Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan mengenai perubahan susunan Pimpinan Gugus Tugas TPPO.https://news.okezone.com/read/2023/08/11/337/2862631/jokowi-teken-perpres-gugus-tugas-tppo-mahfud-md-jadi-ketua-berikut-susunan-lengkapnyaidhttps://news.okezone.com/read/2023/08/11/337/2862631/jokowi-teken-perpres-gugus-tugas-tppo-mahfud-md-jadi-ketua-berikut-susunan-lengkapnyahttps://news.okezone.com/read/2023/08/11/337/2862631/jokowi-teken-perpres-gugus-tugas-tppo-mahfud-md-jadi-ketua-berikut-susunan-lengkapnyaJum'at 11 Agustus 2023 16:42 WIBRaka Dwi NoviantoMenko Polhukam Mahfud MD (Foto: Dok Okezone) https://img.okezone.com/content/2023/08/11/337/2862631/jokowi-teken-perpres-gugus-tugas-tppo-mahfud-md-jadi-ketua-berikut-susunan-lengkapnya-cz0CGTGTwm.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNy8yMC8xLzE2ODI2NC81L3g4bW55bHI=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan mengenai perubahan susunan Pimpinan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) no 49 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas TPPO. Ditetapkan pada 10 Agustus 2023. "Bahwa untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang selama ini dilaksanakan oleh gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi," dikutip pada pertimbangan Perpres tersebut, Jumat (11/8/2023). BACA JUGA: Satgas Polri Tangkap 898 Tersangka Kasus TPPO, Korbannya Dijadikan ABK hingga PSK Dalam Perpres tersebut, ketentuan Pasal 6 diubah yakni Ketua I dijabat oleh Menko Polhukam, Ketua II Menko PMK dan Ketua Harian Kapolri. Pasal 6 Pimpinan Gugus Tugas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas : a. Ketua I : Menteri Koordinator Bidan Politik, Hukum dan Keamanan b. Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan c. Ketua Harian : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia BACA JUGA: Kemlu RI Pulangkan 9 WNI Korban TPPO Online Scamming dari Myanmar d. Anggota : 1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Menteri Dalam Negeri 3. Menteri Luar Negeri 4. Menteri Keuangan 5. Menteri Agama 6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 7. Menteri Perhubungan 8. Menteri Ketenagakerjaan 9. Menteri Sosial 10. Menteri Kesehatan BACA JUGA: Polisi Selamatkan 12 Orang Korban TPPO yang Akan Diberangkatkan ke Malaysia 11. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 12. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 13. Menteri Komunikasi dan Informatika 14. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 15. Menteri Pemuda dan Olahraga 16. Menteri Kelautan dan Perikanan 17. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 18. Panglima TNI 19. Kepala Badan Intelijen Negara 20. Jaksa Agung 21. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 22. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 23. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 24. Kepala Badan Keamanan Laut Pada Pasal 11, diatur bawa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Gugus Tugas Pusat diperbantukan unit kerja Sekretariat. "Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara ex-officio oleh salah satu unit kerja yang berada di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 11 Ayat (2). BACA JUGA: Heboh Wanita Ngaku Jadi Korban TPPO, Ternyata Cuma Ditinggal Pasangan dari Biro Jodoh Anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Pusat dibebankan pada APBN melalui Bagian Anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. "Anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Provinsi dibebankan kepada APBD Provinsi melalui perangkat daerah terkait," tulis Perpres tersebut. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNy8yMC8xLzE2ODI2NC81L3g4bW55bHI=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan mengenai perubahan susunan Pimpinan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) no 49 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas TPPO. Ditetapkan pada 10 Agustus 2023. "Bahwa untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang selama ini dilaksanakan oleh gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi," dikutip pada pertimbangan Perpres tersebut, Jumat (11/8/2023). BACA JUGA: Satgas Polri Tangkap 898 Tersangka Kasus TPPO, Korbannya Dijadikan ABK hingga PSK Dalam Perpres tersebut, ketentuan Pasal 6 diubah yakni Ketua I dijabat oleh Menko Polhukam, Ketua II Menko PMK dan Ketua Harian Kapolri. Pasal 6 Pimpinan Gugus Tugas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas : a. Ketua I : Menteri Koordinator Bidan Politik, Hukum dan Keamanan b. Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan c. Ketua Harian : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia BACA JUGA: Kemlu RI Pulangkan 9 WNI Korban TPPO Online Scamming dari Myanmar d. Anggota : 1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Menteri Dalam Negeri 3. Menteri Luar Negeri 4. Menteri Keuangan 5. Menteri Agama 6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 7. Menteri Perhubungan 8. Menteri Ketenagakerjaan 9. Menteri Sosial 10. Menteri Kesehatan BACA JUGA: Polisi Selamatkan 12 Orang Korban TPPO yang Akan Diberangkatkan ke Malaysia 11. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 12. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 13. Menteri Komunikasi dan Informatika 14. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 15. Menteri Pemuda dan Olahraga 16. Menteri Kelautan dan Perikanan 17. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 18. Panglima TNI 19. Kepala Badan Intelijen Negara 20. Jaksa Agung 21. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 22. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 23. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 24. Kepala Badan Keamanan Laut Pada Pasal 11, diatur bawa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Gugus Tugas Pusat diperbantukan unit kerja Sekretariat. "Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara ex-officio oleh salah satu unit kerja yang berada di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 11 Ayat (2). BACA JUGA: Heboh Wanita Ngaku Jadi Korban TPPO, Ternyata Cuma Ditinggal Pasangan dari Biro Jodoh Anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Pusat dibebankan pada APBN melalui Bagian Anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. "Anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Provinsi dibebankan kepada APBD Provinsi melalui perangkat daerah terkait," tulis Perpres tersebut.