Warga yang bermukim di atas air dan di wilayah pesisir diberikan kepastian hukum hak atas tanah    https://news.okezone.com/read/2023/08/30/340/2874027/beri-kepastian-hukum-menteri-hadi-bagikan-10-ribu-sertifikat-tanah-pada-warga-pesisiridhttps://news.okezone.com/read/2023/08/30/340/2874027/beri-kepastian-hukum-menteri-hadi-bagikan-10-ribu-sertifikat-tanah-pada-warga-pesisirhttps://news.okezone.com/read/2023/08/30/340/2874027/beri-kepastian-hukum-menteri-hadi-bagikan-10-ribu-sertifikat-tanah-pada-warga-pesisirRabu 30 Agustus 2023 16:11 WIBAngkasa YudhistiraMenteri Hadi Tjahjanto bagikan sertifikat tanah demi berikan kepastian hukum pada warga pesisir (Foto: Istimewa)https://img.okezone.com/content/2023/08/30/340/2874027/beri-kepastian-hukum-menteri-hadi-bagikan-10-ribu-sertifikat-tanah-pada-warga-pesisir-dN6nXbhjAH.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOC8yNS8xLzE2OTY3OC81L3g4bmd3N2Q=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menyerahkan 10.668 sertifikat tanah untuk warga pesisir di acara GTRA Summit di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Diketahui sertifikat yang diserahkan merupakan hasil dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Redistibusi Tanah, dan Sertifikasi Masyarakat Pesisir se-Provinsi Kepulauan Riau. BACA JUGA: Menteri Hadi Beberkan 4 Ragam Konflik Tanah: Negara Harus Hadir Menyelesaikan! Menurut Hadi, hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar masyarakat yang bermukim di atas air dan di wilayah pesisir diberikan kepastian hukum hak atas tanah dan hal ini merupakan bentuk wujud kehadiran negara. “Kita sama-sama warga negara Indonesia, karena itu tidak boleh ada diskriminasi dalam penerbitan sertipikat kepada masyarakat yang hidup di atas air,” ungkap Menteri Hadi dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (30/8/2023). Bertempat di Coastal Area, Kabupaten Karimun, Menteri ATR/BPN menyampaikan bahwa sertipikat yang diserahkan berjumlah 10.668 dengan rincian: PTSL sebanyak 7.680 bidang, Redistribusi Tanah 1.082 bidang, dan untuk masyarakat pesisir sebanyak 1.726 bidang. BACA JUGA: Danpuspom TNI Geram, Mayor Dedi dan Pasukannya Intervensi Proses Hukum Kasus Mafia Tanah Menteru Hadi menerangkan, dengan terbitnya sertifikat, maka tanah yang dimiliki sudah terdaftar di Kantor Pertanahan dan sudah tercatat secara jelas letak, luas, batas dan nama pemiliknya dan akan terhindar dari sengketa dan konflik sekaligus mengurangi ruang gerak mafia tanah. “Mafia tanah sangat meresahkan dan bikin ruwet, Insya Allah bidang tanah Bapak/Ibu sekarang terhindar dari gerakan itu,” ujar Mantan Panglima TNI tersebut.Menteri ATR/BPN menekankan dirinya sudah mendapat perintah dari Presiden Jokowi untuk tidak segan-segan menggebuk mafia tanah, sebab mafia tanah tidak pernah memandang rakyat kecil dalam melakukan tindak kejahatannya. “Bapak Presiden memerintahkan agar jangan ragu-ragu untuk menggebuk Mafia Tanah yang jahat,” sambungnya. BACA JUGA: Hadi Tjahjanto Jadikan Sumbar Model Perlindungan Tanah Ulayat Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto juga berpesan agar sertipikat tanah yang telah diterima dapat disimpan dengan baik. Bila perlu, sertipikat ini di fotocopy dan disimpan di dalam plastik, sehingga apabila terjadi musibah kebakaran atau banjir, bisa menggunakan salinan fotocopy sertipikat tersebut untuk mengurus ke Kantor Pertanahan. “Mohon sertipikat Bapak/Ibu dijaga sebaik-baiknya seperti difotocopy. Naudzubilah ada mafia tanah menyelinap atau terjadi bencana, maka salinannya bisa dibawa ke Kantor Pertanahan untuk diterbitkan sertipikat yang baru,” ujar Hadi Tjahjanto.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOC8yNS8xLzE2OTY3OC81L3g4bmd3N2Q=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menyerahkan 10.668 sertifikat tanah untuk warga pesisir di acara GTRA Summit di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Diketahui sertifikat yang diserahkan merupakan hasil dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Redistibusi Tanah, dan Sertifikasi Masyarakat Pesisir se-Provinsi Kepulauan Riau. BACA JUGA: Menteri Hadi Beberkan 4 Ragam Konflik Tanah: Negara Harus Hadir Menyelesaikan! Menurut Hadi, hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar masyarakat yang bermukim di atas air dan di wilayah pesisir diberikan kepastian hukum hak atas tanah dan hal ini merupakan bentuk wujud kehadiran negara. “Kita sama-sama warga negara Indonesia, karena itu tidak boleh ada diskriminasi dalam penerbitan sertipikat kepada masyarakat yang hidup di atas air,” ungkap Menteri Hadi dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (30/8/2023). Bertempat di Coastal Area, Kabupaten Karimun, Menteri ATR/BPN menyampaikan bahwa sertipikat yang diserahkan berjumlah 10.668 dengan rincian: PTSL sebanyak 7.680 bidang, Redistribusi Tanah 1.082 bidang, dan untuk masyarakat pesisir sebanyak 1.726 bidang. BACA JUGA: Danpuspom TNI Geram, Mayor Dedi dan Pasukannya Intervensi Proses Hukum Kasus Mafia Tanah Menteru Hadi menerangkan, dengan terbitnya sertifikat, maka tanah yang dimiliki sudah terdaftar di Kantor Pertanahan dan sudah tercatat secara jelas letak, luas, batas dan nama pemiliknya dan akan terhindar dari sengketa dan konflik sekaligus mengurangi ruang gerak mafia tanah. “Mafia tanah sangat meresahkan dan bikin ruwet, Insya Allah bidang tanah Bapak/Ibu sekarang terhindar dari gerakan itu,” ujar Mantan Panglima TNI tersebut.Menteri ATR/BPN menekankan dirinya sudah mendapat perintah dari Presiden Jokowi untuk tidak segan-segan menggebuk mafia tanah, sebab mafia tanah tidak pernah memandang rakyat kecil dalam melakukan tindak kejahatannya. “Bapak Presiden memerintahkan agar jangan ragu-ragu untuk menggebuk Mafia Tanah yang jahat,” sambungnya. BACA JUGA: Hadi Tjahjanto Jadikan Sumbar Model Perlindungan Tanah Ulayat Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto juga berpesan agar sertipikat tanah yang telah diterima dapat disimpan dengan baik. Bila perlu, sertipikat ini di fotocopy dan disimpan di dalam plastik, sehingga apabila terjadi musibah kebakaran atau banjir, bisa menggunakan salinan fotocopy sertipikat tersebut untuk mengurus ke Kantor Pertanahan. “Mohon sertipikat Bapak/Ibu dijaga sebaik-baiknya seperti difotocopy. Naudzubilah ada mafia tanah menyelinap atau terjadi bencana, maka salinannya bisa dibawa ke Kantor Pertanahan untuk diterbitkan sertipikat yang baru,” ujar Hadi Tjahjanto.