Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak melakukan intervensi pada gugatan tersebut.https://news.okezone.com/read/2023/08/04/337/2857564/gugatan-batas-usia-cawapres-untuk-loloskan-gibran-jokowi-jangan-berandai-andaiidhttps://news.okezone.com/read/2023/08/04/337/2857564/gugatan-batas-usia-cawapres-untuk-loloskan-gibran-jokowi-jangan-berandai-andaihttps://news.okezone.com/read/2023/08/04/337/2857564/gugatan-batas-usia-cawapres-untuk-loloskan-gibran-jokowi-jangan-berandai-andaiJum'at 04 Agustus 2023 11:51 WIBRaka Dwi NoviantoPresiden Jokowi (Foto: BPMI)https://img.okezone.com/content/2023/08/04/337/2857564/gugatan-batas-usia-cawapres-untuk-loloskan-gibran-jokowi-jangan-berandai-andai-IRHdWj2uRS.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOC8wNC8xLzE2ODczNi81L3g4bjAyYWI=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal gugatan aturan mengenai syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Kepala Negara menegaskan bahwa dirinya tidak akan melakukan intervensi pada gugatan tersebut. Dirinya menyerahkan segala keputusan kepada MK. "Saya nggak mengintervensi. Itu urusan yudikatif," kata Jokowi di Pasar Parungkuda, Sukabumi, Jumat (4/8/2023). BACA JUGA: Jakarta Watch Exchange Hadir di Kawasan Selatan, Surganya Jam Tangan Mewah Terkait adanya dugaan gugatan tersebut untuk memuluskan jalan anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto, Jokowi meminta semua pihak tidak berandai-andai. "Jangan menduga-duga. Jangan berandai-andai," kata Jokowi. BACA JUGA: KTNA Dukung Pemerintah Benahi Kebijakan Subsidi Pupuk Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang lanjutan pada 1 Agustus 2023 lalu terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang membatasi usia minimal 40 tahun untuk Capres dan Cawapres yang digugat oleh tiga kelompok sekaligus.Pada Perkara 55/PUU-XXI/2023 penggugatnya yakni Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, dan Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa.  BACA JUGA: Gempa M3,2 Guncang Bandung, BMKG: Terasa di Sekitar Pangalengan    Lalu, perkara 29/PUU-XXI/2023 penggugatnya yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diwakilkan Sekretaris PSI Dedek Prayudi, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Anthony Winza Probowo, Wakil Sekjen PSI Danik Eka Rahmaningtyas, dan kader PSI Mikhail Gorbachev.  BACA JUGA: Daniel Mananta Ungkap Adanya Sekolah Pro LGBT di Indonesia Kemudian, Perkara 51/PUU-XXI/2023 penggugatnya dari Partai Garuda yang diwakilkan oleh Ketua umum Pimpinan Pusat Partai Garuda Ridha Sabana dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda Yohanna Murtika.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOC8wNC8xLzE2ODczNi81L3g4bjAyYWI=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal gugatan aturan mengenai syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Kepala Negara menegaskan bahwa dirinya tidak akan melakukan intervensi pada gugatan tersebut. Dirinya menyerahkan segala keputusan kepada MK. "Saya nggak mengintervensi. Itu urusan yudikatif," kata Jokowi di Pasar Parungkuda, Sukabumi, Jumat (4/8/2023). BACA JUGA: Jakarta Watch Exchange Hadir di Kawasan Selatan, Surganya Jam Tangan Mewah Terkait adanya dugaan gugatan tersebut untuk memuluskan jalan anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto, Jokowi meminta semua pihak tidak berandai-andai. "Jangan menduga-duga. Jangan berandai-andai," kata Jokowi. BACA JUGA: KTNA Dukung Pemerintah Benahi Kebijakan Subsidi Pupuk Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang lanjutan pada 1 Agustus 2023 lalu terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang membatasi usia minimal 40 tahun untuk Capres dan Cawapres yang digugat oleh tiga kelompok sekaligus.Pada Perkara 55/PUU-XXI/2023 penggugatnya yakni Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, dan Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa.  BACA JUGA: Gempa M3,2 Guncang Bandung, BMKG: Terasa di Sekitar Pangalengan    Lalu, perkara 29/PUU-XXI/2023 penggugatnya yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diwakilkan Sekretaris PSI Dedek Prayudi, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Anthony Winza Probowo, Wakil Sekjen PSI Danik Eka Rahmaningtyas, dan kader PSI Mikhail Gorbachev.  BACA JUGA: Daniel Mananta Ungkap Adanya Sekolah Pro LGBT di Indonesia Kemudian, Perkara 51/PUU-XXI/2023 penggugatnya dari Partai Garuda yang diwakilkan oleh Ketua umum Pimpinan Pusat Partai Garuda Ridha Sabana dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda Yohanna Murtika.