Perputaran uang dalam bisnis perdagangan orang ini mencapai ratusan miliar rupiah, dan sudah terjadi selama bertahun-tahun.    https://news.okezone.com/read/2023/07/04/337/2841075/tak-tersentuh-sindikat-tppo-ternyata-dibekingi-oknum-aparatidhttps://news.okezone.com/read/2023/07/04/337/2841075/tak-tersentuh-sindikat-tppo-ternyata-dibekingi-oknum-aparathttps://news.okezone.com/read/2023/07/04/337/2841075/tak-tersentuh-sindikat-tppo-ternyata-dibekingi-oknum-aparatSelasa 04 Juli 2023 15:09 WIBRiana RizkiaKepala BP2MI Benny Rhamadani (Foto: Riana Rizkia) https://img.okezone.com/content/2023/07/04/337/2841075/tak-tersentuh-sindikat-tppo-ternyata-dibekingi-oknum-aparat-e1J84mXXKE.jpgJAKARTA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamadani mengakui sindikat Tindak Pidana Perdagangan Prang (TPPO) sering kali tak tersentuh karena dibekingi oknum aparat, mulai dari TNI - Polri hingga kementerian dan lembaga, termasuk oknum BP2MI. Hal tersebut diungkap Benny saat konferensi pers bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Mahfud MD. "Terkait keterlibatan pihak-pihak dari kementerian/lembaga sudah dari 3 tahun lalu kenapa mereka jadi kelompok the untouchable di negeri ini, karena selalu dibekingi oknum-oknum yang memiliki atributif-atributif kekuasaan dan ini era keterbukaan," kata Benny di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2023). "Saya katakan ada oknum TNI terlibat, oknum Polri terlibat, oknum kementerian dan lembaga terlibat, Pemda terlibat, dan oknum di BP2MI, saya ingin fair sampaikan ini," sambungnya. BACA JUGA: Dalam Sebulan, Mahfud MD Sebut 698 Orang Jadi Tersangka TPPO Benny menegaskan, pihaknya juga telah mendatangi Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepakatan antara BP2MI dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Pertama kita sudah MOU dengan PPATK. pertemuan tadi memastikan ada pihak-pihak yang akan kita serahkan ke PPATK, baik perorangan di lingkungan BP2MI untuk kita minta tracing maupun lembaga-lembaga berbadan hukum," katanya. BACA JUGA: Mahfud MD Ungkap 14 WNI Tertahan di RS Luar Negeri Jadi Korban TPPO Jual Ginjal Benny menambahkan, berdasarkan penelusuran PPATK, perputaran uang dalam bisnis perdagangan orang ini mencapai ratusan miliar rupiah, dan sudah terjadi selama bertahun-tahun. "Penjelasan sudah disampaikan PPATK sebelumnya, ratusan miliar perputaran uang yang diduga berasal dari sindikat penempatan ilegal, itu belum jika ditarik mundur ke belakang misalnya 5 ataupun 10 tahun lalu," ucapnya.JAKARTA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamadani mengakui sindikat Tindak Pidana Perdagangan Prang (TPPO) sering kali tak tersentuh karena dibekingi oknum aparat, mulai dari TNI - Polri hingga kementerian dan lembaga, termasuk oknum BP2MI. Hal tersebut diungkap Benny saat konferensi pers bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Mahfud MD. "Terkait keterlibatan pihak-pihak dari kementerian/lembaga sudah dari 3 tahun lalu kenapa mereka jadi kelompok the untouchable di negeri ini, karena selalu dibekingi oknum-oknum yang memiliki atributif-atributif kekuasaan dan ini era keterbukaan," kata Benny di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2023). "Saya katakan ada oknum TNI terlibat, oknum Polri terlibat, oknum kementerian dan lembaga terlibat, Pemda terlibat, dan oknum di BP2MI, saya ingin fair sampaikan ini," sambungnya. BACA JUGA: Dalam Sebulan, Mahfud MD Sebut 698 Orang Jadi Tersangka TPPO Benny menegaskan, pihaknya juga telah mendatangi Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepakatan antara BP2MI dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Pertama kita sudah MOU dengan PPATK. pertemuan tadi memastikan ada pihak-pihak yang akan kita serahkan ke PPATK, baik perorangan di lingkungan BP2MI untuk kita minta tracing maupun lembaga-lembaga berbadan hukum," katanya. BACA JUGA: Mahfud MD Ungkap 14 WNI Tertahan di RS Luar Negeri Jadi Korban TPPO Jual Ginjal Benny menambahkan, berdasarkan penelusuran PPATK, perputaran uang dalam bisnis perdagangan orang ini mencapai ratusan miliar rupiah, dan sudah terjadi selama bertahun-tahun. "Penjelasan sudah disampaikan PPATK sebelumnya, ratusan miliar perputaran uang yang diduga berasal dari sindikat penempatan ilegal, itu belum jika ditarik mundur ke belakang misalnya 5 ataupun 10 tahun lalu," ucapnya.