"Jadi MA kurang 100 orang, Kejaksaan masih 446 orang, dan polisi 64 orang," kata Pahala Nainggolanhttps://news.okezone.com/read/2023/07/24/337/2851479/kpk-ungkap-banyak-pejabat-ma-kejagung-hingga-polri-belum-setor-lhkpnidhttps://news.okezone.com/read/2023/07/24/337/2851479/kpk-ungkap-banyak-pejabat-ma-kejagung-hingga-polri-belum-setor-lhkpnhttps://news.okezone.com/read/2023/07/24/337/2851479/kpk-ungkap-banyak-pejabat-ma-kejagung-hingga-polri-belum-setor-lhkpnSenin 24 Juli 2023 19:02 WIBArie Dwi SatrioIlustrasi (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/07/24/337/2851479/kpk-ungkap-banyak-pejabat-ma-kejagung-hingga-polri-belum-setor-lhkpn-hCyWSMmYJm.jpg <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNy8yMy82LzE2ODM0NS81L3g4bXFtcng=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengungkap masih banyak pejabat Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung (Kejagung), hingga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) belum menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan data yang dikantongi Pahala, masih ada 100 pejabat MA yang belum lapor harta kekayaan. Sedangkan untuk pejabat Kejagung, masih kurang 446 orang yang belum menyerahkan LHKPN ke KPK. Sementara Polri, tinggal 64 pejabatnya yang belum lapor harta kekayaannya. "Jadi MA kurang 100 orang, Kejaksaan masih 446 orang, dan polisi 64 orang," kata Pahala Nainggolan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (24/7/2023). BACA JUGA: 125 Makam Kuno Ditemukan di Kuburan Era Romawi di Gaza Menurut Pahala, tingkat pelaporan harta kekayaan para pejabat MA, Kejagung, hingga Polri sudah mulai ada perbaikan. Dari data yang dibeberkan Pahala, dari 18.250 pejabat MA yang wajib lapor, sebanyak 18.150 sudah menyerahkan LHKPN ke KPK. BACA JUGA: Kesabaran Fuji Dipuji Netizen, Santai Meski Rumah Berantakan Gegara Teman Sementara itu, dari 12.415 wajib lapor di Kejagung, sejumlah 11.969 sudah menyetorkan LHKPN ke KPK. Sedangkan di Polri, sudah 16.725 pejabat Korps Bhayangkara yang melaporkan harta kekayaannya dari total 16.789 wajib lapor. Meski memang, kata Pahala, masih banyak laporan harta para pejabat negara yang belum lengkap. "Yang tidak menyampaikan surat kuasa di MA masih 889 orang, Kejaksaan 1.487 orang, Polisi 2.842 orang. Kita bilang gini, jadi kalau surat kuasa, kalau dia sengaja tidak menyampaikan, sengaja nih, artinya dia memang sengaja tidak ingin diperiksa," beber Pahala."Tapi kalau dia enggak sengaja, biasanya enggak sengaja, dia kirimkan lupa tanda tangan. kita klarifikasi, ini kok belum ada tanda tangan buat istri atau anak, dan segera disampaikan itu memang dia enggak sengaja," sambungnya.  BACA JUGA: Sandiaga Uno Terkesan dengan Karya Santri di Bogor: Konten Digitalnya Sudah Sekelas Kementerian Pahala menekankan bahwa pihaknya bakal kembali meminta para pejabat MA, Kejaksaan, dan Polri, untuk melengkapi laporan harta kekayaannya. KPK bakal menyerahkan nama-nama daftar wajib lapor yang belum melengkapi laporan harta kekayaannya.  BACA JUGA: Intip Penampakan Bengkel Milik Blue Bird (BIRD) "Nah yang 2.842 polisi, kejaksaan 1.487, dan MA 889, saya akan datang lagi ke sana, kasih daftar lagi. ini yang kurang siapanya, yang wajib lapornya apa, anaknya, apa istrinya. kan bisa jadi anaknya dia bilang dalam tanggungan, tapi enggak ada surat kuasanya, kan kita golongkan tidak lengkap kan," urainya.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNy8yMy82LzE2ODM0NS81L3g4bXFtcng=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengungkap masih banyak pejabat Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung (Kejagung), hingga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) belum menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan data yang dikantongi Pahala, masih ada 100 pejabat MA yang belum lapor harta kekayaan. Sedangkan untuk pejabat Kejagung, masih kurang 446 orang yang belum menyerahkan LHKPN ke KPK. Sementara Polri, tinggal 64 pejabatnya yang belum lapor harta kekayaannya. "Jadi MA kurang 100 orang, Kejaksaan masih 446 orang, dan polisi 64 orang," kata Pahala Nainggolan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (24/7/2023). BACA JUGA: 125 Makam Kuno Ditemukan di Kuburan Era Romawi di Gaza Menurut Pahala, tingkat pelaporan harta kekayaan para pejabat MA, Kejagung, hingga Polri sudah mulai ada perbaikan. Dari data yang dibeberkan Pahala, dari 18.250 pejabat MA yang wajib lapor, sebanyak 18.150 sudah menyerahkan LHKPN ke KPK. BACA JUGA: Kesabaran Fuji Dipuji Netizen, Santai Meski Rumah Berantakan Gegara Teman Sementara itu, dari 12.415 wajib lapor di Kejagung, sejumlah 11.969 sudah menyetorkan LHKPN ke KPK. Sedangkan di Polri, sudah 16.725 pejabat Korps Bhayangkara yang melaporkan harta kekayaannya dari total 16.789 wajib lapor. Meski memang, kata Pahala, masih banyak laporan harta para pejabat negara yang belum lengkap. "Yang tidak menyampaikan surat kuasa di MA masih 889 orang, Kejaksaan 1.487 orang, Polisi 2.842 orang. Kita bilang gini, jadi kalau surat kuasa, kalau dia sengaja tidak menyampaikan, sengaja nih, artinya dia memang sengaja tidak ingin diperiksa," beber Pahala."Tapi kalau dia enggak sengaja, biasanya enggak sengaja, dia kirimkan lupa tanda tangan. kita klarifikasi, ini kok belum ada tanda tangan buat istri atau anak, dan segera disampaikan itu memang dia enggak sengaja," sambungnya.  BACA JUGA: Sandiaga Uno Terkesan dengan Karya Santri di Bogor: Konten Digitalnya Sudah Sekelas Kementerian Pahala menekankan bahwa pihaknya bakal kembali meminta para pejabat MA, Kejaksaan, dan Polri, untuk melengkapi laporan harta kekayaannya. KPK bakal menyerahkan nama-nama daftar wajib lapor yang belum melengkapi laporan harta kekayaannya.  BACA JUGA: Intip Penampakan Bengkel Milik Blue Bird (BIRD) "Nah yang 2.842 polisi, kejaksaan 1.487, dan MA 889, saya akan datang lagi ke sana, kasih daftar lagi. ini yang kurang siapanya, yang wajib lapornya apa, anaknya, apa istrinya. kan bisa jadi anaknya dia bilang dalam tanggungan, tapi enggak ada surat kuasanya, kan kita golongkan tidak lengkap kan," urainya.