Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengisyaratkan ketidaksabarannya terhadap aksi-aksi demonstrasi yang muncul.https://news.okezone.com/read/2023/07/10/18/2843904/benjamin-netanyahu-mulai-gerah-selalu-didemo-akibat-ingin-rombak-sistem-peradilan-israelidhttps://news.okezone.com/read/2023/07/10/18/2843904/benjamin-netanyahu-mulai-gerah-selalu-didemo-akibat-ingin-rombak-sistem-peradilan-israelhttps://news.okezone.com/read/2023/07/10/18/2843904/benjamin-netanyahu-mulai-gerah-selalu-didemo-akibat-ingin-rombak-sistem-peradilan-israelSenin 10 Juli 2023 11:07 WIBWidi AgustianPerdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. (Foto: Reuters)https://img.okezone.com/content/2023/07/10/18/2843904/benjamin-netanyahu-mulai-gerah-selalu-didemo-akibat-ingin-rombak-sistem-peradilan-israel-ZKvsxWGocf.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNS8wNC8xLzE2NTgzNS81L3g4a25oM3Y=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> ISRAEL — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengisyaratkan ketidaksabarannya terhadap aksi-aksi demonstrasi yang muncul kembali untuk menentang rencananya merombak sistem peradilan negaranya. Pada hari Minggu (9/7/2023), ia memanggil jaksa agungnya untuk menghadiri rapat kabinet yang membahas tindakan balasan polisi terhadap aksi-aksi protes tersebut.  BACA JUGA: Pengadilan Israel Bebaskan Polisi yang Sembrono Bunuh Pria Autis Palestina, Ibu Korban Kutuk Putusan Saat pertemuan dimulai, media Israel melaporkan bocoran kutipan sejumlah menteri yang menyerukan agar jaksa agung perempuan itu mundur. Demikian dilansir dari VOA. Netanyahu mengatakan, penentang maupun pendukung reformasi sistem peradilan berhak berunjuk rasa secara damai, akan tetapi, “…meskipun pemerintah belum mempertimbangkan untuk membatasi hak ini, pemerintah telah meminta sebuah laporan tentang kebijakan penegakan hukum apa yang terkait dengan pelanggaran hukum yang melanggar hak-hak dasar jutaan warga negara dan dilakukan hampir setiap hari selama demonstrasi.”  BACA JUGA: Indonesia Kecam Keras Serangan Brutal Israel di Jenin, Desak PBB Bersikap Tegas Aksi-aksi protes di jalanan telah memanas, dan para pengunjuk rasa berencana berkumpul di dekat bandara utama Israel, ketika parlemen negara itu membahas rancangan undang-undang itu hari Senin (10/7/2023). Saat itulah koalisi relijius-nasionalis Netanyahu akan membawa rancangan undang-undang yang akan membatasi “kewajaran” sebagai standar tinjauan yudisial. Para pengkritik mengatakan, pengesahan RUU itu akan membuka pintu bagi penyalahgunaan kekuasaan. Namun bagi Netanyahu, yang sedang diadili atas tuduhan korupsi yang ia bantah, tujuannya adalah memulihkan keseimbangan di antara cabang-cabang pemerintahan.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNS8wNC8xLzE2NTgzNS81L3g4a25oM3Y=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> ISRAEL — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengisyaratkan ketidaksabarannya terhadap aksi-aksi demonstrasi yang muncul kembali untuk menentang rencananya merombak sistem peradilan negaranya. Pada hari Minggu (9/7/2023), ia memanggil jaksa agungnya untuk menghadiri rapat kabinet yang membahas tindakan balasan polisi terhadap aksi-aksi protes tersebut.  BACA JUGA: Pengadilan Israel Bebaskan Polisi yang Sembrono Bunuh Pria Autis Palestina, Ibu Korban Kutuk Putusan Saat pertemuan dimulai, media Israel melaporkan bocoran kutipan sejumlah menteri yang menyerukan agar jaksa agung perempuan itu mundur. Demikian dilansir dari VOA. Netanyahu mengatakan, penentang maupun pendukung reformasi sistem peradilan berhak berunjuk rasa secara damai, akan tetapi, “…meskipun pemerintah belum mempertimbangkan untuk membatasi hak ini, pemerintah telah meminta sebuah laporan tentang kebijakan penegakan hukum apa yang terkait dengan pelanggaran hukum yang melanggar hak-hak dasar jutaan warga negara dan dilakukan hampir setiap hari selama demonstrasi.”  BACA JUGA: Indonesia Kecam Keras Serangan Brutal Israel di Jenin, Desak PBB Bersikap Tegas Aksi-aksi protes di jalanan telah memanas, dan para pengunjuk rasa berencana berkumpul di dekat bandara utama Israel, ketika parlemen negara itu membahas rancangan undang-undang itu hari Senin (10/7/2023). Saat itulah koalisi relijius-nasionalis Netanyahu akan membawa rancangan undang-undang yang akan membatasi “kewajaran” sebagai standar tinjauan yudisial. Para pengkritik mengatakan, pengesahan RUU itu akan membuka pintu bagi penyalahgunaan kekuasaan. Namun bagi Netanyahu, yang sedang diadili atas tuduhan korupsi yang ia bantah, tujuannya adalah memulihkan keseimbangan di antara cabang-cabang pemerintahan.