Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah Pungutan Liar dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).    https://news.okezone.com/read/2023/07/07/338/2842538/cegah-pungli-dan-tppo-kemenkumham-dki-minta-imigrasi-waspadai-pembuatan-paspor-luar-daerahidhttps://news.okezone.com/read/2023/07/07/338/2842538/cegah-pungli-dan-tppo-kemenkumham-dki-minta-imigrasi-waspadai-pembuatan-paspor-luar-daerahhttps://news.okezone.com/read/2023/07/07/338/2842538/cegah-pungli-dan-tppo-kemenkumham-dki-minta-imigrasi-waspadai-pembuatan-paspor-luar-daerahJum'at 07 Juli 2023 07:15 WIBRiyan Rizki RoshaliIlustrasi perdagangan orang (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/07/07/338/2842538/cegah-pungli-dan-tppo-kemenkumham-dki-minta-imigrasi-waspadai-pembuatan-paspor-luar-daerah-DdH70KRU8H.jpgJAKARTA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta Ibnu Chuldun meminta imigrasi untuk mewaspadai dalam pembuatan paspor yang berasal dari luar daerah. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah Pungutan Liar dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). “Kami sudah melakukan langkah-langkah strategis pada 28 satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Hal ini menjadi wujud nyata bahwa kami siap menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, tanpa pungli,” kata Ibnu dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat (07/07/2023). BACA JUGA: Polri Tangkap 724 Tersangka TPPO, 2.002 Orang Diselamatkan    Menurutnya, pungli merupakan salah satu bentuk korupsi yang dapat menghambat proses pembangunan. Oleh karenanya, pihaknya membentuk Tim Sabet Pungli yang diharapkan untuk memberantas Pungli secara efisien. BACA JUGA: 4 Fakta Satgas TPPO Polri Tangkap Ratusan Tersangka dalam Sebulan, Selamatkan Hampir 2.000 Korban “Saya harapkan seluruh jajaran untuk tegas menolak segala bentuk Pungli. Selain itu, seluruh jajarannya untuk memenuhi aturan yang berlaku,”ucapnya. Dalam mencegah TPPO, lanjut Ibnu, perlu adanya tindakan tegas dari berbagai pihak. Termasuk di antaranya jajaran pegawai bidang administrasi. "Kami juga melakukan tindakan kepada pegawai-pegawai yakni kedisiplinan. Data yang kami himpun itu setidaknya di bulan Januari-Juni ini sudah ada beberapa pegawai kita yang mendapatkan tindakan administratif," tegasnya. Maka dari itu, ia meminta kepada seluruh jajarannya untuk memerangi Pungli dan TPPO dengan cara pendekatan komprehensif. “Hal ini harus melibatkan berbagai pihak secara menyeluruh dan tentunya membangun sumber daya manusia yang baik dan berintegritas,” pungkasnya.JAKARTA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta Ibnu Chuldun meminta imigrasi untuk mewaspadai dalam pembuatan paspor yang berasal dari luar daerah. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah Pungutan Liar dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). “Kami sudah melakukan langkah-langkah strategis pada 28 satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Hal ini menjadi wujud nyata bahwa kami siap menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, tanpa pungli,” kata Ibnu dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat (07/07/2023). BACA JUGA: Polri Tangkap 724 Tersangka TPPO, 2.002 Orang Diselamatkan    Menurutnya, pungli merupakan salah satu bentuk korupsi yang dapat menghambat proses pembangunan. Oleh karenanya, pihaknya membentuk Tim Sabet Pungli yang diharapkan untuk memberantas Pungli secara efisien. BACA JUGA: 4 Fakta Satgas TPPO Polri Tangkap Ratusan Tersangka dalam Sebulan, Selamatkan Hampir 2.000 Korban “Saya harapkan seluruh jajaran untuk tegas menolak segala bentuk Pungli. Selain itu, seluruh jajarannya untuk memenuhi aturan yang berlaku,”ucapnya. Dalam mencegah TPPO, lanjut Ibnu, perlu adanya tindakan tegas dari berbagai pihak. Termasuk di antaranya jajaran pegawai bidang administrasi. "Kami juga melakukan tindakan kepada pegawai-pegawai yakni kedisiplinan. Data yang kami himpun itu setidaknya di bulan Januari-Juni ini sudah ada beberapa pegawai kita yang mendapatkan tindakan administratif," tegasnya. Maka dari itu, ia meminta kepada seluruh jajarannya untuk memerangi Pungli dan TPPO dengan cara pendekatan komprehensif. “Hal ini harus melibatkan berbagai pihak secara menyeluruh dan tentunya membangun sumber daya manusia yang baik dan berintegritas,” pungkasnya.