfud belum memerinci terkait pembahasan dan hasil sementara dari rapat koordinasi tersebut.JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, pihaknya bakal mencocokkan halus pendalaman mengenai Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun ke Tim Investigasi yang dibentuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Diketahui, Ridwan Kamil membentuk tim investigasi untuk menangani masalah Pondok Pesantren Al-Zaytun. Tim yang bekerja sejak 20 Juni 2023 itu terdiri dari unsur pendidikan, penegak hukum, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. BACA JUGA: Kemenag : Kami Tak Pernah Beri Dana Bantuan ke Al Zaytun Awalnya, Mahfud MD mengatakan Kemenko Polhukam masih mendalami dugaan pelanggaran yang dilakukan Pondok Pesantren Al Zaytun. Termasuk memilah antara penyimpangan ajaran agama dan tindakan pidana oleh pemimpin pondok pesantren. "Saya sebagai Menko Polhukam masih mendalami dari sumber-sumber lain yang pernah aktif di Al Zaytun. Selanjutnya kita akan memilah mana yang terkait dengan pembinaan pesantren yang santri-santrinya harus dijaga dan mana yang terkait dengan pelanggaran hukum pidana," kata Mahfud MD kepada wartawan, Kamis 22 Juni 2023. BACA JUGA: Kemenag Tak Segan Bekukan Pomdok Pesantren Al Zaytun Setelah itu, kata Mahfud, pihaknya akan mendalami posisi dan peran pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan, serta oknum yang terlibat dalam pengelolaan. Kemudian hasil pendalaman tersebut akan dikonfirmasi ke tim investigasi. "Saya juga masih akan mengonfirmasi dengan Tim Investigasi yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat," katanya.Lebih lanjut, Mahfud pun membenarkan bahwa sudah ada rapat koordinasi antara Kemenko Polhukam, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan Badan Intelijen Negara, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). "Rapat Eselon I Lintas Kementerian dan Kembaga dengan tambahan penjelasan dari MUI sudan dilakukan Rabu kemarin," ucapnya. Namun Mahfud belum memerinci terkait pembahasan dan hasil sementara dari rapat koordinasi tersebut.