Pemprov DKI Jakarta mengimbau kantor-kantor untuk melaksanakan pola bekerja dari rumah atau working from home (WFH).https://news.okezone.com/read/2023/08/11/338/2862640/pemprov-dki-imbau-kantor-terapkan-wfh-saat-ktt-aseanidhttps://news.okezone.com/read/2023/08/11/338/2862640/pemprov-dki-imbau-kantor-terapkan-wfh-saat-ktt-aseanhttps://news.okezone.com/read/2023/08/11/338/2862640/pemprov-dki-imbau-kantor-terapkan-wfh-saat-ktt-aseanJum'at 11 Agustus 2023 16:52 WIB Muhammad FarhanKadishub DKI Syafrin Liputo (Foto: M Farhan)https://img.okezone.com/content/2023/08/11/338/2862640/pemprov-dki-imbau-kantor-terapkan-wfh-saat-ktt-asean-71BmGdo2HU.jpgJAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengimbau kantor-kantor untuk melaksanakan pola bekerja dari rumah atau working from home (WFH). Itu dilakukan dalam menyambut pagelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Jakarta. Demikian disampaikan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, guna mengantisipasi kemacetan dan pembuangan gas emiten kendaraan yang dinilai memperburuk kualitas udara Ibu Kota. "Terkait WFH memamg pada saat pelaksananaan KTT ASEAN nanti tanggal 5-7 September, Pemprov DKI Jakarta akan menerbitkan imbauan bagi kantor-kantor yang berada dekat dengan pelaksananaan KTT ASEAN untuk dapat melaksanakan atau menyelenggarakan pola kerja dari rumah (WFH), ujar Syafrin di Gedung B Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kebon Nanas, Jakarta Timur, Jumat (11/8/2023). BACA JUGA: Pergantian Rumput JIS Dikerjakan Pemprov DKI Jakarta Syafrin mengungkapkan guna menerapkan lebih lanjut mekanisme WFH yang dimaksud, pihaknya kini berkoordinasi melalui Focus Group Discussion (FGD), dalam hal fleksibilitas jam kerja tersebut. "Kita sudah melakukan uji coba penerapan fleksibilitas jam kerja maksimal 2 jam, 120 menit dan kami akan melakukan evaluasi terhadap tngkat kepadatan di jalan," katanya. Di sisi lain, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Sigit Reliantoro mengatakan opsi kebijakan WFH tersebut dapat dilakukan jika melihat informasi kualitas udara yang tersedia di berbagai website. Adapun website yang dimaksud seperti JAKi, ISPUNet LHK atau website milik Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). "Jadi informasi kualitas udara tadi kan sudah tersedia di berbagai website. Mohon itu digunakan untuk masing-masing manajemen guna menentukan apakah perlu WFH atau tidak gitu. Karena kan tidak setiap hari fenomnanya terjadi," ujar Sigit saat sesi jumpa pers yang sama. BACA JUGA: Gandeng Jepang, Pemprov DKI Tanam Ribuan Pohon Bakau di PIK Jakut Guna Halau Bencana Banjir Lebih lanjut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengimbau kepada masyarakat agar memantau kualitas udara yang ada di sekitaran lingkungannya. Dia pun mengimbau agar masyarakat juga turut aktif mengurangi dampak buruk dari kualitas udara yang ada di Ibu Kota. "Masyarakat juga perlu melakukan upaya-upaya preventif untuk mencegah atau mengurangi dampak itu bagi individu warga dan Jakarta, misal dengan menggunakan masker mengurangi aktivitas di luar dan sebagainya karena memang pencegahan itu harus dilakukan sedini mungkin dan dari diri sendiri," ujar Asep.JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengimbau kantor-kantor untuk melaksanakan pola bekerja dari rumah atau working from home (WFH). Itu dilakukan dalam menyambut pagelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Jakarta. Demikian disampaikan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, guna mengantisipasi kemacetan dan pembuangan gas emiten kendaraan yang dinilai memperburuk kualitas udara Ibu Kota. "Terkait WFH memamg pada saat pelaksananaan KTT ASEAN nanti tanggal 5-7 September, Pemprov DKI Jakarta akan menerbitkan imbauan bagi kantor-kantor yang berada dekat dengan pelaksananaan KTT ASEAN untuk dapat melaksanakan atau menyelenggarakan pola kerja dari rumah (WFH), ujar Syafrin di Gedung B Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kebon Nanas, Jakarta Timur, Jumat (11/8/2023). BACA JUGA: Pergantian Rumput JIS Dikerjakan Pemprov DKI Jakarta Syafrin mengungkapkan guna menerapkan lebih lanjut mekanisme WFH yang dimaksud, pihaknya kini berkoordinasi melalui Focus Group Discussion (FGD), dalam hal fleksibilitas jam kerja tersebut. "Kita sudah melakukan uji coba penerapan fleksibilitas jam kerja maksimal 2 jam, 120 menit dan kami akan melakukan evaluasi terhadap tngkat kepadatan di jalan," katanya. Di sisi lain, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Sigit Reliantoro mengatakan opsi kebijakan WFH tersebut dapat dilakukan jika melihat informasi kualitas udara yang tersedia di berbagai website. Adapun website yang dimaksud seperti JAKi, ISPUNet LHK atau website milik Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). "Jadi informasi kualitas udara tadi kan sudah tersedia di berbagai website. Mohon itu digunakan untuk masing-masing manajemen guna menentukan apakah perlu WFH atau tidak gitu. Karena kan tidak setiap hari fenomnanya terjadi," ujar Sigit saat sesi jumpa pers yang sama. BACA JUGA: Gandeng Jepang, Pemprov DKI Tanam Ribuan Pohon Bakau di PIK Jakut Guna Halau Bencana Banjir Lebih lanjut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengimbau kepada masyarakat agar memantau kualitas udara yang ada di sekitaran lingkungannya. Dia pun mengimbau agar masyarakat juga turut aktif mengurangi dampak buruk dari kualitas udara yang ada di Ibu Kota. "Masyarakat juga perlu melakukan upaya-upaya preventif untuk mencegah atau mengurangi dampak itu bagi individu warga dan Jakarta, misal dengan menggunakan masker mengurangi aktivitas di luar dan sebagainya karena memang pencegahan itu harus dilakukan sedini mungkin dan dari diri sendiri," ujar Asep.