Kata Siti, juga telah dibahas juga tentang teknik modifikasi cuaca untuk mengatasi polusi udara di Jabodetabek.https://news.okezone.com/read/2023/08/28/337/2872667/atasi-polusi-udara-jokowi-perintahkan-harus-berbasis-kesehatanidhttps://news.okezone.com/read/2023/08/28/337/2872667/atasi-polusi-udara-jokowi-perintahkan-harus-berbasis-kesehatanhttps://news.okezone.com/read/2023/08/28/337/2872667/atasi-polusi-udara-jokowi-perintahkan-harus-berbasis-kesehatanSenin 28 Agustus 2023 17:40 WIBBinti MufaridaPresiden Joko Widodo (Foto: Biro Pers Kepresidenan)https://img.okezone.com/content/2023/08/28/337/2872667/atas-polusi-udara-jokowi-perintahkan-harus-berbasis-kesehatan-L2ydNLkqXc.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan agar penanganan polusi udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) harus berbasis kesehatan masyarakat. “Pak presiden menegaskan untuk semua memfokuskan pada kegiatan penanganan pengendalian polusi udara ini karena menyangkut kesehatan. Jadi cara-cara penyelesaian harus dasar atau basis kesehatan. Semua Kementerian dan Lembaga diminta tegas dalam langkah, dalam kebijakan dan dalam operasi lapangan,” kata Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar saat Konferensi Pers di Istana Kepresidenan, Senin (28/8/2023). BACA JUGA: Penyemprotan Jalan untuk Kurangi Polusi Dikritik, Heru Budi Bakal Minta Saran Jokowi Pada kesempatan itu, Siti mengatakan dia telah melaporkan kepada Presiden Jokowi bahwa pencemaran udara di Jabodetabek yakni 44% dari kendaraan, 34% dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), sisanya dari rumah tangga, pembakaran, dan lain-lain. “Tadi dikonfirmasi kembali, bahwa angka-angka yang dilihat sebagai sumber pencemaran ataupun penurunan kualitas udara Jabodetabek yaitu 44 persen kendaraan, 34 persen PLTU, sisanya lain-lain termasuk rumah tangga, pembakaran dan lain-lain,” kata Siti. BACA JUGA: Tekan Polusi Udara, Heru Budi Minta Gedung Tinggi di Jakarta Pasang Watermist Siti menambahkan, Kementerian LHK juga melakukan penegakan hukum terhadap sumber pencemaran terutama dari industri pembangkit listrik dan lain-lain, dan juga uji untuk emisi kendaraan yang harus ketat.Selain itu, kata Siti, juga telah dibahas juga tentang teknik modifikasi cuaca untuk mengatasi polusi udara di Jabodetabek. “Tetapi perlu dipahami bahwa teknik modifikasi cuaca ini membutuhkan awan, ada syarat-syaratnya dan ketentuan klimatologi. Dan ini perlu dikatakanlah diperkuat sesuai kondisi yang ada,” ujarnya. Siti mengatakan, operasional untuk mengatasi polusi udara di Jakarta di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. “Secara keseluruhan koordinasi operasional dipimpin Menko Marinves dan Pak Presiden menegaskan untuk bisa dilakukan penanaman pohon yang besar oleh semua stakeholders termasuk kantor pemerintah, masyarakat, dunia usaha juga di gedung-gedung atau di teras gedung-teras yang besar. Kalau perlu tanam sebanyaknya, jarak tanamnya diatur,” pungkasnya.JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan agar penanganan polusi udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) harus berbasis kesehatan masyarakat. “Pak presiden menegaskan untuk semua memfokuskan pada kegiatan penanganan pengendalian polusi udara ini karena menyangkut kesehatan. Jadi cara-cara penyelesaian harus dasar atau basis kesehatan. Semua Kementerian dan Lembaga diminta tegas dalam langkah, dalam kebijakan dan dalam operasi lapangan,” kata Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar saat Konferensi Pers di Istana Kepresidenan, Senin (28/8/2023). BACA JUGA: Penyemprotan Jalan untuk Kurangi Polusi Dikritik, Heru Budi Bakal Minta Saran Jokowi Pada kesempatan itu, Siti mengatakan dia telah melaporkan kepada Presiden Jokowi bahwa pencemaran udara di Jabodetabek yakni 44% dari kendaraan, 34% dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), sisanya dari rumah tangga, pembakaran, dan lain-lain. “Tadi dikonfirmasi kembali, bahwa angka-angka yang dilihat sebagai sumber pencemaran ataupun penurunan kualitas udara Jabodetabek yaitu 44 persen kendaraan, 34 persen PLTU, sisanya lain-lain termasuk rumah tangga, pembakaran dan lain-lain,” kata Siti. BACA JUGA: Tekan Polusi Udara, Heru Budi Minta Gedung Tinggi di Jakarta Pasang Watermist Siti menambahkan, Kementerian LHK juga melakukan penegakan hukum terhadap sumber pencemaran terutama dari industri pembangkit listrik dan lain-lain, dan juga uji untuk emisi kendaraan yang harus ketat.Selain itu, kata Siti, juga telah dibahas juga tentang teknik modifikasi cuaca untuk mengatasi polusi udara di Jabodetabek. “Tetapi perlu dipahami bahwa teknik modifikasi cuaca ini membutuhkan awan, ada syarat-syaratnya dan ketentuan klimatologi. Dan ini perlu dikatakanlah diperkuat sesuai kondisi yang ada,” ujarnya. Siti mengatakan, operasional untuk mengatasi polusi udara di Jakarta di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. “Secara keseluruhan koordinasi operasional dipimpin Menko Marinves dan Pak Presiden menegaskan untuk bisa dilakukan penanaman pohon yang besar oleh semua stakeholders termasuk kantor pemerintah, masyarakat, dunia usaha juga di gedung-gedung atau di teras gedung-teras yang besar. Kalau perlu tanam sebanyaknya, jarak tanamnya diatur,” pungkasnya.