Taliban merebut kekuasaan di Kabul pada 15 Agustus 2021.https://news.okezone.com/read/2023/08/15/18/2864473/taliban-peringati-15-agustus-sebagai-hari-kemenangan-lawan-asidhttps://news.okezone.com/read/2023/08/15/18/2864473/taliban-peringati-15-agustus-sebagai-hari-kemenangan-lawan-ashttps://news.okezone.com/read/2023/08/15/18/2864473/taliban-peringati-15-agustus-sebagai-hari-kemenangan-lawan-asSelasa 15 Agustus 2023 08:20 WIBRahman AsmardikaFoto: Reuters.https://img.okezone.com/content/2023/08/15/18/2864473/taliban-peringati-15-agustus-sebagai-hari-kemenangan-lawan-as-UBPXSHrT2K.JPG<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOS8yNS8xLzE1MzczNi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> KABUL - Taliban Afghanistan menyatakan tanggal 15 Agustus sebagai hari "kemenangan" melawan Amerika Serikat (AS) dan mengumumkan hari libur umum, pada Selasa (15/8/2023), untuk menandai dua tahun mereka kembali berkuasa di Kabul. BACA JUGA: Bersikeras jika Hak Perempuan Bukanlah Urusan Dunia, Haruskah Para Pemimpin Dunia Berbicara dengan Taliban?  Pada 15 Agustus 2021 Taliban merebut ibu kota Afganistan setelah menduduki bagian lain negara Asia Selatan yang dilanda perang tersebut. Pada waktu itu, pasukan NATO pimpinan AS yang tersisa, mundur, mengakhiri keterlibatan mereka selama 20 tahun dalam perang di Afghanistan. "Selasa (15 Agustus) adalah hari kemenangan jihad (perang suci) rakyat Afghanistan di bawah kepemimpinan Emirat Islam melawan Amerika dan sekutunya," kata pengumuman Kementerian Tenaga Kerja dan Sosial sebagaimana dilansir dari VOA Indonesia.  BACA JUGA:  Taliban Nyatakan Musik Sebagai Hal Tak Bermoral, Seluruh Alat Musik Dibakar di Api Unggun Pemerintah Taliban mengandalkan penerapan ketat atas hukum Islam atau Syariah untuk memerintah negara Asia Selatan yang dilanda kemiskinan itu. Belum ada negara asing yang memberi pengakuan resmi kepada otoritas de facto Afghanistan. Otoritas itu membatasi sebagian besar akses bagi perempuan untuk bekerja, dan larangan pendidikan untuk anak-anak perempuan, serta masalah hak asasi manusia lainnya.“Sudah waktunya bagi AS dan negara lain untuk secara resmi mengakui pemerintah kami, karena itu adalah hak rakyat Afghanistan, dan menahannya bukanlah langkah positif,” kata Zabihullah Mujahid kepada VOA dalam wawancara menjelang perayaan Selasa. PBB menunda pengakuan internasional terhadap pemerintah Taliban tanpa batas waktu.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOS8yNS8xLzE1MzczNi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> KABUL - Taliban Afghanistan menyatakan tanggal 15 Agustus sebagai hari "kemenangan" melawan Amerika Serikat (AS) dan mengumumkan hari libur umum, pada Selasa (15/8/2023), untuk menandai dua tahun mereka kembali berkuasa di Kabul. BACA JUGA: Bersikeras jika Hak Perempuan Bukanlah Urusan Dunia, Haruskah Para Pemimpin Dunia Berbicara dengan Taliban?  Pada 15 Agustus 2021 Taliban merebut ibu kota Afganistan setelah menduduki bagian lain negara Asia Selatan yang dilanda perang tersebut. Pada waktu itu, pasukan NATO pimpinan AS yang tersisa, mundur, mengakhiri keterlibatan mereka selama 20 tahun dalam perang di Afghanistan. "Selasa (15 Agustus) adalah hari kemenangan jihad (perang suci) rakyat Afghanistan di bawah kepemimpinan Emirat Islam melawan Amerika dan sekutunya," kata pengumuman Kementerian Tenaga Kerja dan Sosial sebagaimana dilansir dari VOA Indonesia.  BACA JUGA:  Taliban Nyatakan Musik Sebagai Hal Tak Bermoral, Seluruh Alat Musik Dibakar di Api Unggun Pemerintah Taliban mengandalkan penerapan ketat atas hukum Islam atau Syariah untuk memerintah negara Asia Selatan yang dilanda kemiskinan itu. Belum ada negara asing yang memberi pengakuan resmi kepada otoritas de facto Afghanistan. Otoritas itu membatasi sebagian besar akses bagi perempuan untuk bekerja, dan larangan pendidikan untuk anak-anak perempuan, serta masalah hak asasi manusia lainnya.“Sudah waktunya bagi AS dan negara lain untuk secara resmi mengakui pemerintah kami, karena itu adalah hak rakyat Afghanistan, dan menahannya bukanlah langkah positif,” kata Zabihullah Mujahid kepada VOA dalam wawancara menjelang perayaan Selasa. PBB menunda pengakuan internasional terhadap pemerintah Taliban tanpa batas waktu.