Ridwan Kamil : WFH untuk PNS yang Tidak Berhubungan Langsung dengan Masyarakat    https://news.okezone.com/read/2023/08/24/338/2870635/ridwan-kamil-wfh-untuk-pns-yang-tidak-berhubungan-langsung-dengan-masyarakatidhttps://news.okezone.com/read/2023/08/24/338/2870635/ridwan-kamil-wfh-untuk-pns-yang-tidak-berhubungan-langsung-dengan-masyarakathttps://news.okezone.com/read/2023/08/24/338/2870635/ridwan-kamil-wfh-untuk-pns-yang-tidak-berhubungan-langsung-dengan-masyarakatKamis 24 Agustus 2023 20:39 WIBIrfan Ma'rufGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut WFH untuk PNS yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat. (MPI/Irfan Maruf)https://img.okezone.com/content/2023/08/24/338/2870635/ridwan-kamil-wfh-untuk-pns-yang-tidak-berhubungan-langsung-dengan-masyarakat-cu18gtbvGe.jpg BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, telah mengeluarkan kebijakan work from home (WFH) kepada aparatur sipil negara (ASN) sejak empat bulan lalu, sebelum ramai keluhan mengenai buruknya polusi udara. Namun, kebijakan tersebut hanya untuk ASN yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat. "Duluan, 4 bulan lalu Pemprov Jabar sudah melakukan WFH untuk hanya PNS yang berprestasi," kata Ridwan Kamil saat membuka acara Bogor Fest 2023 di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (24/8/2023). Ia menyebutkan, langkah itu dilakukan untuk mengurangi arus lalu lintas, polusi, dan menghemat biaya di wilayah Jawa Barat. Meski demikian, WFH tersebut hanya berlaku pada ASN yang tidak berhubungan langsung dengan masyrakat. BACA JUGA: Ridwan Kamil Ungkap Dapat 548 Penghargaan Selama Pimpin Jabar    "Ini mengurangi kemacetan, stres, polusi dan menghemat biaya. Catatannya satu untuk PNS yang tidak berhubungan langsung dengan interaksi masyarakat. Kalau yang interaksi masyarakat harus ke lapangan," jelasnya. BACA JUGA: Ridwan Kamil Sebut PNS Jabar Sudah WFH sejak 4 Bulan Lalu Sebelumnya, Ridwan Kamil mengatakan, setiap ASN yang tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat memiliki jatah tiga hari WFH dan dua hari masuk ke kantor. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi dampak polusi dan cuaca buruk ke masyarakat. "Sudah kami lakukan di PNS Pemprov Jabar ada konsep 3-2, 3 hari kerja, 2 hari ke kantor. Ada 4-1, 4 hari kerja 1 hari kantor untuk pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan publik, kami lakukan," ujar Ridwan Kamil di Kantor Marves, Jumat (18/8/2023). Ia menambahkan, kebijakan tersebut akan diperluas khususnya ke kabupaten yang memiliki pergerakan orang ke Jakarta seperti Bekasi dan Bogor. "Pekan ini kita perkuat untuk dikaji. Jika memang memungkinkan akan diberlakukan juga. Namun di Pemprov ini baru PNS saya saja sudah dua bulan ini permanen kebijakan ini jalan," kata Gubernur Jabar. BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, telah mengeluarkan kebijakan work from home (WFH) kepada aparatur sipil negara (ASN) sejak empat bulan lalu, sebelum ramai keluhan mengenai buruknya polusi udara. Namun, kebijakan tersebut hanya untuk ASN yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat. "Duluan, 4 bulan lalu Pemprov Jabar sudah melakukan WFH untuk hanya PNS yang berprestasi," kata Ridwan Kamil saat membuka acara Bogor Fest 2023 di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (24/8/2023). Ia menyebutkan, langkah itu dilakukan untuk mengurangi arus lalu lintas, polusi, dan menghemat biaya di wilayah Jawa Barat. Meski demikian, WFH tersebut hanya berlaku pada ASN yang tidak berhubungan langsung dengan masyrakat. BACA JUGA: Ridwan Kamil Ungkap Dapat 548 Penghargaan Selama Pimpin Jabar    "Ini mengurangi kemacetan, stres, polusi dan menghemat biaya. Catatannya satu untuk PNS yang tidak berhubungan langsung dengan interaksi masyarakat. Kalau yang interaksi masyarakat harus ke lapangan," jelasnya. BACA JUGA: Ridwan Kamil Sebut PNS Jabar Sudah WFH sejak 4 Bulan Lalu Sebelumnya, Ridwan Kamil mengatakan, setiap ASN yang tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat memiliki jatah tiga hari WFH dan dua hari masuk ke kantor. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi dampak polusi dan cuaca buruk ke masyarakat. "Sudah kami lakukan di PNS Pemprov Jabar ada konsep 3-2, 3 hari kerja, 2 hari ke kantor. Ada 4-1, 4 hari kerja 1 hari kantor untuk pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan publik, kami lakukan," ujar Ridwan Kamil di Kantor Marves, Jumat (18/8/2023). Ia menambahkan, kebijakan tersebut akan diperluas khususnya ke kabupaten yang memiliki pergerakan orang ke Jakarta seperti Bekasi dan Bogor. "Pekan ini kita perkuat untuk dikaji. Jika memang memungkinkan akan diberlakukan juga. Namun di Pemprov ini baru PNS saya saja sudah dua bulan ini permanen kebijakan ini jalan," kata Gubernur Jabar.