DPR juga terus menyuarakan dan mengupayakan pembentukan kebijakan paling efektif dalam rangka pengurangan emisi.https://news.okezone.com/read/2023/08/28/337/2872706/atasi-polusi-udara-peran-dpr-penting-untuk-bantu-cari-solusi-lewat-pansusidhttps://news.okezone.com/read/2023/08/28/337/2872706/atasi-polusi-udara-peran-dpr-penting-untuk-bantu-cari-solusi-lewat-pansushttps://news.okezone.com/read/2023/08/28/337/2872706/atasi-polusi-udara-peran-dpr-penting-untuk-bantu-cari-solusi-lewat-pansusSenin 28 Agustus 2023 19:40 WIBNur KhabibiPolusi udara (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/08/28/337/2872706/atasi-polusi-udara-peran-dpr-penting-untuk-bantu-cari-solusi-lewat-pansus-iKq2Dci9jq.jpgJAKARTA - DPR RI berencana membentuk Pansus guna mencari solusi mengatasi polusi udara yang tengah menghantui masyarakat. Dengan melibatkan lintas sektor, diharapkan akan ada kebijakan lebih komprehensif dalam mengatasi persoalan polusi udara.  “Kami mendapat beberapa saran, bahwa bagaimana kalau nanti kita mengusulkan ke pimpinan DPR untuk membuat Pansus untuk bagaimana kita sama-sama mengatasi masalah polusi udara. Bukan hanya di Jabodetabek, tetapi di seluruh Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris. BACA JUGA: Atasi Polusi Udara, Jokowi Perintahkan Harus Berbasis Kesehatan Charles mengatakan, penyelesaian masalah polusi udara harus dimulai dari akar persoalannya. Artinya, masalah kualitas udara yang buruk harus diselesaikan dari hulu ke hilir. "Jadi diperlukan perencanaan secara nasional yang diadakan secara bergotong royong antar lintas kementerian. Jadi melibatkan seluruh stakeholder baik dari pemerintah pusat maupun daerah," sebut Legislator dari Dapil Jakarta III ini. “Kalau kita membuat Pansus nanti kita bisa melibatkan teman-teman lintas sektor baik dari yang berkaitan dengan transportasi, KLHK (urusan lingkungan hidup), industri dan seterusnya. Sehingga nanti rekomendasi dikeluarkan juga akan bisa diterapkan," kata Charles. BACA JUGA: Penyemprotan Jalan untuk Kurangi Polusi Dikritik, Heru Budi Bakal Minta Saran Jokowi Rencana Pansus DPR dinilai akan berperan untuk membantu Pemerintah menentukan kebijakan paling efektif dalam mengatasi masalah polusi udara. “Kalau kita lihat kualitas udara di DKI dan sekitarnya dalam dua bulan terakhir ini memang dalam kadar yang jauh dari ambang batas berdasarkan Air Quality Index. Dan saya melihat peran DPR sangat penting sekali untuk mencari solusi dari persoalan ini,” kata Pakar Kesehatan Masyarakat, Dr. Hermawan Saputra dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (28/8/2023). Pansus sendiri merupakan gabungan dari Komisi-Komisi DPR RI yang dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian Pemerintah. BACA JUGA: Pemprov DKI Jakarta Sebut Water Mist Lebih Efektif Tekan Polusi Udara Adapun rencana pembentukan pansus muncul karena isu polusi udara melibatkan lintas sektoral yang harus diatasi bersama secara berkesinambungan. Mengingat polusi udara terkait dengan urusan kesehatan, industri, energi, infrastruktur, dan sebagainya di mana bidang sektor-sektor tersebut tersebar di beberapa komisi atau alat kelengkapan dewan di DPR. Rencana pembentukan pansus muncul setelah DPR mengadakan audiensi dengan Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) yang menilai permasalahan polusi udara harus diselesaikan melalui lintas sektoral. Hermawan pun sepakat bahwa untuk mengatasi permasalahan polusi udara, diperlukan kerja sama pemangku kebijakan dari berbagai stakeholder terkait. “Memang perlu ada pelibatan multi stakeholder karena menyangkut kualitas udara ini multi faktor. Pertama tentu ada irisannya dengan hasil buangan kendaraan atau persoalan lalu lintas. Kemudian juga ada kaitannya dengan industri,” tuturnya. BACA JUGA: Tekan Polusi Udara, Heru Budi Minta Gedung Tinggi di Jakarta Pasang Watermist Komisi IV DPR yang membidangi urusan Lingkungan Hidup sempat menyoroti asap dari pabrik industri sebagai salah satu polusi yang sangat fatal dan berdampak pada kualitas udara sehingga meminta Pemerintah untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pabrik agar tetap mengacu pada analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang dimiliki. DPR juga terus menyuarakan dan mengupayakan pembentukan kebijakan paling efektif dalam rangka pengurangan emisi. Salah satunya melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan untuk menciptakan iklim pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang berkelanjutan dan adil sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. “Kalau kita lihat skala industri yang memiliki partikel udara yang menjadi buangan menghasilkan karbon dioksida dan seterusnya itu ada di sekitaran Jabodetabek itu sendiri. Tangerang, Bogor, Bekasi itu adalah area-area industri,” tutur Hermawan. BACA JUGA: Polusi di Malam Hari Lebih Buruk, Ini Penjelasan BMKG Ketua Umum Terpilih Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) ini pun menyebut masalah polusi udara berkaitan dengan persoalan cuaca. Terutama, kata Hermawan, ketika kemarau ekstrem seperti yang terjadi saat ini dan juga persoalan perubahan cuaca dampak dari gaya hidup selama ini. “Pemakaian freon dan seterusnya untuk pendingin menyebabkan dampak terhadap ozon memungkinkan menjadi faktor kompilasi terjadinya kerusakan lingkungan dan berpengaruh pada iklim cuaca dan pada akhirnya kualitas udara di kita dan sekitarnya,” kata dia. "Kita juga harus mengantisipasi, jangan sampai situasi ini ditambah dengan kebakaran hutan lahan termasuk juga pembukaan lahan gambut dan lainnya. Karenanya peran DPR ada pada untuk mengevaluasi kebijakan Pemerintah, kemudian melihat sistem kesehatan lingkungan," tambah Hermawan. BACA JUGA: Tekan Polusi Udara, 70% ASN Depok WFH Mulai September 2023 DPR melalui berbagai fungsi dan kewenangannya dinilai dapat menjadi panduan bagi Pemerintah dalam mengantisipasi dampak polusi udara di kemudian hari. Hermawan menyebut, DPR sebagai mitra Pemerintah dapat memberikan rekomendasi agar Pemerintah menyusun kebijakan sebaik mungkin. “Misalnya, bagaimana DKI Jakarta dan sekitarnya dapat menata area-area terbuka hijau dengan optimal. DPR juga dapat menelusur sejauh mana kajian atas situasi penyakit dampak polusi udara,“ ucap lulusan Universitas Indonesia itu. Terkait solusi persoalan polusi udara, Ketua DPR RI Puan Maharani berkali-kali mengingatkan agar Pemerintah menyusun kebijakan secara terpadu mulai dari solusi jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Apalagi polusi udara sangat berisiko terhadap anak karena dapat menimbulkan penyakit. “Analisis dampak dan sebab perlu dilakukan secara tepat dan sistematis. Maka memang penting DPR menggelar audiensi dengan para ahli pada ruang-ruang kebijakan untuk mendengarkan situasi yang sesungguhnya,” kata Hermawan. BACA JUGA: Buntut Polusi Udara, Aturan Jam Kerja WFH bagi ASN Tangsel Sedang Digodok Melalui pansus yang melibatkan banyak stakeholder, termasuk kementerian dan lembaga mitra-mitra DPR, diharapkan akan muncul kebijakan yang efektif dan terukur untuk mengatasi persoalan polusi udara. Apabila DPR jadi membentuk pansus, Hermawan mendorong lembaga legislatif itu membuka ruang partisipasi bagi para ahli. “Pansus itu akan sangat powerful kalau memang sudah mendengarkan pendapat multi stakeholder, terutama bagaimana sikap dan proses implementasi Pemerintah terhadap pencegahan pengendalian kualitas udara yang buruk,” sebut Dosen Program Studi Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat Uhamka Jakarta itu. “Pembentukan Pansus perlu didorong karena dapat mendengarkan perspektif dari Pemerintah dan DPR dapat menilai apabila implementasi kebijakan dilakukan dengan tidak maksimal. Tentu pelibatan ahli kesehatan dan lingkungan juga sangat penting,” lanjut Hermawan. BACA JUGA: Atasi Polusi Udara, Menko PMK Ungkap Kemarau Jadi Kendala Modifikasi Cuaca Untuk mengatasi persoalan polusi udara, DPR pun dapat memastikan harmonisasi kebijakan antara Pemerintah pusat dan daerah. Khususnya di Ibu Kota Jakarta dan kota-kota penyangganya. Hermawan mengatakan, fungsi dan peran DPR dibutuhkan dalam hal ini. “Karena setiap hari itu jutaan orang dari Depok, Tangerang dan Bekasi memenuhi ibu kota. Harmonisasi kebijakan dapat mensinkronkan kebijakan lingkungan dan analisis kesehatan yang akan terjadi dari polusi udara. Di sini peran DPR juga sangat penting,” urainya. Lebih lanjut, Hermawan menilai Pansus dapat menghasilkan bentuk kebijakan yang lebih komprehensif dan berkesinambungan. Sehingga dalam mengatasi persoalan polusi udara, bukan hanya sekadar melalui program-program jangka pendek. BACA JUGA: Tekan Polusi Udara, Tilang Uji Emisi Kendaraan Dilakukan Masif Selama 3 Bulan    “Seperti kebijakan work from home (WFH) yang ditujukan untuk mengurangi mobilitas terkait dengan pengurangan zat buang kendaraan untuk mencegah polutan. Saya rasa kebijakan itu tidak akan terlalu signifikan,” kata Hermawan. “Kebijakan WFH juga harus dilihat dari dampaknya karena berkaitan dengan ekonomi dan produktivitas kerja serta masyarakat. Jadi perlu dikaji oleh DPR, jangan sampai solusi jangka pendek ini hasilnya tidak signifikan,” sambungnya. Menurut Hermawan, pendekatan yang lebih tepat adalah kembali pada kajian tata kota, masalah kesehatan dan isu lingkungan. Semua itu disebut harus berorientasi pada kesehatan masyarakat itu sendiri. “Yang perlu ditekankan adalah perilaku pencegahan dan bagaimana mengedukasi masyarakat untuk punya gaya hidup bersih dan sehat, serta mengantisipasi lingkungan yang sedemikian berbahaya dari segi kesehatan,” terang Hermawan. BACA JUGA: Polusi Udara Makin Parah, Ridwan Kamil Koordinasi dengan Kepala Daerah Bahas WFH “Dan tentunya ini dapat dilakukan oleh DPR melalui edukasi yang dilakukan anggota dewan kepada masyarakat di dapilnya masing-masing,” imbuhnya. Edukasi dapat meliputi bagaimana masyarakat bisa meningkatkan nutrisi yang baik dengan mengkonsumsi gizi seimbang untuk menjaha kesehatan. Dengan asupan yang baik, imunitas masyarakat pun dapat terjaga dengan baik. Hermawan mengatakan, anggota DPR juga dapat mengedukasi dan memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang pola dan gaya hidup yang lebih sehat. Apalagi masyarakat sudah berpengalaman saat pandemi Covid-19. “Semenjak Covid kita memiliki hikmah positif, masyarakat menjadi sadar menggunakan masker di area-area kepadatan. Penggunaan masker saat ini kembali menjadi penting karena bisa menjadi solusi agar paparan udara tidak langsung masuk ke dalam tubuh,” urai Hermawan. BACA JUGA: Modifikasi Cuaca Tahap II untuk Atasi Polusi Udara Digelar 24 Agustus - 2 September Ahli Epidemiologi tersebut mengatakan, DPR dapat memainkan peranan sebagai corong sosialisasi sekaligus pembentuk kebijakan untuk masyarakat. Oleh karenanya, Hermawan mendukung dibentuknya pansus oleh DPR. “Pansus DPR dapat berpartisipasi mencarikan solusi bersama Pemerintah dalam mengatasi persoalan polusi udara yang mengganggu kesehatan masyarakat,” ujarnya.  JAKARTA - DPR RI berencana membentuk Pansus guna mencari solusi mengatasi polusi udara yang tengah menghantui masyarakat. Dengan melibatkan lintas sektor, diharapkan akan ada kebijakan lebih komprehensif dalam mengatasi persoalan polusi udara.  “Kami mendapat beberapa saran, bahwa bagaimana kalau nanti kita mengusulkan ke pimpinan DPR untuk membuat Pansus untuk bagaimana kita sama-sama mengatasi masalah polusi udara. Bukan hanya di Jabodetabek, tetapi di seluruh Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris. BACA JUGA: Atasi Polusi Udara, Jokowi Perintahkan Harus Berbasis Kesehatan Charles mengatakan, penyelesaian masalah polusi udara harus dimulai dari akar persoalannya. Artinya, masalah kualitas udara yang buruk harus diselesaikan dari hulu ke hilir. "Jadi diperlukan perencanaan secara nasional yang diadakan secara bergotong royong antar lintas kementerian. Jadi melibatkan seluruh stakeholder baik dari pemerintah pusat maupun daerah," sebut Legislator dari Dapil Jakarta III ini. “Kalau kita membuat Pansus nanti kita bisa melibatkan teman-teman lintas sektor baik dari yang berkaitan dengan transportasi, KLHK (urusan lingkungan hidup), industri dan seterusnya. Sehingga nanti rekomendasi dikeluarkan juga akan bisa diterapkan," kata Charles. BACA JUGA: Penyemprotan Jalan untuk Kurangi Polusi Dikritik, Heru Budi Bakal Minta Saran Jokowi Rencana Pansus DPR dinilai akan berperan untuk membantu Pemerintah menentukan kebijakan paling efektif dalam mengatasi masalah polusi udara. “Kalau kita lihat kualitas udara di DKI dan sekitarnya dalam dua bulan terakhir ini memang dalam kadar yang jauh dari ambang batas berdasarkan Air Quality Index. Dan saya melihat peran DPR sangat penting sekali untuk mencari solusi dari persoalan ini,” kata Pakar Kesehatan Masyarakat, Dr. Hermawan Saputra dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (28/8/2023). Pansus sendiri merupakan gabungan dari Komisi-Komisi DPR RI yang dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian Pemerintah. BACA JUGA: Pemprov DKI Jakarta Sebut Water Mist Lebih Efektif Tekan Polusi Udara Adapun rencana pembentukan pansus muncul karena isu polusi udara melibatkan lintas sektoral yang harus diatasi bersama secara berkesinambungan. Mengingat polusi udara terkait dengan urusan kesehatan, industri, energi, infrastruktur, dan sebagainya di mana bidang sektor-sektor tersebut tersebar di beberapa komisi atau alat kelengkapan dewan di DPR. Rencana pembentukan pansus muncul setelah DPR mengadakan audiensi dengan Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) yang menilai permasalahan polusi udara harus diselesaikan melalui lintas sektoral. Hermawan pun sepakat bahwa untuk mengatasi permasalahan polusi udara, diperlukan kerja sama pemangku kebijakan dari berbagai stakeholder terkait. “Memang perlu ada pelibatan multi stakeholder karena menyangkut kualitas udara ini multi faktor. Pertama tentu ada irisannya dengan hasil buangan kendaraan atau persoalan lalu lintas. Kemudian juga ada kaitannya dengan industri,” tuturnya. BACA JUGA: Tekan Polusi Udara, Heru Budi Minta Gedung Tinggi di Jakarta Pasang Watermist Komisi IV DPR yang membidangi urusan Lingkungan Hidup sempat menyoroti asap dari pabrik industri sebagai salah satu polusi yang sangat fatal dan berdampak pada kualitas udara sehingga meminta Pemerintah untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pabrik agar tetap mengacu pada analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang dimiliki. DPR juga terus menyuarakan dan mengupayakan pembentukan kebijakan paling efektif dalam rangka pengurangan emisi. Salah satunya melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan untuk menciptakan iklim pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang berkelanjutan dan adil sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. “Kalau kita lihat skala industri yang memiliki partikel udara yang menjadi buangan menghasilkan karbon dioksida dan seterusnya itu ada di sekitaran Jabodetabek itu sendiri. Tangerang, Bogor, Bekasi itu adalah area-area industri,” tutur Hermawan. BACA JUGA: Polusi di Malam Hari Lebih Buruk, Ini Penjelasan BMKG Ketua Umum Terpilih Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) ini pun menyebut masalah polusi udara berkaitan dengan persoalan cuaca. Terutama, kata Hermawan, ketika kemarau ekstrem seperti yang terjadi saat ini dan juga persoalan perubahan cuaca dampak dari gaya hidup selama ini. “Pemakaian freon dan seterusnya untuk pendingin menyebabkan dampak terhadap ozon memungkinkan menjadi faktor kompilasi terjadinya kerusakan lingkungan dan berpengaruh pada iklim cuaca dan pada akhirnya kualitas udara di kita dan sekitarnya,” kata dia. "Kita juga harus mengantisipasi, jangan sampai situasi ini ditambah dengan kebakaran hutan lahan termasuk juga pembukaan lahan gambut dan lainnya. Karenanya peran DPR ada pada untuk mengevaluasi kebijakan Pemerintah, kemudian melihat sistem kesehatan lingkungan," tambah Hermawan. BACA JUGA: Tekan Polusi Udara, 70% ASN Depok WFH Mulai September 2023 DPR melalui berbagai fungsi dan kewenangannya dinilai dapat menjadi panduan bagi Pemerintah dalam mengantisipasi dampak polusi udara di kemudian hari. Hermawan menyebut, DPR sebagai mitra Pemerintah dapat memberikan rekomendasi agar Pemerintah menyusun kebijakan sebaik mungkin. “Misalnya, bagaimana DKI Jakarta dan sekitarnya dapat menata area-area terbuka hijau dengan optimal. DPR juga dapat menelusur sejauh mana kajian atas situasi penyakit dampak polusi udara,“ ucap lulusan Universitas Indonesia itu. Terkait solusi persoalan polusi udara, Ketua DPR RI Puan Maharani berkali-kali mengingatkan agar Pemerintah menyusun kebijakan secara terpadu mulai dari solusi jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Apalagi polusi udara sangat berisiko terhadap anak karena dapat menimbulkan penyakit. “Analisis dampak dan sebab perlu dilakukan secara tepat dan sistematis. Maka memang penting DPR menggelar audiensi dengan para ahli pada ruang-ruang kebijakan untuk mendengarkan situasi yang sesungguhnya,” kata Hermawan. BACA JUGA: Buntut Polusi Udara, Aturan Jam Kerja WFH bagi ASN Tangsel Sedang Digodok Melalui pansus yang melibatkan banyak stakeholder, termasuk kementerian dan lembaga mitra-mitra DPR, diharapkan akan muncul kebijakan yang efektif dan terukur untuk mengatasi persoalan polusi udara. Apabila DPR jadi membentuk pansus, Hermawan mendorong lembaga legislatif itu membuka ruang partisipasi bagi para ahli. “Pansus itu akan sangat powerful kalau memang sudah mendengarkan pendapat multi stakeholder, terutama bagaimana sikap dan proses implementasi Pemerintah terhadap pencegahan pengendalian kualitas udara yang buruk,” sebut Dosen Program Studi Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat Uhamka Jakarta itu. “Pembentukan Pansus perlu didorong karena dapat mendengarkan perspektif dari Pemerintah dan DPR dapat menilai apabila implementasi kebijakan dilakukan dengan tidak maksimal. Tentu pelibatan ahli kesehatan dan lingkungan juga sangat penting,” lanjut Hermawan. BACA JUGA: Atasi Polusi Udara, Menko PMK Ungkap Kemarau Jadi Kendala Modifikasi Cuaca Untuk mengatasi persoalan polusi udara, DPR pun dapat memastikan harmonisasi kebijakan antara Pemerintah pusat dan daerah. Khususnya di Ibu Kota Jakarta dan kota-kota penyangganya. Hermawan mengatakan, fungsi dan peran DPR dibutuhkan dalam hal ini. “Karena setiap hari itu jutaan orang dari Depok, Tangerang dan Bekasi memenuhi ibu kota. Harmonisasi kebijakan dapat mensinkronkan kebijakan lingkungan dan analisis kesehatan yang akan terjadi dari polusi udara. Di sini peran DPR juga sangat penting,” urainya. Lebih lanjut, Hermawan menilai Pansus dapat menghasilkan bentuk kebijakan yang lebih komprehensif dan berkesinambungan. Sehingga dalam mengatasi persoalan polusi udara, bukan hanya sekadar melalui program-program jangka pendek. BACA JUGA: Tekan Polusi Udara, Tilang Uji Emisi Kendaraan Dilakukan Masif Selama 3 Bulan    “Seperti kebijakan work from home (WFH) yang ditujukan untuk mengurangi mobilitas terkait dengan pengurangan zat buang kendaraan untuk mencegah polutan. Saya rasa kebijakan itu tidak akan terlalu signifikan,” kata Hermawan. “Kebijakan WFH juga harus dilihat dari dampaknya karena berkaitan dengan ekonomi dan produktivitas kerja serta masyarakat. Jadi perlu dikaji oleh DPR, jangan sampai solusi jangka pendek ini hasilnya tidak signifikan,” sambungnya. Menurut Hermawan, pendekatan yang lebih tepat adalah kembali pada kajian tata kota, masalah kesehatan dan isu lingkungan. Semua itu disebut harus berorientasi pada kesehatan masyarakat itu sendiri. “Yang perlu ditekankan adalah perilaku pencegahan dan bagaimana mengedukasi masyarakat untuk punya gaya hidup bersih dan sehat, serta mengantisipasi lingkungan yang sedemikian berbahaya dari segi kesehatan,” terang Hermawan. BACA JUGA: Polusi Udara Makin Parah, Ridwan Kamil Koordinasi dengan Kepala Daerah Bahas WFH “Dan tentunya ini dapat dilakukan oleh DPR melalui edukasi yang dilakukan anggota dewan kepada masyarakat di dapilnya masing-masing,” imbuhnya. Edukasi dapat meliputi bagaimana masyarakat bisa meningkatkan nutrisi yang baik dengan mengkonsumsi gizi seimbang untuk menjaha kesehatan. Dengan asupan yang baik, imunitas masyarakat pun dapat terjaga dengan baik. Hermawan mengatakan, anggota DPR juga dapat mengedukasi dan memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang pola dan gaya hidup yang lebih sehat. Apalagi masyarakat sudah berpengalaman saat pandemi Covid-19. “Semenjak Covid kita memiliki hikmah positif, masyarakat menjadi sadar menggunakan masker di area-area kepadatan. Penggunaan masker saat ini kembali menjadi penting karena bisa menjadi solusi agar paparan udara tidak langsung masuk ke dalam tubuh,” urai Hermawan. BACA JUGA: Modifikasi Cuaca Tahap II untuk Atasi Polusi Udara Digelar 24 Agustus - 2 September Ahli Epidemiologi tersebut mengatakan, DPR dapat memainkan peranan sebagai corong sosialisasi sekaligus pembentuk kebijakan untuk masyarakat. Oleh karenanya, Hermawan mendukung dibentuknya pansus oleh DPR. “Pansus DPR dapat berpartisipasi mencarikan solusi bersama Pemerintah dalam mengatasi persoalan polusi udara yang mengganggu kesehatan masyarakat,” ujarnya.