Menurutnya, belum ada yang bisa membuktikan bahwa buzzer-buzzer yang kerap dikaitkan dengan tujuan tertentu.https://news.okezone.com/read/2023/07/19/337/2848741/kesulitan-identifikasi-buzzer-mahfud-md-kita-tak-bisa-buktikan-siapa-yang-bayaridhttps://news.okezone.com/read/2023/07/19/337/2848741/kesulitan-identifikasi-buzzer-mahfud-md-kita-tak-bisa-buktikan-siapa-yang-bayarhttps://news.okezone.com/read/2023/07/19/337/2848741/kesulitan-identifikasi-buzzer-mahfud-md-kita-tak-bisa-buktikan-siapa-yang-bayarRabu 19 Juli 2023 10:50 WIBRiyan Rizki RoshaliMahfud MD/Foto: Okezonehttps://img.okezone.com/content/2023/07/19/337/2848741/kesulitan-identifikasi-buzzer-mahfud-md-kita-tak-bisa-buktikan-siapa-yang-bayar-ddYv95vrJO.jpg  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNy8xOC8xLzE2ODE4OS81L3g4bWxuYmc=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut tidak mudah untuk mengidentifikasi buzzer yang ada di media sosial. “Tentang buzzer itu kan sulit diidentifikasi ya. Kadang kala setiap orang menjadi buzzer untuk siapa pun. Kadang kala A menjadi buzzer untuk nyerang B, besoknya sudah nyerang si C, dan itu silang. Jadi itu kalau semuanya dilarang, itu bisa ribuan, setiap hari orang disebut buzzer,” ujar Mahfud di Jakarta, Rabu (18/7/2023). BACA JUGA: Tertibkan Buzzer Politik, Menkominfo Budi Arie: Supaya Narasi Pemilu Bisa Damai! Menurutnya, belum ada yang bisa membuktikan bahwa buzzer-buzzer yang kerap dikaitkan dengan tujuan tertentu diorganisir dan dibiayai oleh pihak-pihak tertentu. “Yang disebut buzzer resmi yang katanya dibayar itu, itu selalu katanya-katanya. Ketika ditanya siapa yang bayar, siapa yang mengorganisir, tidak ada yang bisa membuktikan juga,” ujarnya. BACA JUGA: Pemilu 2024, Mahfud MD: Dari Rakyat untuk Rakyat Oleh karena itu, pemerintah hingga saat ini belum bisa menindak buzzer-buzzer tersebut. Sebab, hal itu berpotensi menimbulkan anggapan bahwa pemerintah membungkam kebebasan berpendapat.“Kalau orang buat berita yang tidak sopan lalu di takedown lah istilahnya. Tetapi kan susah ya, kalau begitu nanti bisa dituntut juga, pemerintah yang melanggar UU ITE,” ucapnya. Maka dari itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengajak kesadaran semua pihak agar tidak mudah percaya dengan informasi yang bermunculan di media sosial. “Mari kita bangun kesadaran bersama ini, dan sebaiknya kita-kita ini, saudara, media membangun kesadaran masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap berita-berita, terutama kalau akun-akun yang tidak jelas itu tiba-tiba muncul ini, muncul itu yang tidak jelas,” pungkasnya.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNy8xOC8xLzE2ODE4OS81L3g4bWxuYmc=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut tidak mudah untuk mengidentifikasi buzzer yang ada di media sosial. “Tentang buzzer itu kan sulit diidentifikasi ya. Kadang kala setiap orang menjadi buzzer untuk siapa pun. Kadang kala A menjadi buzzer untuk nyerang B, besoknya sudah nyerang si C, dan itu silang. Jadi itu kalau semuanya dilarang, itu bisa ribuan, setiap hari orang disebut buzzer,” ujar Mahfud di Jakarta, Rabu (18/7/2023). BACA JUGA: Tertibkan Buzzer Politik, Menkominfo Budi Arie: Supaya Narasi Pemilu Bisa Damai! Menurutnya, belum ada yang bisa membuktikan bahwa buzzer-buzzer yang kerap dikaitkan dengan tujuan tertentu diorganisir dan dibiayai oleh pihak-pihak tertentu. “Yang disebut buzzer resmi yang katanya dibayar itu, itu selalu katanya-katanya. Ketika ditanya siapa yang bayar, siapa yang mengorganisir, tidak ada yang bisa membuktikan juga,” ujarnya. BACA JUGA: Pemilu 2024, Mahfud MD: Dari Rakyat untuk Rakyat Oleh karena itu, pemerintah hingga saat ini belum bisa menindak buzzer-buzzer tersebut. Sebab, hal itu berpotensi menimbulkan anggapan bahwa pemerintah membungkam kebebasan berpendapat.“Kalau orang buat berita yang tidak sopan lalu di takedown lah istilahnya. Tetapi kan susah ya, kalau begitu nanti bisa dituntut juga, pemerintah yang melanggar UU ITE,” ucapnya. Maka dari itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengajak kesadaran semua pihak agar tidak mudah percaya dengan informasi yang bermunculan di media sosial. “Mari kita bangun kesadaran bersama ini, dan sebaiknya kita-kita ini, saudara, media membangun kesadaran masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap berita-berita, terutama kalau akun-akun yang tidak jelas itu tiba-tiba muncul ini, muncul itu yang tidak jelas,” pungkasnya.