Keberadaan Undang-Undang ini ke depan perlu dioptimalkan dalam memberikan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh.https://news.okezone.com/read/2023/08/16/337/2865680/fokus-rpjpn-ketua-dpr-tekankan-pentingnya-politik-pembangunan-indonesiaidhttps://news.okezone.com/read/2023/08/16/337/2865680/fokus-rpjpn-ketua-dpr-tekankan-pentingnya-politik-pembangunan-indonesiahttps://news.okezone.com/read/2023/08/16/337/2865680/fokus-rpjpn-ketua-dpr-tekankan-pentingnya-politik-pembangunan-indonesiaRabu 16 Agustus 2023 17:27 WIBFelldy UtamaKetua DPR RI Puan Maharani (Foto: Carlos Roy Fajarta)https://img.okezone.com/content/2023/08/16/337/2865680/fokus-rpjpn-ketua-dpr-tekankan-pentingnya-politik-pembangunan-indonesia-mBYM6NhyrQ.jpgJAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyampaikan, parlemen akan fokus dalam pembentukan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) periode 2025-2045. Hal ini disampaikan Puan dalam pembukaan sidang paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Diketahui, Presiden dan Wakil Presiden turut hadir dalam forum tertinggi di Parlemen ini. "Salah satu agenda pembentukan Undang Undang ke depan yang sangat strategis adalah Undang Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Periode Tahun 2025-2045," kata Puan dalam pidatonya. BACA JUGA: Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD Resmi Dibuka, Dihadiri 489 dari 711 Anggota Menurut dia, keberadaan Undang-Undang ini ke depan perlu dioptimalkan dalam memberikan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh. "Sehingga, setiap Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota tidak lagi memiliki visi misi pembangunannya masing-masing," ujarnya. BACA JUGA: Eks Kadis PUPR Papua Berkelit di Sidang Lukas Enembe, Hakim Ingatkan Janji pada Tuhan Puan mengatakan, tugas membangun bangsa dan negara ke depan tidaklah mudah. Sejumlah tantangan harus dihadapi, mulai dari situasi eksternal seperti geopolitik, geo-ekonomi, disrupsi teknologi dan informasi, globalisasi nilai budaya dan lain sebagainya. Belum lagi, kata dia, situasi internal dalam negeri, seperti permasalahan Sumber Daya Manusia, middle-income trap, pemerataan pembangunan, produktivitas, hilirisasi industri, pengelolaan sumber daya alam, kerentanan pangan, energi, kemiskinan ekstrim, pengangguran, bencana iklim, dan degradasi lingkungan, serta berkembangnya ideologi transnasional yang bertentangan dengan Pancasila sebagai jati diri bangsa. "Pembentukan Undang Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dapat menjadi momentum di dalam memperkuat Politik Pembangunan Semesta Indonesia yang terencana, terpimpin, terkoordinasi, dan berkelanjutan," pungkasnya. JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyampaikan, parlemen akan fokus dalam pembentukan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) periode 2025-2045. Hal ini disampaikan Puan dalam pembukaan sidang paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Diketahui, Presiden dan Wakil Presiden turut hadir dalam forum tertinggi di Parlemen ini. "Salah satu agenda pembentukan Undang Undang ke depan yang sangat strategis adalah Undang Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Periode Tahun 2025-2045," kata Puan dalam pidatonya. BACA JUGA: Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD Resmi Dibuka, Dihadiri 489 dari 711 Anggota Menurut dia, keberadaan Undang-Undang ini ke depan perlu dioptimalkan dalam memberikan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh. "Sehingga, setiap Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota tidak lagi memiliki visi misi pembangunannya masing-masing," ujarnya. BACA JUGA: Eks Kadis PUPR Papua Berkelit di Sidang Lukas Enembe, Hakim Ingatkan Janji pada Tuhan Puan mengatakan, tugas membangun bangsa dan negara ke depan tidaklah mudah. Sejumlah tantangan harus dihadapi, mulai dari situasi eksternal seperti geopolitik, geo-ekonomi, disrupsi teknologi dan informasi, globalisasi nilai budaya dan lain sebagainya. Belum lagi, kata dia, situasi internal dalam negeri, seperti permasalahan Sumber Daya Manusia, middle-income trap, pemerataan pembangunan, produktivitas, hilirisasi industri, pengelolaan sumber daya alam, kerentanan pangan, energi, kemiskinan ekstrim, pengangguran, bencana iklim, dan degradasi lingkungan, serta berkembangnya ideologi transnasional yang bertentangan dengan Pancasila sebagai jati diri bangsa. "Pembentukan Undang Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dapat menjadi momentum di dalam memperkuat Politik Pembangunan Semesta Indonesia yang terencana, terpimpin, terkoordinasi, dan berkelanjutan," pungkasnya.