“Jika tidak ada intervensi kebijakan, potensi kerugian ekonomi mencapai angka Rp544 triliun akibat dampak perubahan iklim,” kata Dwikoritahttps://news.okezone.com/read/2023/07/07/337/2842805/kepala-bmkg-kerugian-ekonomi-indonesia-capai-rp544-triliun-akibat-perubahan-iklimidhttps://news.okezone.com/read/2023/07/07/337/2842805/kepala-bmkg-kerugian-ekonomi-indonesia-capai-rp544-triliun-akibat-perubahan-iklimhttps://news.okezone.com/read/2023/07/07/337/2842805/kepala-bmkg-kerugian-ekonomi-indonesia-capai-rp544-triliun-akibat-perubahan-iklimJum'at 07 Juli 2023 14:57 WIBBinti MufaridaKepala BMKG Dwikorita (Foto: Dok Istimewa/Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/07/07/337/2842805/kepala-bmkg-kerugian-ekonomi-indonesia-capai-rp544-triliun-akibat-perubahan-iklim-d84zw9Fh0S.jpg JAKARTA - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menegaskan dampak perubahan iklim bukan isapan jempol semata. Bahkan, jika tidak ada intervensi kerugian ekonomi Indonesia bisa mencapai Rp544 triliun akibat perubahan iklim. “Jika tidak ada intervensi kebijakan, potensi kerugian ekonomi di Indonesia (2020-2024) mencapai angka Rp544 triliun akibat dampak perubahan iklim,” kata Dwikorita dalam keterangan resminya, Jumat (7/7/2023). Oleh karena itu, Dwikorita mengatakan kebijakan ketahanan iklim menjadi salah satu prioritas yang dinilai mampu menghindari potensi kerugian ekonomi sebesar Rp281,9 triliun hingga tahun 2024 mendatang. BACA JUGA: Banjir dan Longsor di Malang Meluas, Tiga Kecamatan Terendam    Dwikorita mengungkapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), BMKG diberikan mandat untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana dan iklim. BACA JUGA: Link Undangan Nikah Bikin Saldo Tabungan Raib, BRI Ingatkan Jangan Sembarang Install Aplikasi “Hal ini sangat penting karena berdasarkan hitung-hitungan Kementerian Keuangan, kerugian ekonomi akibat bencana diperkirakan mencapai rata-rata Rp22,8 triliun per tahunnya,” ujarnya.Dwikorita menegaskan BMKG pun terus melakukan berbagai lompatan sebagai langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. “Tidak hanya di sisi teknologi, namun juga di sisi sumber daya manusia (SDM) yang terus diupgrade sesuai tuntutan dan kebutuhan yang semakin kompleks.”  BACA JUGA: Soal Kasus AKBP Tri Suhartanto, Polri: Kalau Ada Pidana Dilimpahkan ke Bareskrim Lebih lanjut, kata Dwikorita, data dan informasi yang dikeluarkan BMKG tidak hanya dibutuhkan untuk urusan penanggulangan bencana alam saja, namun juga kesehatan, konstruksi, energi pertambangan, pertanian kehutanan, tata ruang, industri, pariwisata, transportasi, pertahanan keamanan, sumber daya air, hingga kelautan perikanan.  BACA JUGA: Teroris KKB Minta Rp5 Miliar Bebaskan Pilot Susi Air, DPR: Jangan Rendahkan Harga Diri Bangsa! “Khusus di sektor pertanian, BMKG terus melakukan penguatan literasi iklim dan cuaca kepada para petani dan penyuluh pertanian sebagai langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sekolah lapang iklim (SLI) terus digelar di seluruh penjuru Indonesia dengan menyasar berbagai komoditas unggulan pertanian,” tuturnya. Dwikorita menambahkan, informasi kondisi iklim terkini dari BMKG telah digunakan sebagai salah satu referensi atau bahan pertimbangan pengambilan keputusan serta rekomendasi dalam sistem pemantauan ketahanan pangan nasional. Data dan informasi tersebut berupa anomali iklim global, monitoring kondisi iklim, dan prediksi iklim. “Informasi tersebut dapat dijadikan referensi awal untuk menentukan status ketahanan pangan nasional. Apakah berada pada kategori aman, waspada, siaga, atau awas,” pungkasnya. JAKARTA - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menegaskan dampak perubahan iklim bukan isapan jempol semata. Bahkan, jika tidak ada intervensi kerugian ekonomi Indonesia bisa mencapai Rp544 triliun akibat perubahan iklim. “Jika tidak ada intervensi kebijakan, potensi kerugian ekonomi di Indonesia (2020-2024) mencapai angka Rp544 triliun akibat dampak perubahan iklim,” kata Dwikorita dalam keterangan resminya, Jumat (7/7/2023). Oleh karena itu, Dwikorita mengatakan kebijakan ketahanan iklim menjadi salah satu prioritas yang dinilai mampu menghindari potensi kerugian ekonomi sebesar Rp281,9 triliun hingga tahun 2024 mendatang. BACA JUGA: Banjir dan Longsor di Malang Meluas, Tiga Kecamatan Terendam    Dwikorita mengungkapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), BMKG diberikan mandat untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana dan iklim. BACA JUGA: Link Undangan Nikah Bikin Saldo Tabungan Raib, BRI Ingatkan Jangan Sembarang Install Aplikasi “Hal ini sangat penting karena berdasarkan hitung-hitungan Kementerian Keuangan, kerugian ekonomi akibat bencana diperkirakan mencapai rata-rata Rp22,8 triliun per tahunnya,” ujarnya.Dwikorita menegaskan BMKG pun terus melakukan berbagai lompatan sebagai langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. “Tidak hanya di sisi teknologi, namun juga di sisi sumber daya manusia (SDM) yang terus diupgrade sesuai tuntutan dan kebutuhan yang semakin kompleks.”  BACA JUGA: Soal Kasus AKBP Tri Suhartanto, Polri: Kalau Ada Pidana Dilimpahkan ke Bareskrim Lebih lanjut, kata Dwikorita, data dan informasi yang dikeluarkan BMKG tidak hanya dibutuhkan untuk urusan penanggulangan bencana alam saja, namun juga kesehatan, konstruksi, energi pertambangan, pertanian kehutanan, tata ruang, industri, pariwisata, transportasi, pertahanan keamanan, sumber daya air, hingga kelautan perikanan.  BACA JUGA: Teroris KKB Minta Rp5 Miliar Bebaskan Pilot Susi Air, DPR: Jangan Rendahkan Harga Diri Bangsa! “Khusus di sektor pertanian, BMKG terus melakukan penguatan literasi iklim dan cuaca kepada para petani dan penyuluh pertanian sebagai langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sekolah lapang iklim (SLI) terus digelar di seluruh penjuru Indonesia dengan menyasar berbagai komoditas unggulan pertanian,” tuturnya. Dwikorita menambahkan, informasi kondisi iklim terkini dari BMKG telah digunakan sebagai salah satu referensi atau bahan pertimbangan pengambilan keputusan serta rekomendasi dalam sistem pemantauan ketahanan pangan nasional. Data dan informasi tersebut berupa anomali iklim global, monitoring kondisi iklim, dan prediksi iklim. “Informasi tersebut dapat dijadikan referensi awal untuk menentukan status ketahanan pangan nasional. Apakah berada pada kategori aman, waspada, siaga, atau awas,” pungkasnya.