Selain itu, rapat tersebut juga membahas mengenai tarif parkir dan wilayah penyangga Ibu Kota.https://news.okezone.com/read/2023/08/18/338/2866785/heru-budi-dan-luhut-binsar-pandjaitan-bahas-penanganan-polusi-udara-di-jakartaidhttps://news.okezone.com/read/2023/08/18/338/2866785/heru-budi-dan-luhut-binsar-pandjaitan-bahas-penanganan-polusi-udara-di-jakartahttps://news.okezone.com/read/2023/08/18/338/2866785/heru-budi-dan-luhut-binsar-pandjaitan-bahas-penanganan-polusi-udara-di-jakartaJum'at 18 Agustus 2023 15:03 WIBWidya MichellaIlustrasi (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/08/18/338/2866785/heru-budi-dan-luhut-binsar-pandjaitan-bahas-penanganan-polusi-udara-di-jakarta-PX8UuVU1K4.jpg <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOC8xOC8xLzE2OTM3Ny81L3g4bmJmeHU=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri rapat bersama Menko Maritim Luhut Pandjaitan untuk membahas kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) serta pengetatan ganjil-genap guna menekan polusi udara di Ibu Kota, Jumat (18/8/2023). "Tadi pak menteri mengarahkan untuk work from home, nanti semua kementerian WFH. Kalau Pemda DKI udah mulai tanggal 21. Mungkin pengetatan untuk kendaraan ganjil genap sekarang," ujar Heru. BACA JUGA: Pemerintah Siapkan 12 Solusi Atasi Polusi Udara Selain itu, rapat tersebut juga membahas mengenai tarif parkir dan wilayah penyangga Ibu Kota. BACA JUGA: Banjir, Tanah Longsor hingga Pohon Tumbang Terjang Tiga Kecamatan di Bengkulu Heru menyampaikan bahwa pihaknya akan mewajibkan ASN Pemprov DKI Jakarta eselon empat untuk menggunakan kendaraan listrik. Menurutnya, hal ini sebagai upaya guna menekan polusi udara di Jakarta. "Pak Menteri kan menyarankan WFH, terus lebih dipikirkan untuk tarif parkir dan lain-lain. Kalau saya nanti pegawai DKI eselon IV ke atas harus menggunakan kendaraan listrik, minimal motor listrik," kata Heru.Namun kebijakan tersebut, kata Heru, masih dalam tahap pembahasan. Sehingga belum diketahui kapan diberlakukan penggunaan sepeda motor listrik tersebut. "Lagi dibahas," katanya.  BACA JUGA: Gajah Jadi Pasukan Pengibar Bendera, Saksikan Okezone Updates di Okezone TV Channel dan Live Streaming di Okezone.com Pukul 21.00 Wib Adapun Heru menyampaikan bahwa para pejabat di wilayah DKI Jakarta telah mendapatkan tunjangan transportasi. Ia pun menyarankannya agar tunjangan tersebut dapat digunakan untuk membeli kendaraan listrik.  BACA JUGA: 3 Pesepakbola Top Dunia yang Segera Susul Cristiano Ronaldo di Al Nassr, Nomor 1 Sahabat Lionel Messi! "Kalau DKI kan pejabatnya memiliki tunjangan transportasi DKI. Nah, itu saya minta alihkan untuk dia beli motor listrik," tuturnya.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOC8xOC8xLzE2OTM3Ny81L3g4bmJmeHU=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri rapat bersama Menko Maritim Luhut Pandjaitan untuk membahas kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) serta pengetatan ganjil-genap guna menekan polusi udara di Ibu Kota, Jumat (18/8/2023). "Tadi pak menteri mengarahkan untuk work from home, nanti semua kementerian WFH. Kalau Pemda DKI udah mulai tanggal 21. Mungkin pengetatan untuk kendaraan ganjil genap sekarang," ujar Heru. BACA JUGA: Pemerintah Siapkan 12 Solusi Atasi Polusi Udara Selain itu, rapat tersebut juga membahas mengenai tarif parkir dan wilayah penyangga Ibu Kota. BACA JUGA: Banjir, Tanah Longsor hingga Pohon Tumbang Terjang Tiga Kecamatan di Bengkulu Heru menyampaikan bahwa pihaknya akan mewajibkan ASN Pemprov DKI Jakarta eselon empat untuk menggunakan kendaraan listrik. Menurutnya, hal ini sebagai upaya guna menekan polusi udara di Jakarta. "Pak Menteri kan menyarankan WFH, terus lebih dipikirkan untuk tarif parkir dan lain-lain. Kalau saya nanti pegawai DKI eselon IV ke atas harus menggunakan kendaraan listrik, minimal motor listrik," kata Heru.Namun kebijakan tersebut, kata Heru, masih dalam tahap pembahasan. Sehingga belum diketahui kapan diberlakukan penggunaan sepeda motor listrik tersebut. "Lagi dibahas," katanya.  BACA JUGA: Gajah Jadi Pasukan Pengibar Bendera, Saksikan Okezone Updates di Okezone TV Channel dan Live Streaming di Okezone.com Pukul 21.00 Wib Adapun Heru menyampaikan bahwa para pejabat di wilayah DKI Jakarta telah mendapatkan tunjangan transportasi. Ia pun menyarankannya agar tunjangan tersebut dapat digunakan untuk membeli kendaraan listrik.  BACA JUGA: 3 Pesepakbola Top Dunia yang Segera Susul Cristiano Ronaldo di Al Nassr, Nomor 1 Sahabat Lionel Messi! "Kalau DKI kan pejabatnya memiliki tunjangan transportasi DKI. Nah, itu saya minta alihkan untuk dia beli motor listrik," tuturnya.