Polusi udara di Jakarta cenderung berbahaya bagi kesehatan.    https://news.okezone.com/read/2023/08/24/337/2870670/atasi-polusi-udara-di-jakarta-pdip-kebijakan-wfh-saja-tidak-cukupidhttps://news.okezone.com/read/2023/08/24/337/2870670/atasi-polusi-udara-di-jakarta-pdip-kebijakan-wfh-saja-tidak-cukuphttps://news.okezone.com/read/2023/08/24/337/2870670/atasi-polusi-udara-di-jakarta-pdip-kebijakan-wfh-saja-tidak-cukupKamis 24 Agustus 2023 22:07 WIBArief Setyadi Polusi udara di Jakarta (Foto: Dok MPI)https://img.okezone.com/content/2023/08/24/337/2870670/atasi-polusi-udara-di-jakarta-pdip-kebijakan-wfh-saja-tidak-cukup-R1xROl1awu.jpg  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOC8yMS8xLzE2OTUxOS81L3g4bmRxa3Y=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen turut menyoroti persoalan polusi udara di Jakarta yang sudah mengkhawatirkan. Polusi udara di Jakarta cenderung berbahaya bagi kesehatan. "Ini berdampak bagi lebih dari 10 juta warga yang tiap hari bermukim dan atau yang bekerja di Jakarta. Tentu saja, ini merupakan ancaman kesehatan bersama, yang harus dipikirkan secara serius," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (24/8/2023). BACA JUGA: Pj Gubernur DKI Jakarta Bahas Opsi Pekerja WFH Bersama Pengusaha saat KTT ASEAN Nabil Haroen mendorong pemerintah, baik Pemprov DKI Jakarta maupun Pemerintah pusat di lintas sektor kementerian, harus bekerja cepat dan efisien untuk menangani ancaman ini. Aturan drastis dalam penggunaan transportasi pribadi di kawasan DKI Jakarta harus ditingkatkan. "Juga, agar meningkatkan kualitas dan kapasitas transportasi umum yang nyaman, aman dan efisien bagi masyarakat pekerja di DKI Jakarta dan sekitarnya," imbuhnya. BACA JUGA: Jalanan Tetap Macet meski ASN DKI Jakarta WFH, Ini Kata Heru Budi Untuk transportasi pribadi, kata politikus PDI Perjuangan itu, perlu disiapkan peraturan untuk mengurangi kebutuhan atas kendaraan pribadi, dengan misalnya peningkatan pajak kendaraan bagi keluarga menengah ke atas, serta pembatasan jumlah kendaraan yang dimiliki. Peraturan tahun kendaraan yang bisa masuk ke kawasan-kawasan tertentu di DKI Jakarta juga perlu disiapkan kebijakannya. Kemudian, CSR Lingkungan dan Kebijakan Pajak bagi Perusahaan Otomotif. Pemerintah Indonesia juga perlu mengkaji perubahan pajak bagi perusahaan-perusahaan otomotif yang pasarnya besar di Indonesia, terutama di sekitar area Jakarta. Ini akan mendorong perusahaan-perusahaan otomotif tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar semata, tapi juga ada tanggungjawab sosial dan lingkungan. "Kebijakan Work from Home tidak cukup, harus ada kebijakan yang mendorong perubahan fundamental. Saya mengapresiasi langkah cepat untuk mengamankan karyawan-karyawan atau pekerja dari ancaman polusi," tuturnya. Namun, tetap harus ada langkah taktis, untuk mengurangi polusi. Singkatnya, harus mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan juga mengurangi polusi dari industri di kawasan sekitar Jakarta, dan meningkatkan penanaman pohon-pohon di kawasan-kawasan untuk menyegarkan lingkungan.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOC8yMS8xLzE2OTUxOS81L3g4bmRxa3Y=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen turut menyoroti persoalan polusi udara di Jakarta yang sudah mengkhawatirkan. Polusi udara di Jakarta cenderung berbahaya bagi kesehatan. "Ini berdampak bagi lebih dari 10 juta warga yang tiap hari bermukim dan atau yang bekerja di Jakarta. Tentu saja, ini merupakan ancaman kesehatan bersama, yang harus dipikirkan secara serius," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (24/8/2023). BACA JUGA: Pj Gubernur DKI Jakarta Bahas Opsi Pekerja WFH Bersama Pengusaha saat KTT ASEAN Nabil Haroen mendorong pemerintah, baik Pemprov DKI Jakarta maupun Pemerintah pusat di lintas sektor kementerian, harus bekerja cepat dan efisien untuk menangani ancaman ini. Aturan drastis dalam penggunaan transportasi pribadi di kawasan DKI Jakarta harus ditingkatkan. "Juga, agar meningkatkan kualitas dan kapasitas transportasi umum yang nyaman, aman dan efisien bagi masyarakat pekerja di DKI Jakarta dan sekitarnya," imbuhnya. BACA JUGA: Jalanan Tetap Macet meski ASN DKI Jakarta WFH, Ini Kata Heru Budi Untuk transportasi pribadi, kata politikus PDI Perjuangan itu, perlu disiapkan peraturan untuk mengurangi kebutuhan atas kendaraan pribadi, dengan misalnya peningkatan pajak kendaraan bagi keluarga menengah ke atas, serta pembatasan jumlah kendaraan yang dimiliki. Peraturan tahun kendaraan yang bisa masuk ke kawasan-kawasan tertentu di DKI Jakarta juga perlu disiapkan kebijakannya. Kemudian, CSR Lingkungan dan Kebijakan Pajak bagi Perusahaan Otomotif. Pemerintah Indonesia juga perlu mengkaji perubahan pajak bagi perusahaan-perusahaan otomotif yang pasarnya besar di Indonesia, terutama di sekitar area Jakarta. Ini akan mendorong perusahaan-perusahaan otomotif tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar semata, tapi juga ada tanggungjawab sosial dan lingkungan. "Kebijakan Work from Home tidak cukup, harus ada kebijakan yang mendorong perubahan fundamental. Saya mengapresiasi langkah cepat untuk mengamankan karyawan-karyawan atau pekerja dari ancaman polusi," tuturnya. Namun, tetap harus ada langkah taktis, untuk mengurangi polusi. Singkatnya, harus mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan juga mengurangi polusi dari industri di kawasan sekitar Jakarta, dan meningkatkan penanaman pohon-pohon di kawasan-kawasan untuk menyegarkan lingkungan.