Dorongan ini dilayangkan setelah dirinya menyoroti meningkatnya pengguna pinjaman online (Pinjol) di Indonesia.https://news.okezone.com/read/2023/08/02/337/2856502/marak-milenial-terjerat-pinjol-ketua-dpr-minta-koperasi-digalakkan-lagiidhttps://news.okezone.com/read/2023/08/02/337/2856502/marak-milenial-terjerat-pinjol-ketua-dpr-minta-koperasi-digalakkan-lagihttps://news.okezone.com/read/2023/08/02/337/2856502/marak-milenial-terjerat-pinjol-ketua-dpr-minta-koperasi-digalakkan-lagiRabu 02 Agustus 2023 20:10 WIBFelldy UtamaKetua DPR RI Puan Maharani (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/08/02/337/2856502/marak-milenial-terjerat-pinjol-ketua-dpr-minta-koperasi-digalakkan-lagi-vDO3RtEoWe.jpgJAKARTA - Ketua DPR, Puan Maharani mendorong agar pemerintah kembali membangkitkan ekosistem perkoperasian nasional. Dorongan ini dilayangkan setelah dirinya menyoroti meningkatnya pengguna pinjaman online (Pinjol) di Indonesia. "Pemerintah harus memahami kondisi seperti ini, perlu langkah konkret untuk membantu masyarakat yang terjerat Pinjol. Salah satunya dengan pembiayaan berbasis komunitas seperti koperasi yang sangat cocok untuk masyarakat Indonesia," kata Puan, Rabu (2/8/2023). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah rekening aktif penerima pinjol di Indonesia mencapai 17,68 juta akun hingga Mei 2023. Jumlah ini terhitung mengalami peningkatan sebesar 15,28% (YoY) bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. BACA JUGA: Pejabat Kelurahan yang Paksa PPSU DKI Ngutang ke Pinjol Dinonaktifkan! Secara keseluruhan, jumlah rekening aktif pinjol di Indonesia masih berpusat di pulau Jawa dengan jumlah rekening penerima pinjaman aktif sebanyak 12,88 juta akun. Sementara itu, total penerima pinjol di luar pulau Jawa sekitar 4,43 juta akun. Berkaca pada fenomena itu, Puan mengimbau pemerintah agar menjadikan momentum tersebut untuk membumikan kembali model ekonomi koperasi. "Pemerintah bisa menghadirkan solusi keuangan yang ramah bagi masyarakat. Salah satunya dengan menghadirkan koperasi sebagai lembaga keuangan yang paling cocok karena mengedepankan asas kekeluargaan," ujarnya. BACA JUGA: PPSU Ngaku Dipaksa Atasannya Utang Pinjol, Heru Budi Minta Inspektorat Usut Mantan Menko PMK ini menyoroti banyaknya masyarakat yang terjerat Pinjol hingga kemudian berujung terhadap permasalahan sosial. Kemudahan pemberian pinjaman dana dari pinjol pada akhirnya menimbulkan berbagai persoalan di kemudian hari. Bahkan, ada beberapa kasus pidana dampak masalah pinjol. "Penggunaan pinjol memiliki risiko dan dampak negatif, seperti tingginya suku bunga dan risiko penipuan," tuturnya. Puan pun mendorong pemerintah untuk memasifkan edukasi dan sosialisasi akan bahaya pinjol kepada masyarakat. Dengan adanya pemahaman yang tepat, diharapkan hal tersebut akan mengurangi pengguna pinjol di Tanah Air. "Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa penggunaan pinjol juga dapat menyebabkan risiko penyalahgunaan data pribadi, seperti penggunaan data untuk tujuan yang tidak sah atau penyebaran data ke pihak ketiga," katanya. BACA JUGA: Perindo Imbau Publik Jangan Terjebak Pinjol Hanya Demi Nonton Konser Coldplay DPR pun mendorong OJK untuk memperketat pengawasan terhadap Pinjol yang berpotensi mengalami kredit macet. Ketua DPP PDIP itu juga meminta agar dibuat regulasi yang semakin rigid demi melindungi kepentingan masyarakat dan mengurangi risiko penyalahgunaan pengguna pinjaman. "OJK perlu meningkatkan pengawasan dan memberikan penalti terhadap platform pinjol yang mengalami rasio kredit bermasalah," katanya. BACA JUGA: KPK Sepakat Joint Investigation dengan TNI Tangani Kasus Suap Kabasarnas    Di sisi lain, Puan menyoroti banyaknya kaum milenial yang terjerat pinjol. Sebab, tidak sedikit dari generasi muda yang saat ini menghadapi masalah kredit macet. "DPR dan pemerintah harus bergotong royong menyelamatkan generasi milenial dari ketergantungan pinjaman online. Para anak muda ini harus memahami bahwa hal itu akan merugikan masa depan mereka apabila menghadapi kredit bermasalah," katanya. Data OJK mencatat outstanding pinjaman macet di kalangan generasi milenial mencapai Rp655,75 miliar selama empat bulan pertama tahun 2023. Ini adalah kenaikan sebesar 13,90 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) jika dibandingkan dengan April 2022, yang mencatat hanya Rp575,74 miliar. BACA JUGA: Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Bawah Menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024    Pinjol-pinjol nakal menjadikan kemudahan peminjaman dana untuk menarik kalangan milenial yang kurang literasi maupun kelompok menengah ke bawah. Sebab, pemberian pinjaman dana hanya memerlukan foto dengan KTP dan nomor ponsel. "Anak muda perlu diberikan literasi bahwa bila masuk daftar hitam OJK karena menunggak pembayaran pinjaman online, maka akan berdampak terhadap perancangan masa depan mereka," sebut Puan. "Apabila sudah diblacklist maka kaum milenial ini akan sulit mengajukan pinjaman di bank untuk keperluan masa depan mereka," sambung perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. JAKARTA - Ketua DPR, Puan Maharani mendorong agar pemerintah kembali membangkitkan ekosistem perkoperasian nasional. Dorongan ini dilayangkan setelah dirinya menyoroti meningkatnya pengguna pinjaman online (Pinjol) di Indonesia. "Pemerintah harus memahami kondisi seperti ini, perlu langkah konkret untuk membantu masyarakat yang terjerat Pinjol. Salah satunya dengan pembiayaan berbasis komunitas seperti koperasi yang sangat cocok untuk masyarakat Indonesia," kata Puan, Rabu (2/8/2023). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah rekening aktif penerima pinjol di Indonesia mencapai 17,68 juta akun hingga Mei 2023. Jumlah ini terhitung mengalami peningkatan sebesar 15,28% (YoY) bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. BACA JUGA: Pejabat Kelurahan yang Paksa PPSU DKI Ngutang ke Pinjol Dinonaktifkan! Secara keseluruhan, jumlah rekening aktif pinjol di Indonesia masih berpusat di pulau Jawa dengan jumlah rekening penerima pinjaman aktif sebanyak 12,88 juta akun. Sementara itu, total penerima pinjol di luar pulau Jawa sekitar 4,43 juta akun. Berkaca pada fenomena itu, Puan mengimbau pemerintah agar menjadikan momentum tersebut untuk membumikan kembali model ekonomi koperasi. "Pemerintah bisa menghadirkan solusi keuangan yang ramah bagi masyarakat. Salah satunya dengan menghadirkan koperasi sebagai lembaga keuangan yang paling cocok karena mengedepankan asas kekeluargaan," ujarnya. BACA JUGA: PPSU Ngaku Dipaksa Atasannya Utang Pinjol, Heru Budi Minta Inspektorat Usut Mantan Menko PMK ini menyoroti banyaknya masyarakat yang terjerat Pinjol hingga kemudian berujung terhadap permasalahan sosial. Kemudahan pemberian pinjaman dana dari pinjol pada akhirnya menimbulkan berbagai persoalan di kemudian hari. Bahkan, ada beberapa kasus pidana dampak masalah pinjol. "Penggunaan pinjol memiliki risiko dan dampak negatif, seperti tingginya suku bunga dan risiko penipuan," tuturnya. Puan pun mendorong pemerintah untuk memasifkan edukasi dan sosialisasi akan bahaya pinjol kepada masyarakat. Dengan adanya pemahaman yang tepat, diharapkan hal tersebut akan mengurangi pengguna pinjol di Tanah Air. "Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa penggunaan pinjol juga dapat menyebabkan risiko penyalahgunaan data pribadi, seperti penggunaan data untuk tujuan yang tidak sah atau penyebaran data ke pihak ketiga," katanya. BACA JUGA: Perindo Imbau Publik Jangan Terjebak Pinjol Hanya Demi Nonton Konser Coldplay DPR pun mendorong OJK untuk memperketat pengawasan terhadap Pinjol yang berpotensi mengalami kredit macet. Ketua DPP PDIP itu juga meminta agar dibuat regulasi yang semakin rigid demi melindungi kepentingan masyarakat dan mengurangi risiko penyalahgunaan pengguna pinjaman. "OJK perlu meningkatkan pengawasan dan memberikan penalti terhadap platform pinjol yang mengalami rasio kredit bermasalah," katanya. BACA JUGA: KPK Sepakat Joint Investigation dengan TNI Tangani Kasus Suap Kabasarnas    Di sisi lain, Puan menyoroti banyaknya kaum milenial yang terjerat pinjol. Sebab, tidak sedikit dari generasi muda yang saat ini menghadapi masalah kredit macet. "DPR dan pemerintah harus bergotong royong menyelamatkan generasi milenial dari ketergantungan pinjaman online. Para anak muda ini harus memahami bahwa hal itu akan merugikan masa depan mereka apabila menghadapi kredit bermasalah," katanya. Data OJK mencatat outstanding pinjaman macet di kalangan generasi milenial mencapai Rp655,75 miliar selama empat bulan pertama tahun 2023. Ini adalah kenaikan sebesar 13,90 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) jika dibandingkan dengan April 2022, yang mencatat hanya Rp575,74 miliar. BACA JUGA: Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Bawah Menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024    Pinjol-pinjol nakal menjadikan kemudahan peminjaman dana untuk menarik kalangan milenial yang kurang literasi maupun kelompok menengah ke bawah. Sebab, pemberian pinjaman dana hanya memerlukan foto dengan KTP dan nomor ponsel. "Anak muda perlu diberikan literasi bahwa bila masuk daftar hitam OJK karena menunggak pembayaran pinjaman online, maka akan berdampak terhadap perancangan masa depan mereka," sebut Puan. "Apabila sudah diblacklist maka kaum milenial ini akan sulit mengajukan pinjaman di bank untuk keperluan masa depan mereka," sambung perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.