Mahfud menjelaskan, kunker tersebut dilakukan dalam rangka keamanan dan untuk menginformasikan tentang pelaksanaan HAM https://news.okezone.com/read/2023/08/21/337/2868159/mahfud-md-bakal-temui-para-eksil-di-eropa-sampaikan-hak-korban-pelanggaran-ham-beratidhttps://news.okezone.com/read/2023/08/21/337/2868159/mahfud-md-bakal-temui-para-eksil-di-eropa-sampaikan-hak-korban-pelanggaran-ham-berathttps://news.okezone.com/read/2023/08/21/337/2868159/mahfud-md-bakal-temui-para-eksil-di-eropa-sampaikan-hak-korban-pelanggaran-ham-beratSenin 21 Agustus 2023 13:08 WIBRiana RizkiaMahfud MD akan temui eksil di Eropa sampaikan hak korban pelanggaran HAM berat/Foto: MPIhttps://img.okezone.com/content/2023/08/21/337/2868159/mahfud-md-bakal-temui-para-eksil-di-eropa-sampaikan-hak-korban-pelanggaran-ham-berat-heEjsv8dTE.jpg <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOC8wMS8xLzE2ODYxMS81L3g4bXhjcjU=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa, dirinya bakal kunjungan kerja (kunker) ke beberapa negara Eropa dan berakhir di Korea Selatan mulai besok, Selasa 21 Agustus 2023. Mahfud menjelaskan, kunker tersebut dilakukan dalam rangka keamanan dan untuk menginformasikan tentang pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) kepada para eksil, bukan menjemput.  BACA JUGA: Mahfud MD: Pembuktian Hukum Pidana Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu Sulit Dipenuhi "Iya. Jadi saya akan besok akan ke Turki untuk kerja sama keamanan. Sesudah itu ke Amsterdam, dan ke Praha, Ceko," kata Mahfud saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (21/8/2023). Mahfud menegaskan, ia hanya akan menemui para eksil, bukan melakukan penjemputan. Sebab, kepulangannya ke tanah air merupakan hak para eksil.  BACA JUGA: Jokowi : Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat di Aceh Dapat Pelatihan hingga Bantuan "Itu bukan untuk menjemput. Untuk menemui dan memberitahu tentang hak-hak korban pelanggaran HAM berat karena itu hak konstitusional," katanya. Kendati demikian, Mahfud menjelaskan, penyelesaian non-yudisial bagi para eksil korban pelanggaran HAM berat patut disyukuri. "Kita bersyukur bahwa dengan adanya penyelesaian non-yudisial yang kemudian menyatakan pengakuan dan janji pemerintah untuk memperbaiki dan memenuhi hak-hak korban kita mendapat sambutan luar biasa," katanya. "Bukan hanya dari daerah, bukan hanya dari Indonesia tapi juga dewan HAM PBB langsung menyebut sebagai satu kemajuan yang sudah lama tertunda di Indonesia, baru sekarang dibuka," sambungnya.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOC8wMS8xLzE2ODYxMS81L3g4bXhjcjU=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa, dirinya bakal kunjungan kerja (kunker) ke beberapa negara Eropa dan berakhir di Korea Selatan mulai besok, Selasa 21 Agustus 2023. Mahfud menjelaskan, kunker tersebut dilakukan dalam rangka keamanan dan untuk menginformasikan tentang pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) kepada para eksil, bukan menjemput.  BACA JUGA: Mahfud MD: Pembuktian Hukum Pidana Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu Sulit Dipenuhi "Iya. Jadi saya akan besok akan ke Turki untuk kerja sama keamanan. Sesudah itu ke Amsterdam, dan ke Praha, Ceko," kata Mahfud saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (21/8/2023). Mahfud menegaskan, ia hanya akan menemui para eksil, bukan melakukan penjemputan. Sebab, kepulangannya ke tanah air merupakan hak para eksil.  BACA JUGA: Jokowi : Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat di Aceh Dapat Pelatihan hingga Bantuan "Itu bukan untuk menjemput. Untuk menemui dan memberitahu tentang hak-hak korban pelanggaran HAM berat karena itu hak konstitusional," katanya. Kendati demikian, Mahfud menjelaskan, penyelesaian non-yudisial bagi para eksil korban pelanggaran HAM berat patut disyukuri. "Kita bersyukur bahwa dengan adanya penyelesaian non-yudisial yang kemudian menyatakan pengakuan dan janji pemerintah untuk memperbaiki dan memenuhi hak-hak korban kita mendapat sambutan luar biasa," katanya. "Bukan hanya dari daerah, bukan hanya dari Indonesia tapi juga dewan HAM PBB langsung menyebut sebagai satu kemajuan yang sudah lama tertunda di Indonesia, baru sekarang dibuka," sambungnya.