Tadi Pak Menteri mengarahkan untuk work from home (WFH), nanti semua kementerian WFH.https://news.okezone.com/read/2023/08/18/338/2867000/heru-budi-menteri-luhut-instruksikan-wfh-di-seluruh-kementerianidhttps://news.okezone.com/read/2023/08/18/338/2867000/heru-budi-menteri-luhut-instruksikan-wfh-di-seluruh-kementerianhttps://news.okezone.com/read/2023/08/18/338/2867000/heru-budi-menteri-luhut-instruksikan-wfh-di-seluruh-kementerianJum'at 18 Agustus 2023 18:30 WIBWidya MichellaHeru Budi mengatakan Menteri Luhut menginstruksikan seluruh kementerian terapkan WFH (Foto : BPMI)https://img.okezone.com/content/2023/08/18/338/2867000/heru-budi-menteri-luhut-instruksikan-wfh-di-seluruh-kementerian-By5qTUXvXG.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOC8xNy8xLzE2OTM1MS81L3g4bmFvb2Q=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan menginstruksikan agar aparatur sipil negara (ASN) di seluruh lingkungan kementerian untuk menerapkan Work From Home (WFH). Langkah tersebut diambilan lantaran polusi udara di Jabodetabek dalam keadaan buruk. BACA JUGA: Heru Budi dan Luhut Binsar Pandjaitan Bahas Penanganan Polusi Udara di Jakarta Hal tersebut disampaikan usai menghadiri rapat di kantor Kemenko Marves, Jakarta, Jumat (18/8/2023). "Tadi Pak Menteri mengarahkan untuk work from home (WFH), nanti semua kementerian WFH. Kalau Pemda DKI sudah mulai tanggal 21. Mungkin pengetatan untuk kenaraan ganjil-genap sekarang," kata Heru. Selain itu, rapat tersebut juga membahas mengenai tarif parkir dan wilayah penyangga di wilayah DKI Jakarta hingga pengetatan ganjil-genap. BACA JUGA: Kurangi Polusi Udara, Heru Budi Wajibkan Eselon IV ke Atas Pakai Motor Listrik Lebih lanjut, Heru menyampaikan pihaknya akan mewajibkan para pegawai Pemprov DKI eselon empat untuk menggunakan kendaraan listrik. Menurutnya hal ini sebagai upaya guna menekan polusi udara di Jakarta. "Pak Menteri kan menyarankan WFH, terus lebih dipikirkan untuk tarif parkir dan lain-lain. Kalau saya nanti pegawai DKI eselon IV ke atas harus menggunakan kendaraan listrik, minimal motor listrik," kata Heru.Namun kebijakan tersebut, kata Heru masih dalam tahap pembahasan. Sehingga belum diketahui kapan diberlakukan penggunaan sepeda motor listrik tersebut "Lagi dibahas," katanya. BACA JUGA: Wali Kota M Idris Klaim Depok Aman dari Polusi Udara    Lebih lanjut, Heru menyampaikan bahwa para pejabat di wilayah DKI Jakarta telah mendapatkan transportasi. Oleh karena, itu dia menyarankannya agar tunjangan dapat pergunakan untuk membeli kendaraan listrik. "Kalau DKI kan pejabatnya memiliki tunjangan transportasi DKI. Nah, itu saya minta alihkan untuk dia beli motor listrik," tuturnya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOC8xNy8xLzE2OTM1MS81L3g4bmFvb2Q=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan menginstruksikan agar aparatur sipil negara (ASN) di seluruh lingkungan kementerian untuk menerapkan Work From Home (WFH). Langkah tersebut diambilan lantaran polusi udara di Jabodetabek dalam keadaan buruk. BACA JUGA: Heru Budi dan Luhut Binsar Pandjaitan Bahas Penanganan Polusi Udara di Jakarta Hal tersebut disampaikan usai menghadiri rapat di kantor Kemenko Marves, Jakarta, Jumat (18/8/2023). "Tadi Pak Menteri mengarahkan untuk work from home (WFH), nanti semua kementerian WFH. Kalau Pemda DKI sudah mulai tanggal 21. Mungkin pengetatan untuk kenaraan ganjil-genap sekarang," kata Heru. Selain itu, rapat tersebut juga membahas mengenai tarif parkir dan wilayah penyangga di wilayah DKI Jakarta hingga pengetatan ganjil-genap. BACA JUGA: Kurangi Polusi Udara, Heru Budi Wajibkan Eselon IV ke Atas Pakai Motor Listrik Lebih lanjut, Heru menyampaikan pihaknya akan mewajibkan para pegawai Pemprov DKI eselon empat untuk menggunakan kendaraan listrik. Menurutnya hal ini sebagai upaya guna menekan polusi udara di Jakarta. "Pak Menteri kan menyarankan WFH, terus lebih dipikirkan untuk tarif parkir dan lain-lain. Kalau saya nanti pegawai DKI eselon IV ke atas harus menggunakan kendaraan listrik, minimal motor listrik," kata Heru.Namun kebijakan tersebut, kata Heru masih dalam tahap pembahasan. Sehingga belum diketahui kapan diberlakukan penggunaan sepeda motor listrik tersebut "Lagi dibahas," katanya. BACA JUGA: Wali Kota M Idris Klaim Depok Aman dari Polusi Udara    Lebih lanjut, Heru menyampaikan bahwa para pejabat di wilayah DKI Jakarta telah mendapatkan transportasi. Oleh karena, itu dia menyarankannya agar tunjangan dapat pergunakan untuk membeli kendaraan listrik. "Kalau DKI kan pejabatnya memiliki tunjangan transportasi DKI. Nah, itu saya minta alihkan untuk dia beli motor listrik," tuturnya.