Pihaknya mengingatkan agar memperhatikan keakuratan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar bansos tersebut tepat sasaran.https://news.okezone.com/read/2023/07/28/337/2853787/soal-bansos-tambahan-dpr-jangan-sampai-ada-pungli-ke-rakyatidhttps://news.okezone.com/read/2023/07/28/337/2853787/soal-bansos-tambahan-dpr-jangan-sampai-ada-pungli-ke-rakyathttps://news.okezone.com/read/2023/07/28/337/2853787/soal-bansos-tambahan-dpr-jangan-sampai-ada-pungli-ke-rakyatJum'at 28 Juli 2023 16:43 WIBArief Setyadi Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/07/28/337/2853787/soal-bansos-tambahan-dpr-jangan-sampai-ada-pungli-ke-rakyat-p1CczWgGMz.jpgJAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mendukung program pemerintah memberikan bantuan tambahan pangan beras untuk masyarakat berpendapatan rendah atau miskin pada akhir tahun ini. Hal itu akan mengurangi kesulitan masyarakat. “Penambahan bansos beras akan mengurangi kesulitan masyarakat, terutama karena harga beberapa bahan pokok masih tinggi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (28/7/2024). BACA JUGA: Gandeng Mahasiwa dan Ormas, Polda Jateng Bagikan Ratusan Ton Bantuan Sosial Pada Masyarakat Kecil Namun, pihaknya mengingatkan pemerintah agar memperhatikan keakuratan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar bansos tersebut tepat sasaran. "Bansos ini merupakan hak rakyat kecil. Jangan sampai program yang ditujukan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah tidak tepat sasaran. Data penerima bantuan harus akurat untuk menghindari potensi kecurangan,” ujarnya.  Bantuan tambahan senilai Rp8 triliun akan diberikan kepada 21,35 juta KPM. Setiap KPM akan menerima bantuan beras yang disalurkan selama tiga bulan yakni Oktober, November dan Desember 2023, seperti sebelumnya dari Mei sampai Juli 2023. BACA JUGA: Mensos Risma Sebut Penyaluran Bantuan Sosial di Kota Pekalongan Cukup Memuaskan    Setiap kali penyaluran, penerima manfaat akan mendapatkan beras 10 kg. Untuk itu, ia menekankan pentingnya validasi data KPM untuk menghindari kecurangan.  Data yang tidak akurat merupakan persoalan yang kerap muncul saat penyaluran bansos. Ia pun mendorong pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos). BACA JUGA: Korupsi Bansos Kemensos, Risma: Kalau Aku Mau Nakal dari Dulu! Sehingga bansos beras bisa diterima langsung oleh masyarakat yang berhak. “Kurangnya validasi dan data yang tidak update sering kali menimbulkan permasalahan. Maka verifikasi data juga menjadi penting agar bansos ini betul-betul sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya. Persoalan DTKS mulai dari NIK yang tidak valid, NIK ganda, orang yang sudah meninggal maupun pindah masih tercantum, hingga ketidaksamaan data antara Dukcapil Kabupaten/Kota dengan Dukcapil Kemendagri. “Harapannya DTKS sudah tervalidasi sehingga program bisa tepat sasaran. Sebab, banyak kasus ketidaktepatan sasaran berujung pada konflik sehingga perlu dipastikan bahwa DTKS adalah yang benar-benar update,” katanya. BACA JUGA: Buru Miss Huang Buron TPPO Jual Ginjal, Polisi Minta Interpol Keluarkan Red Notice DPR, kata Daniel, akan terus mendukung program-program pro rakyat yang dilakukan Pemerintah, seperti program bansos yang sudah berjalan dari 2020. Pada intinya, dukungan diberikan baik dari sisi legislasi, penganggaran maupun pengawasan. “Hanya saja program harus dipastikan dilakukan secara adil, transparan, tepat sasaran, dan berdampak positif untuk semua kalangan masyarakat, termasuk para petani,” pungkasnya. JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mendukung program pemerintah memberikan bantuan tambahan pangan beras untuk masyarakat berpendapatan rendah atau miskin pada akhir tahun ini. Hal itu akan mengurangi kesulitan masyarakat. “Penambahan bansos beras akan mengurangi kesulitan masyarakat, terutama karena harga beberapa bahan pokok masih tinggi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (28/7/2024). BACA JUGA: Gandeng Mahasiwa dan Ormas, Polda Jateng Bagikan Ratusan Ton Bantuan Sosial Pada Masyarakat Kecil Namun, pihaknya mengingatkan pemerintah agar memperhatikan keakuratan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar bansos tersebut tepat sasaran. "Bansos ini merupakan hak rakyat kecil. Jangan sampai program yang ditujukan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah tidak tepat sasaran. Data penerima bantuan harus akurat untuk menghindari potensi kecurangan,” ujarnya.  Bantuan tambahan senilai Rp8 triliun akan diberikan kepada 21,35 juta KPM. Setiap KPM akan menerima bantuan beras yang disalurkan selama tiga bulan yakni Oktober, November dan Desember 2023, seperti sebelumnya dari Mei sampai Juli 2023. BACA JUGA: Mensos Risma Sebut Penyaluran Bantuan Sosial di Kota Pekalongan Cukup Memuaskan    Setiap kali penyaluran, penerima manfaat akan mendapatkan beras 10 kg. Untuk itu, ia menekankan pentingnya validasi data KPM untuk menghindari kecurangan.  Data yang tidak akurat merupakan persoalan yang kerap muncul saat penyaluran bansos. Ia pun mendorong pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos). BACA JUGA: Korupsi Bansos Kemensos, Risma: Kalau Aku Mau Nakal dari Dulu! Sehingga bansos beras bisa diterima langsung oleh masyarakat yang berhak. “Kurangnya validasi dan data yang tidak update sering kali menimbulkan permasalahan. Maka verifikasi data juga menjadi penting agar bansos ini betul-betul sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya. Persoalan DTKS mulai dari NIK yang tidak valid, NIK ganda, orang yang sudah meninggal maupun pindah masih tercantum, hingga ketidaksamaan data antara Dukcapil Kabupaten/Kota dengan Dukcapil Kemendagri. “Harapannya DTKS sudah tervalidasi sehingga program bisa tepat sasaran. Sebab, banyak kasus ketidaktepatan sasaran berujung pada konflik sehingga perlu dipastikan bahwa DTKS adalah yang benar-benar update,” katanya. BACA JUGA: Buru Miss Huang Buron TPPO Jual Ginjal, Polisi Minta Interpol Keluarkan Red Notice DPR, kata Daniel, akan terus mendukung program-program pro rakyat yang dilakukan Pemerintah, seperti program bansos yang sudah berjalan dari 2020. Pada intinya, dukungan diberikan baik dari sisi legislasi, penganggaran maupun pengawasan. “Hanya saja program harus dipastikan dilakukan secara adil, transparan, tepat sasaran, dan berdampak positif untuk semua kalangan masyarakat, termasuk para petani,” pungkasnya.