"Kasus Al Zaytun, yang kembali menjadi perbincangan publik dalam beberapa hari terakhir, penting untuk dikaji bersama," kata diahttps://news.okezone.com/read/2023/08/01/337/2855358/polemik-ponpes-al-zaytun-nabil-haroen-pemerintah-harus-jamin-hak-santri-dapat-pendidikanidhttps://news.okezone.com/read/2023/08/01/337/2855358/polemik-ponpes-al-zaytun-nabil-haroen-pemerintah-harus-jamin-hak-santri-dapat-pendidikanhttps://news.okezone.com/read/2023/08/01/337/2855358/polemik-ponpes-al-zaytun-nabil-haroen-pemerintah-harus-jamin-hak-santri-dapat-pendidikanSelasa 01 Agustus 2023 10:55 WIBFakhrizal Fakhri Ponpes Al Zaytun (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2023/08/01/337/2855358/polemik-ponpes-al-zaytun-nabil-haroen-pemerintah-harus-jamin-hak-santri-dapat-pendidikan-zQxHFVTS3A.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOC8wMS8xLzE2ODU3Ni81L3g4bXgwNzA=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Ketum Pagar Nusa Nabil Haroen mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Gus Yaqut C Qoumas, untuk melalukan kajian komprehensif atas kasus polemik Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun. Menurut dia, ada proses pengkajian dari pelbagai unsur untuk memetakan kasus di pesantren yang dipimpin Panji Gumilang itu. "Kasus Al Zaytun, yang kembali menjadi perbincangan publik dalam beberapa hari terakhir, penting untuk dikaji bersama," kata dia, Selasa (1/8/2023). BACA JUGA: Viral Anak SMP Kecelakaan Mobil dan Tabrak Pak Ogah Dia berharap, jangan sampai ada penggiringan opini untuk mengeksekusi kasus ini sebagai hanya kasus agama semata. BACA JUGA: MNC Energy (IATA) Raup Pendapatan Rp1,5 Triliun pada Semester I-2023, Naik 20% "Saya melihat jangan sampai instrumen agama atau tokoh agama digunakan sebagai instrumen untuk mendorong tafsir atas kasus ini," ujarnya. Sebaiknya perlu kita tempatkan kasus Al Zaytun dan Panji Gumilang pada ranah hukum yang tepat. Yakni, juga melihat aspek politik kebangsaan dan keindonesiaan," imbuh dia.Nabil Haroen meminta agar jangan sampai tokoh-tokoh agama, ulama, dan komunitas agama digunakan untuk mendorong perdebatan di ruang publik. Kata dia, kelompok santri dan kiai, jangan terjebak pada perdebatan atas kasus ini.  BACA JUGA: Cerita Ganjar Pranowo Ajak Dialog Ormas yang Hambat Investasi Daerah    "Mari menempatkan pada konteks yang tepat, sebagai kasus hukum dalam ruang keindonesiaan kita. Biarlah aparat hukum dengan segenap instrumennya yang bekerja untuk menyelesaikan kasus ini," tuturnya.  BACA JUGA: 4 Mikronutrien yang Harus Dikonsumsi Ibu Sebelum Menjalani Program Bayi Tabung       Ia pun menekankan agar ada skema untuk memberi solusi bagi santri-santri di Ponpes Al Zaytun untuk mendapat hak pendidikan dan pembelajaran yang layak. "Pemerintah harus menjamin hak-hak santri Al Zaytun, mereka harus dibina dengan baik dan benar, mendapat hak-hak sebagai pembelajar untuk mendapatkan pendidikan yang tepat." katanya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOC8wMS8xLzE2ODU3Ni81L3g4bXgwNzA=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Ketum Pagar Nusa Nabil Haroen mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Gus Yaqut C Qoumas, untuk melalukan kajian komprehensif atas kasus polemik Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun. Menurut dia, ada proses pengkajian dari pelbagai unsur untuk memetakan kasus di pesantren yang dipimpin Panji Gumilang itu. "Kasus Al Zaytun, yang kembali menjadi perbincangan publik dalam beberapa hari terakhir, penting untuk dikaji bersama," kata dia, Selasa (1/8/2023). BACA JUGA: Viral Anak SMP Kecelakaan Mobil dan Tabrak Pak Ogah Dia berharap, jangan sampai ada penggiringan opini untuk mengeksekusi kasus ini sebagai hanya kasus agama semata. BACA JUGA: MNC Energy (IATA) Raup Pendapatan Rp1,5 Triliun pada Semester I-2023, Naik 20% "Saya melihat jangan sampai instrumen agama atau tokoh agama digunakan sebagai instrumen untuk mendorong tafsir atas kasus ini," ujarnya. Sebaiknya perlu kita tempatkan kasus Al Zaytun dan Panji Gumilang pada ranah hukum yang tepat. Yakni, juga melihat aspek politik kebangsaan dan keindonesiaan," imbuh dia.Nabil Haroen meminta agar jangan sampai tokoh-tokoh agama, ulama, dan komunitas agama digunakan untuk mendorong perdebatan di ruang publik. Kata dia, kelompok santri dan kiai, jangan terjebak pada perdebatan atas kasus ini.  BACA JUGA: Cerita Ganjar Pranowo Ajak Dialog Ormas yang Hambat Investasi Daerah    "Mari menempatkan pada konteks yang tepat, sebagai kasus hukum dalam ruang keindonesiaan kita. Biarlah aparat hukum dengan segenap instrumennya yang bekerja untuk menyelesaikan kasus ini," tuturnya.  BACA JUGA: 4 Mikronutrien yang Harus Dikonsumsi Ibu Sebelum Menjalani Program Bayi Tabung       Ia pun menekankan agar ada skema untuk memberi solusi bagi santri-santri di Ponpes Al Zaytun untuk mendapat hak pendidikan dan pembelajaran yang layak. "Pemerintah harus menjamin hak-hak santri Al Zaytun, mereka harus dibina dengan baik dan benar, mendapat hak-hak sebagai pembelajar untuk mendapatkan pendidikan yang tepat." katanya.