Seharusnya para Raja dan Sultan serta Masyarakat Adat duduk di MPR di dalam kursi Utusan Daerah.https://news.okezone.com/read/2023/06/24/337/2836262/ketua-dpd-ri-seharusnya-raja-sultan-dan-masyarakat-adat-bisa-duduk-di-mpridhttps://news.okezone.com/read/2023/06/24/337/2836262/ketua-dpd-ri-seharusnya-raja-sultan-dan-masyarakat-adat-bisa-duduk-di-mprhttps://news.okezone.com/read/2023/06/24/337/2836262/ketua-dpd-ri-seharusnya-raja-sultan-dan-masyarakat-adat-bisa-duduk-di-mprSabtu 24 Juni 2023 07:12 WIBFelldy UtamaKetua DPD RI La Nyalla (Foto : Istimewa)https://img.okezone.com/content/2023/06/24/337/2836262/ketua-dpd-ri-seharusnya-raja-sultan-dan-masyarakat-adat-bisa-duduk-di-mpr-MoTLufLZAq.jpgJAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berpandangan, ke depan seharusnya raja, sultan maupun masyarakat adat bisa di tempatkan di kursi MPR sebagai utusan daerah. LaNyalla menyampaikan bahwa sebelum Indonesia merdeka, Kepulauan Nusantara ini telah dihuni oleh Kerajaan dan Kesultanan Nusantara. Mereka ini masuk dalam kelompok Zelfbesturende Land Schappen, atau daerah-daerah berpemerintahan sendiri. BACA JUGA: KPU Terima 701 Bacaleg DPD RI, 18 Orang Dinyatakan Gugur Kata dia, kelompok lainnya yang berada di Nusantara saat itu adalah Kelompok Masyarakat Adat yang menghuni hutan atau wilayah berbasis suku, marga atau nagari. Mereka ini masuk dalam kelompok Volks Gemeen Schappen, atau suku-suku atau penduduk asli Nusantara. "Sehingga sudah seharusnya para Raja dan Sultan serta Masyarakat Adat duduk di MPR di dalam kursi Utusan Daerah. Sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah Kewilayahan Nusantara yang menjadi faktor kunci lahirnya Republik Indonesia," kata LaNyalla di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/6/2023). Sementara, Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono menyampaikan bahwa kerajaan dan Sultan Nusantara punya andil besar dalam rangka lahirnya Indonesia sebagai negara bangsa. BACA JUGA: Ketua DPD La Nyalla Dukung Perkembangan Batik Pesisir Selatan    "Republik ini lahir dari peradaban Kerajaan dan Kesultanan Nusantara," ujar Nono. Di samping itu, PYM SPDB Brigjen Pol (Purn) Edward Syah Pernong mengatakan, raja dan Sultan Kerajaan Nusantara juga berkepentingan untuk mengarahkan demokrasi ke arah yang benar yakni Demokrasi Pancasila. Karena sistem itu tepat untuk NKRI yang didukung dengan Ekonomi Pancasila.Demokrasi Pancasila dan Ekonomi Pancasila, menurutnya adalah solusi untuk mengatasi berbagai persoalan kebangsaan, ekonomi, dan sosial budaya yang dirasakan bersama saat ini. Hal senada juga dikatakan, PYM Addatuang Sidenreng XXV Dr A Faisal Andi Sapada yang menuturkan bahwa Kerajaan dan Kesultanan Nusantara merupakan pemilik sah kedaulatan di Indonesia. Namun, dalam perjalanannya, Faisal menilai Kerajaan dan Kesultanan Nusantara tak dilibatkan dalam menentukan arah perjalanan bangsa. "Selama ini kami hanya menonton saja, padahal kami berkontribusi besar terhadap NKRI," tutur dia.JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berpandangan, ke depan seharusnya raja, sultan maupun masyarakat adat bisa di tempatkan di kursi MPR sebagai utusan daerah. LaNyalla menyampaikan bahwa sebelum Indonesia merdeka, Kepulauan Nusantara ini telah dihuni oleh Kerajaan dan Kesultanan Nusantara. Mereka ini masuk dalam kelompok Zelfbesturende Land Schappen, atau daerah-daerah berpemerintahan sendiri. BACA JUGA: KPU Terima 701 Bacaleg DPD RI, 18 Orang Dinyatakan Gugur Kata dia, kelompok lainnya yang berada di Nusantara saat itu adalah Kelompok Masyarakat Adat yang menghuni hutan atau wilayah berbasis suku, marga atau nagari. Mereka ini masuk dalam kelompok Volks Gemeen Schappen, atau suku-suku atau penduduk asli Nusantara. "Sehingga sudah seharusnya para Raja dan Sultan serta Masyarakat Adat duduk di MPR di dalam kursi Utusan Daerah. Sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah Kewilayahan Nusantara yang menjadi faktor kunci lahirnya Republik Indonesia," kata LaNyalla di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/6/2023). Sementara, Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono menyampaikan bahwa kerajaan dan Sultan Nusantara punya andil besar dalam rangka lahirnya Indonesia sebagai negara bangsa. BACA JUGA: Ketua DPD La Nyalla Dukung Perkembangan Batik Pesisir Selatan    "Republik ini lahir dari peradaban Kerajaan dan Kesultanan Nusantara," ujar Nono. Di samping itu, PYM SPDB Brigjen Pol (Purn) Edward Syah Pernong mengatakan, raja dan Sultan Kerajaan Nusantara juga berkepentingan untuk mengarahkan demokrasi ke arah yang benar yakni Demokrasi Pancasila. Karena sistem itu tepat untuk NKRI yang didukung dengan Ekonomi Pancasila.Demokrasi Pancasila dan Ekonomi Pancasila, menurutnya adalah solusi untuk mengatasi berbagai persoalan kebangsaan, ekonomi, dan sosial budaya yang dirasakan bersama saat ini. Hal senada juga dikatakan, PYM Addatuang Sidenreng XXV Dr A Faisal Andi Sapada yang menuturkan bahwa Kerajaan dan Kesultanan Nusantara merupakan pemilik sah kedaulatan di Indonesia. Namun, dalam perjalanannya, Faisal menilai Kerajaan dan Kesultanan Nusantara tak dilibatkan dalam menentukan arah perjalanan bangsa. "Selama ini kami hanya menonton saja, padahal kami berkontribusi besar terhadap NKRI," tutur dia.