KPK telah menindaklanjuti temuan ketidakwajaran harta kekayaan para penyelenggara negara tersebut.https://news.okezone.com/read/2023/07/08/337/2843167/kpk-kantongi-pejabat-negara-pemilik-rekening-gendut-siap-siap-ditindakidhttps://news.okezone.com/read/2023/07/08/337/2843167/kpk-kantongi-pejabat-negara-pemilik-rekening-gendut-siap-siap-ditindakhttps://news.okezone.com/read/2023/07/08/337/2843167/kpk-kantongi-pejabat-negara-pemilik-rekening-gendut-siap-siap-ditindakSabtu 08 Juli 2023 09:39 WIBArie Dwi SatrioFoto: Okezonehttps://img.okezone.com/content/2023/07/08/337/2843167/kpk-kantongi-pejabat-negara-pemilik-rekening-gendut-siap-siap-ditindak-o8OAcTD1hu.jpg JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapati nama-nama penyelenggara negara yang terindikasi memiliki harta kekayaan tidak wajar. Berdasarkan hasil pemetaan KPK, ada banyak Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak sesuai dengan profilnya. BACA JUGA: KPK Sita Koin Emas Gambar Lukas Enembe, Mahfud MD Tak Heran "Kami meyakini masih banyak sekali dari hasil pemetaan kami di LHKPN sebetulnya ya, banyak pejabat, penyelenggara negara itu yang LHKPNnya tidak mencerminkan yang bersangkutan selaku ASN atau penyelenggara negara," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata saat dikonfirmasi, Sabtu (8/7/2023). KPK telah menindaklanjuti temuan ketidakwajaran harta kekayaan para penyelenggara negara tersebut. Para pimpinan KPK, kata Alex, juga sudah menginstruksikan Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK untuk melakukan pemetaan terhadap laporan harta kekayaan para penyelenggara negara. BACA JUGA: Pejabatnya Jadi Tersangka, KPK: Sistem Pengawasan Internal Ditjen Bea Cukai dan Pajak Lemah    "Pimpinan sudah meminta agar dilakukan pemetaan terhadap LHKPN LHKPN, terutama para penyelenggara negara yang menduduki instansi instansi strategis. Antara lain pajak, bea cukai, dan aparat penegak hukum, entah itu jaksa, polisi, dan hakim," ungkapnya. Dikatakan Alex, ada banyak instansi pemerintah yang punya peran strategis dan berpotensi disalahgunakan. Oleh karenanya, KPK meminta bantuan masyarakat untuk juga memantau harta kekayaan tidak wajar para penyelenggara dan memiliki rekening gendut."Masyarakat sebetulnya bisa memotret, melihat entah itu tetangganya, kalau yang bersangkutan berprofesi sebagai penyelenggara negara dan sebagainya Dan LHKPN itu kan dokumen yang sifatnya publik," katanya. "Jadi teman-teman bisa melihat dari sana dan memotret kalau ada penyelenggara negara memiliki bidang tanah, rumah yang jumlahnya puluhan, ya tentu sudah menjadi pertanyaan sebetulnya, darimana yang bersangkutan itu mendapatkan kekayaannya,"pungkasnya. JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapati nama-nama penyelenggara negara yang terindikasi memiliki harta kekayaan tidak wajar. Berdasarkan hasil pemetaan KPK, ada banyak Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak sesuai dengan profilnya. BACA JUGA: KPK Sita Koin Emas Gambar Lukas Enembe, Mahfud MD Tak Heran "Kami meyakini masih banyak sekali dari hasil pemetaan kami di LHKPN sebetulnya ya, banyak pejabat, penyelenggara negara itu yang LHKPNnya tidak mencerminkan yang bersangkutan selaku ASN atau penyelenggara negara," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata saat dikonfirmasi, Sabtu (8/7/2023). KPK telah menindaklanjuti temuan ketidakwajaran harta kekayaan para penyelenggara negara tersebut. Para pimpinan KPK, kata Alex, juga sudah menginstruksikan Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK untuk melakukan pemetaan terhadap laporan harta kekayaan para penyelenggara negara. BACA JUGA: Pejabatnya Jadi Tersangka, KPK: Sistem Pengawasan Internal Ditjen Bea Cukai dan Pajak Lemah    "Pimpinan sudah meminta agar dilakukan pemetaan terhadap LHKPN LHKPN, terutama para penyelenggara negara yang menduduki instansi instansi strategis. Antara lain pajak, bea cukai, dan aparat penegak hukum, entah itu jaksa, polisi, dan hakim," ungkapnya. Dikatakan Alex, ada banyak instansi pemerintah yang punya peran strategis dan berpotensi disalahgunakan. Oleh karenanya, KPK meminta bantuan masyarakat untuk juga memantau harta kekayaan tidak wajar para penyelenggara dan memiliki rekening gendut."Masyarakat sebetulnya bisa memotret, melihat entah itu tetangganya, kalau yang bersangkutan berprofesi sebagai penyelenggara negara dan sebagainya Dan LHKPN itu kan dokumen yang sifatnya publik," katanya. "Jadi teman-teman bisa melihat dari sana dan memotret kalau ada penyelenggara negara memiliki bidang tanah, rumah yang jumlahnya puluhan, ya tentu sudah menjadi pertanyaan sebetulnya, darimana yang bersangkutan itu mendapatkan kekayaannya,"pungkasnya.