Mereka merasa di atas angin dengan kekuatan 100 ribu personel.https://news.okezone.com/read/2023/07/20/337/2849632/agresi-militer-i-ancaman-belanda-ke-indonesia-menyerah-atau-perang-totalidhttps://news.okezone.com/read/2023/07/20/337/2849632/agresi-militer-i-ancaman-belanda-ke-indonesia-menyerah-atau-perang-totalhttps://news.okezone.com/read/2023/07/20/337/2849632/agresi-militer-i-ancaman-belanda-ke-indonesia-menyerah-atau-perang-totalJum'at 21 Juli 2023 06:09 WIBArief Setyadi Tentara Belanda jelang Agresi Militer I (Foto: Wikipedia)https://img.okezone.com/content/2023/07/20/337/2849632/agresi-militer-i-ancaman-belanda-ke-indonesia-menyerah-atau-perang-total-7NbRjyIAOB.jpgBELANDA melayangkan nota provokasi kepada Indonesia. Mereka memancing kekuataan militer Indonesia untuk perang terbuka.  Mereka merasa di atas angin dengan kekuatan 100 ribu personel. Situasi itu menguntungkan mereka yang mengganggap TNI tak punyai peralatan tempur memadai. Bentuk provokasi "resmi" jelang melancarkan Agresi Militer I yang dilayangkan Belanda yakni dengan sandi ofensif “Operatie Produkt” pada 21 Juli 1947. Nota ancaman dilayangkan Belanda bernada ancaman dilayangkan dua bulan sebelumnya, 27 Mei 1947. BACA JUGA: Melihat Berlian 80 Karat Bernilai Fantastis Milik Kesultanan Banjar yang Dijarah Belanda Ultimatum yang dikeluarkan Belanda berisi sejumlah tuntutan yang wajib dibalas dalam tempo dua pekan Berikut nota yang disampaikan pada pemerintah RI melalui perwakilan Belanda, Dr. P.J.A Idenburg, seperti dikutip dari ‘Kronik Revolusi Indonesia’: 1. Pembentukan pemerintahan peralihan bersama. 2. Mengadakan garis demiliterisasi dan pengacauan di daerah-daerah Konferensi Malino (Negara Indonesia Timur, Kalimantan, Bali) harus dihentikan. BACA JUGA: Indonesia Sambut Baik Pengembalian Ratusan Artefak Budaya oleh Belanda 3. Mengadakan pembicaraan pertahanan negara, di mana sebagian Angkatan Darat, Laut dan Udara Kerajaan Belanda harus tinggal di Indonesia. 4. Pembentukan Kepolisian demi melindungi kepentingan dalam dan luar negeri. 5. Hasil-hasil perkebunan dan devisa diawasi bersama. Perdana Menteri Sutan Sjahrir merespon ultimatum tersebut dengan menafsirkannya antara kapitulasi (menyerah) pada Belanda, atau perang total. Belanda sendiri sedianya sudah mulai bersiap dengan menyiagakan sejumlah pasukan sejak Maret 1947.Sikap Sjahrir yang menolak menjadi “trigger” atau pemicu tersendiri buat Kepala Staf pasukan Belanda Jenderal Simon Hendrik Spoor, untuk meluncurkan serangan total yang tentunya sesuai instruksi dari Den Haag. Rencana Spoor sempat tersendat karena akhirnya Sjahrir bertekuk lutut pada tuntutan tersebut. Kabinet Sjahrir pun tumbang karena tak lagi dipercaya rakyat. Sementara Belanda kembali melayangkan ultimatum pada 15 Juli 1947 dengan tuntutan pasukan TNI mundur 10 kilometer dari garis demarkasi. Karena PM Amir Sjarifoeddin yang menggantikan Sjahrir tak memberi jawaban, meletuslah ofensif Belanda yang pertama ke berbagai wilayah RI di Sumatera dan Jawa pada 21 Juli 1947. BACA JUGA: Wapres Minta Pemkab Se-Indonesia Tekan Angka Stunting Hingga 14 Persen Pemerintah tetap berjuang di arena diplomasi terlepas dari sejumlah kejadian yang terjadi dalam agresi tersebut. Sjahrir dan H. Agus Salim diutus ke Sidang Dewan Keamanan PBB, di mana akhirnya diputuskan Belanda harus menghentikan serangan pada 1 Agustus dan gencatan senjata sudah harus terjadi tiga hari setelahnya. Sementara Spoor secara pribadi sangat ingin meneruskan gerak ofensif pasukannya hingga Yogyakarta yang kala itu jadi Ibu Kota RI. Namun, ditentang pemerintah sipil Belanda, seperti termaktub dalam buku ‘Kontroversi Serangan Umum 1 Maret 1949’, Spoor bercita-cita menguasai Yogyakarta yang kelak baru bisa dilakukannya pada Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948. BACA JUGA: TNI AL Dukung Program Keluarga Keren Bebas Stunting Ada fakta menarik jelang Agresi Militer I, karena markas Tentara Belanda melancarkan psywar kepada tentaranya sendiri. Mereka menyebarkan selebaran yang tercatat dikeluarkan di Batavia (kini Jakarta) tertanggal 27 Mei 1947, bersamaan dengan keluarnya nota pemerintah Belanda kepada RI.Selebaran tersebut dikeluarkan pihak RI untuk memecah-belah Belanda antar kesatuan campuran KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger) atau Tentara Kerajaan Hindia-Belanda dengan Divisi I “7 December” yang merupakan kesatuan asli Angkatan Darat Belanda (Koninklijke Landmacht). Hal tersebut bertujuan untuk membuat para personel Divisi “7 December” kian terdongkrak spirit-nya jelang Agresi Militer I. Berikut kira-kira isi selebaran itu jika diterjemahkan dari bahasa Belanda: “Para Perwira, Prajurit Divisi 7 Desember" Dengan meningkatnya gejolak pemerintah menyelamatkan pasukan dalam setiap harinya ketika terlibat dan bertemu langsung dengan unit campuran dari KNIL, di mana mayoritas mereka menunjukkan simpati untuk Indonesia, 100 persen tidak dibenarkan, khususnya oleh kita yang empat tahun hidup di bawah cengkeraman Jerman. Kita telah digolongkan jadi alat untuk dengan kehendak Pemerintah terkait perjuangan kemerdekaan Indonesia, untuk menahan kontak bersenjata. Kami berharap dalam hati terdalam, bahwa orang-orang dari Divisi '7 Desember' yang terkenal itu akan menyingkir demi mencegah pertumpahan darah yang tak perlu dan tidak dibenarkan dengan masyarakat Indonesia. Semoga waktu yang singkat, kelompok kapitalis dan penjajah bertaubat, dan membiarkan kita menjadi yang pertama berhadapan dengan resistensi yang umumnya pasif dari mereka (TNI), demi Tanah Air kita tercinta dan kesejahteraan negara,”. BELANDA melayangkan nota provokasi kepada Indonesia. Mereka memancing kekuataan militer Indonesia untuk perang terbuka.  Mereka merasa di atas angin dengan kekuatan 100 ribu personel. Situasi itu menguntungkan mereka yang mengganggap TNI tak punyai peralatan tempur memadai. Bentuk provokasi "resmi" jelang melancarkan Agresi Militer I yang dilayangkan Belanda yakni dengan sandi ofensif “Operatie Produkt” pada 21 Juli 1947. Nota ancaman dilayangkan Belanda bernada ancaman dilayangkan dua bulan sebelumnya, 27 Mei 1947. BACA JUGA: Melihat Berlian 80 Karat Bernilai Fantastis Milik Kesultanan Banjar yang Dijarah Belanda Ultimatum yang dikeluarkan Belanda berisi sejumlah tuntutan yang wajib dibalas dalam tempo dua pekan Berikut nota yang disampaikan pada pemerintah RI melalui perwakilan Belanda, Dr. P.J.A Idenburg, seperti dikutip dari ‘Kronik Revolusi Indonesia’: 1. Pembentukan pemerintahan peralihan bersama. 2. Mengadakan garis demiliterisasi dan pengacauan di daerah-daerah Konferensi Malino (Negara Indonesia Timur, Kalimantan, Bali) harus dihentikan. BACA JUGA: Indonesia Sambut Baik Pengembalian Ratusan Artefak Budaya oleh Belanda 3. Mengadakan pembicaraan pertahanan negara, di mana sebagian Angkatan Darat, Laut dan Udara Kerajaan Belanda harus tinggal di Indonesia. 4. Pembentukan Kepolisian demi melindungi kepentingan dalam dan luar negeri. 5. Hasil-hasil perkebunan dan devisa diawasi bersama. Perdana Menteri Sutan Sjahrir merespon ultimatum tersebut dengan menafsirkannya antara kapitulasi (menyerah) pada Belanda, atau perang total. Belanda sendiri sedianya sudah mulai bersiap dengan menyiagakan sejumlah pasukan sejak Maret 1947.Sikap Sjahrir yang menolak menjadi “trigger” atau pemicu tersendiri buat Kepala Staf pasukan Belanda Jenderal Simon Hendrik Spoor, untuk meluncurkan serangan total yang tentunya sesuai instruksi dari Den Haag. Rencana Spoor sempat tersendat karena akhirnya Sjahrir bertekuk lutut pada tuntutan tersebut. Kabinet Sjahrir pun tumbang karena tak lagi dipercaya rakyat. Sementara Belanda kembali melayangkan ultimatum pada 15 Juli 1947 dengan tuntutan pasukan TNI mundur 10 kilometer dari garis demarkasi. Karena PM Amir Sjarifoeddin yang menggantikan Sjahrir tak memberi jawaban, meletuslah ofensif Belanda yang pertama ke berbagai wilayah RI di Sumatera dan Jawa pada 21 Juli 1947. BACA JUGA: Wapres Minta Pemkab Se-Indonesia Tekan Angka Stunting Hingga 14 Persen Pemerintah tetap berjuang di arena diplomasi terlepas dari sejumlah kejadian yang terjadi dalam agresi tersebut. Sjahrir dan H. Agus Salim diutus ke Sidang Dewan Keamanan PBB, di mana akhirnya diputuskan Belanda harus menghentikan serangan pada 1 Agustus dan gencatan senjata sudah harus terjadi tiga hari setelahnya. Sementara Spoor secara pribadi sangat ingin meneruskan gerak ofensif pasukannya hingga Yogyakarta yang kala itu jadi Ibu Kota RI. Namun, ditentang pemerintah sipil Belanda, seperti termaktub dalam buku ‘Kontroversi Serangan Umum 1 Maret 1949’, Spoor bercita-cita menguasai Yogyakarta yang kelak baru bisa dilakukannya pada Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948. BACA JUGA: TNI AL Dukung Program Keluarga Keren Bebas Stunting Ada fakta menarik jelang Agresi Militer I, karena markas Tentara Belanda melancarkan psywar kepada tentaranya sendiri. Mereka menyebarkan selebaran yang tercatat dikeluarkan di Batavia (kini Jakarta) tertanggal 27 Mei 1947, bersamaan dengan keluarnya nota pemerintah Belanda kepada RI.Selebaran tersebut dikeluarkan pihak RI untuk memecah-belah Belanda antar kesatuan campuran KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger) atau Tentara Kerajaan Hindia-Belanda dengan Divisi I “7 December” yang merupakan kesatuan asli Angkatan Darat Belanda (Koninklijke Landmacht). Hal tersebut bertujuan untuk membuat para personel Divisi “7 December” kian terdongkrak spirit-nya jelang Agresi Militer I. Berikut kira-kira isi selebaran itu jika diterjemahkan dari bahasa Belanda: “Para Perwira, Prajurit Divisi 7 Desember" Dengan meningkatnya gejolak pemerintah menyelamatkan pasukan dalam setiap harinya ketika terlibat dan bertemu langsung dengan unit campuran dari KNIL, di mana mayoritas mereka menunjukkan simpati untuk Indonesia, 100 persen tidak dibenarkan, khususnya oleh kita yang empat tahun hidup di bawah cengkeraman Jerman. Kita telah digolongkan jadi alat untuk dengan kehendak Pemerintah terkait perjuangan kemerdekaan Indonesia, untuk menahan kontak bersenjata. Kami berharap dalam hati terdalam, bahwa orang-orang dari Divisi '7 Desember' yang terkenal itu akan menyingkir demi mencegah pertumpahan darah yang tak perlu dan tidak dibenarkan dengan masyarakat Indonesia. Semoga waktu yang singkat, kelompok kapitalis dan penjajah bertaubat, dan membiarkan kita menjadi yang pertama berhadapan dengan resistensi yang umumnya pasif dari mereka (TNI), demi Tanah Air kita tercinta dan kesejahteraan negara,”.