Janji Jepang untuk memerdekakan Indonesia direalisasikan sedikit demi sedikit.https://news.okezone.com/read/2023/08/12/337/2862900/detik-detik-kemerdekaan-ri-kekalahan-jepang-dari-sekutu-jadi-momentum-pentingidhttps://news.okezone.com/read/2023/08/12/337/2862900/detik-detik-kemerdekaan-ri-kekalahan-jepang-dari-sekutu-jadi-momentum-pentinghttps://news.okezone.com/read/2023/08/12/337/2862900/detik-detik-kemerdekaan-ri-kekalahan-jepang-dari-sekutu-jadi-momentum-pentingSabtu 12 Agustus 2023 07:02 WIBQur'anul HidayatPPKI merupakan badan penting yang dibentuk jelang kemerdekaan Indonesia. (Foto: Dok Ist)https://img.okezone.com/content/2023/08/12/337/2862900/detik-detik-kemerdekaan-ri-kekalahan-jepang-dari-sekutu-jadi-momentum-penting-3wUS6HytVR.jpegJEPANG yang kalah dari sekutu usai ledakan bom atom di Nagasaki dan Hiroshima memberikan janji kemerdekaan bagi Indonesia. Namun, bukan berarti kemerdekaan diberikan Jepang, namun diraih secara bertahap dengan penuh perjuangan. Janji Jepang untuk memerdekakan Indonesia direalisasikan sedikit demi sedikit. Pertama lewat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Diisi 62 anggota yang diketuai KRT Radjiman serta wakil ketua asal Jepang, Ichibangase Yosio. Tugas mereka membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan pada 7 Agustus 70 tahun silam, BPUPKI dibubarkan, menyusul dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). BACA JUGA: Kisah Soekarno-Hatta Pulang dari Dalat Vietnam Diangkut Pesawat Pengebom Kuno  Badan yang berkomposisi 21 orang ini sempat kembali ditentang para golongan bawah tanah macam Tan Malaka, hingga Sutan Sjahrir. Alasannya, mereka tak mau kemerdekaan Indonesia seolah-olah diberikan oleh Jepang. Apalagi mulai tercium kemunduran kekuatan Jepang di sejumlah front Perang Pasifik. Sejumlah rangkaian peristiwa bom atom pada Perang Pasifik itu turut meruntuhkan moral serdadu Jepang yang terus terpukul mundur hingga wilayahnya sendiri. Tak pelak, kabar-kabar semacam itu ikut didengar para pemuda di Indonesia, hingga aroma kemerdekaan kian terasa. Di sisi lain, memang PPKI masih di bawah naungan Jepang. Tapi PPKI yang semua anggotanya berasal dari berbagai pelosok nusantara, dipilih sendiri oleh sang ketua, Soekarno. Bersama Hatta, Bung Karno memilih sosok pilihan yang dianggapnya nasionalis tanpa satu pun anggota dari Jepang.  BACA JUGA: Jelang Kemerdekaan RI, Soekarno-Hatta ke Vietnam Bertemu Panglima Perang Jepang  Seperti dikutip dari buku ‘Bung Hatta dan Ekonomi Islam’, disebutkan sebagai pelantikan PPKI, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, Marsekal Terauchi Hisaichi, mengundang Soekarno, Hatta dan Radjiman ke Dalat, Vietnam Selatan pada 8-12 Agustus 1945. Agendanya tentu saja untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Tapi lantaran terjadi sejumlah peristiwa di atas, pemerintah Jepang mengisyaratkan penundaan pemberian kemerdekaan. Marsekal Terauchi sempat menyampaikan bahwa Jepang berencana memberikan kemerdekaan pada 24 Agustus 1945. Tapi karena terjadi situasi yang tak terduga, gerbang kemerdekaan bisa diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, bukan dengan pemberian Jepang yang sudah lebih dulu, dua hari (15 Agustus) setelah Jepang menyerah pada sekutu.Pun begitu, tugas PPKI tak berhenti sampai di situ. 18-19 Agustus 1945, mereka masih harus mengubah sebelum mengesahkan UUD 1945, memilih Presiden dan Wakil Presiden pertama. Kemudian membentuk 12 kementerian, pemerintah daerah, mendirikan Komite Nasional Indonesia, melahirkan Partai Nasional Indonesia dan tentunya, membentuk Badan Keamanan Rakyat. Tugas PPKI baru rampung pada 22 Agustus 1945, kendati baru dibubarkan sepekan setelahnya, pasca-para anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dilantik. JEPANG yang kalah dari sekutu usai ledakan bom atom di Nagasaki dan Hiroshima memberikan janji kemerdekaan bagi Indonesia. Namun, bukan berarti kemerdekaan diberikan Jepang, namun diraih secara bertahap dengan penuh perjuangan. Janji Jepang untuk memerdekakan Indonesia direalisasikan sedikit demi sedikit. Pertama lewat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Diisi 62 anggota yang diketuai KRT Radjiman serta wakil ketua asal Jepang, Ichibangase Yosio. Tugas mereka membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan pada 7 Agustus 70 tahun silam, BPUPKI dibubarkan, menyusul dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). BACA JUGA: Kisah Soekarno-Hatta Pulang dari Dalat Vietnam Diangkut Pesawat Pengebom Kuno  Badan yang berkomposisi 21 orang ini sempat kembali ditentang para golongan bawah tanah macam Tan Malaka, hingga Sutan Sjahrir. Alasannya, mereka tak mau kemerdekaan Indonesia seolah-olah diberikan oleh Jepang. Apalagi mulai tercium kemunduran kekuatan Jepang di sejumlah front Perang Pasifik. Sejumlah rangkaian peristiwa bom atom pada Perang Pasifik itu turut meruntuhkan moral serdadu Jepang yang terus terpukul mundur hingga wilayahnya sendiri. Tak pelak, kabar-kabar semacam itu ikut didengar para pemuda di Indonesia, hingga aroma kemerdekaan kian terasa. Di sisi lain, memang PPKI masih di bawah naungan Jepang. Tapi PPKI yang semua anggotanya berasal dari berbagai pelosok nusantara, dipilih sendiri oleh sang ketua, Soekarno. Bersama Hatta, Bung Karno memilih sosok pilihan yang dianggapnya nasionalis tanpa satu pun anggota dari Jepang.  BACA JUGA: Jelang Kemerdekaan RI, Soekarno-Hatta ke Vietnam Bertemu Panglima Perang Jepang  Seperti dikutip dari buku ‘Bung Hatta dan Ekonomi Islam’, disebutkan sebagai pelantikan PPKI, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, Marsekal Terauchi Hisaichi, mengundang Soekarno, Hatta dan Radjiman ke Dalat, Vietnam Selatan pada 8-12 Agustus 1945. Agendanya tentu saja untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Tapi lantaran terjadi sejumlah peristiwa di atas, pemerintah Jepang mengisyaratkan penundaan pemberian kemerdekaan. Marsekal Terauchi sempat menyampaikan bahwa Jepang berencana memberikan kemerdekaan pada 24 Agustus 1945. Tapi karena terjadi situasi yang tak terduga, gerbang kemerdekaan bisa diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, bukan dengan pemberian Jepang yang sudah lebih dulu, dua hari (15 Agustus) setelah Jepang menyerah pada sekutu.Pun begitu, tugas PPKI tak berhenti sampai di situ. 18-19 Agustus 1945, mereka masih harus mengubah sebelum mengesahkan UUD 1945, memilih Presiden dan Wakil Presiden pertama. Kemudian membentuk 12 kementerian, pemerintah daerah, mendirikan Komite Nasional Indonesia, melahirkan Partai Nasional Indonesia dan tentunya, membentuk Badan Keamanan Rakyat. Tugas PPKI baru rampung pada 22 Agustus 1945, kendati baru dibubarkan sepekan setelahnya, pasca-para anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dilantik.