Eks Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur (Jatim), Saiful Rachman dijebloskan ke tahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka https://news.okezone.com/read/2023/08/02/519/2856484/terjerat-kasus-korupsi-eks-kadis-pendidikan-jatim-saiful-rachman-dijebloskan-ke-penjaraidhttps://news.okezone.com/read/2023/08/02/519/2856484/terjerat-kasus-korupsi-eks-kadis-pendidikan-jatim-saiful-rachman-dijebloskan-ke-penjarahttps://news.okezone.com/read/2023/08/02/519/2856484/terjerat-kasus-korupsi-eks-kadis-pendidikan-jatim-saiful-rachman-dijebloskan-ke-penjaraRabu 02 Agustus 2023 19:35 WIBLukman HakimEks Kadis Pendidikan Jatim Saiful Rachman ditahan (foto: dok ist)https://img.okezone.com/content/2023/08/02/519/2856484/terjerat-kasus-korupsi-eks-kadis-pendidikan-jatim-saiful-rachman-dijebloskan-ke-penjara-DcYgpeFKUU.jpg SURABAYA - Eks Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur (Jatim), Saiful Rachman dijebloskan ke tahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018. Saiful Rachman diduga menggunakan dana senilai Rp16,2 miliar tidak sesuai peruntukannya. Akibatnya, negara dirugikan senilai Rp8,2 miliar. Tidak sendirian, Saiful ditetapkan tersangka bersama salah satu kepala sekolah swasta di Kabupaten Jombang, Eny Rhosidah. BACA JUGA: Sidang Kasus Korupsi BTS Kominfo, Saksi Ungkap Isi Grup The A Team    Keduanya dilimpahkan penyidik Polda Jatim ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dalam status pelimpahan tahap dua, Rabu (2/8/2023) sekitar pukul 12.00 WIB. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, keduanya ditahan di Cabang Rutan Negara Kelas I Surabaya di Kejati Jatim. Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Windhu Sugiarto menjelaskan, saat menjabat Kadis Pendidikan Jatim pada tahun 2018, Saiful menerima DAK senilai Rp16,2 miliar untuk pembangunan ruang praktik siswa, konstruksi atap dan pengadaan mebeler di 60 sekolah. BACA JUGA: KPK Selidiki Rekening Penampung Uang Korupsi Dana Tukin Kementerian ESDM    Sayangnya, proyek tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dana yang dicairkan ternyata tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dari temuan, ada pembangunan yang tidak dilaksanakan oleh tersangka. "Dari hasil audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi), ditemukan ada potensi kerugian negara senilai Rp8,2 miliar," kata Windhu. Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi. "Setelah ini kami akan segera limpahkan perkaranya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya untuk disidangkan. Nanti yang menyidangkan dari Kejari Surabaya," imbuh Windhu. SURABAYA - Eks Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur (Jatim), Saiful Rachman dijebloskan ke tahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018. Saiful Rachman diduga menggunakan dana senilai Rp16,2 miliar tidak sesuai peruntukannya. Akibatnya, negara dirugikan senilai Rp8,2 miliar. Tidak sendirian, Saiful ditetapkan tersangka bersama salah satu kepala sekolah swasta di Kabupaten Jombang, Eny Rhosidah. BACA JUGA: Sidang Kasus Korupsi BTS Kominfo, Saksi Ungkap Isi Grup The A Team    Keduanya dilimpahkan penyidik Polda Jatim ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dalam status pelimpahan tahap dua, Rabu (2/8/2023) sekitar pukul 12.00 WIB. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, keduanya ditahan di Cabang Rutan Negara Kelas I Surabaya di Kejati Jatim. Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Windhu Sugiarto menjelaskan, saat menjabat Kadis Pendidikan Jatim pada tahun 2018, Saiful menerima DAK senilai Rp16,2 miliar untuk pembangunan ruang praktik siswa, konstruksi atap dan pengadaan mebeler di 60 sekolah. BACA JUGA: KPK Selidiki Rekening Penampung Uang Korupsi Dana Tukin Kementerian ESDM    Sayangnya, proyek tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dana yang dicairkan ternyata tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dari temuan, ada pembangunan yang tidak dilaksanakan oleh tersangka. "Dari hasil audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi), ditemukan ada potensi kerugian negara senilai Rp8,2 miliar," kata Windhu. Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi. "Setelah ini kami akan segera limpahkan perkaranya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya untuk disidangkan. Nanti yang menyidangkan dari Kejari Surabaya," imbuh Windhu.