Haedar mengungkapkan, upaya BNPT melawan radikalisme, agar pihak BNPT tidak melakukan generalisasi atau bahkan kriminalisasi pada agama.https://news.okezone.com/read/2023/09/08/337/2879796/ketum-muhammadiyah-minta-bnpt-batalkan-wacana-kontrol-tempat-ibadah-ini-alasannyaidhttps://news.okezone.com/read/2023/09/08/337/2879796/ketum-muhammadiyah-minta-bnpt-batalkan-wacana-kontrol-tempat-ibadah-ini-alasannyahttps://news.okezone.com/read/2023/09/08/337/2879796/ketum-muhammadiyah-minta-bnpt-batalkan-wacana-kontrol-tempat-ibadah-ini-alasannyaJum'at 08 September 2023 23:28 WIBGiffar RivanaKetum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (Foto: Giffar Rivani) https://img.okezone.com/content/2023/09/08/337/2879796/ketum-muhammadiyah-minta-bnpt-batalkan-wacana-kontrol-tempat-ibadah-ini-alasannya-yzsdue8FWu.jpgJAKARTA - Ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan wacana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang ingin mengontrol rumah ibadah guna pemantauan kegiatan radikal dianggap bisa menciptakan potensi konflik horizontal baru. “Lebih dari itu memang juga tidak proporsional karena masjid dan tempat-tempat ibadah itu menjadi sumber api nilai berbangsa, bahkan menjadi sumber nilai etika masyarakat,” kata Haedar dikutip dari laman resmi Muhammadiyah, Jumat (8/9/2023). BACA JUGA: Sempat Tuai Polemik Pengontrolan Rumah Ibadah, Ini Penjelasan Kepala BNPT    Haedar mengungkapkan, upaya BNPT melawan radikalisme, agar pihak BNPT tidak melakukan generalisasi atau bahkan kriminalisasi pada agama maupun umat agama tertentu. Kata Haedar, menekankan bahwa posisi agama dan umat beragama di Indonesia adalah poros kultural ketahanan NKRI. “(dengan kebijakan itu) nanti dampak luasnya bahwa sosial order itu kehilangan daya kulturalnya di mana satu kekuatan kultural bangsa kita itu kan umat beragama,” ujar Haedar. Selanjutnya, Haedar juga tidak menyetujui mengenai mekanisme kontrol yang diwacanakan BNPT untuk melibatkan masyarakat, dirinya berpendapat, pengawasan masyarakat ketika diendorse oleh negara hanya akan melahirkan konflik horizontal. “Sejatinya masyarakat itu kan punya self-mechanism, saling kontrol satu sama lain. Tapi ketika itu diendorse oleh negara, mengawasi masjid, mengawasi gereja, dan seterusnya itu justru berpotensi menciptakan konflik horizontal," ucap Haedar. BACA JUGA: Kebakaran Melahap Gudang Pengolahan Meubel di Legok Tangerang "Jadi di sinilah pentingnya kearifan, kecerdasan, dan tanggung jawab yang lebih luas baik dari BNPT maupun instansi pemerintah, lebih-lebih mau Pemilu 2024 yang memerlukan suasana yang kondusif,” ujarnya. Ke depannya, Haedar berharap BNPT membatalkan wacana tersebut dan memilih cara-cara lain yang lebih arif dan konstruktif bagi ketahanan bangsa sesuai konteks ke-Indonesiaan. “Jadi kami percaya Kepala BNPT dan jajaran BNPT untuk meninjau kembali dan tidak melanjutkan langkah untuk mengawasi tempat ibadah,” ucap Haedar. BACA JUGA: Sorong Mencekam, Warga Blokade Jalan Buntut Pemukulan saat Pertandingan Bola Haedar mengatakan, jangan sampai kebijakan mengontrol rumah ibadah akan menambah suasananya menjadi terlihat berbahaya. "Jangan sampai itu menjadi kebijakan karena kalau masjid nanti ada pengawasan, lalu tempat-tempat ibadah juga ada pengawasan, habis itu sekolah, itu nambah suasana kebangsaan makin terkesan dramatis, terkesan ada alarm (bahaya)," tutur Haedar. Sebelumnya, Kepala BNPT, Rycko Amelza, merencanakan untuk mengontrol tempat ibadah. Wacana tersebut dilontarkan untuk mencegah potensi radikalisme dan promosi kebencian di tempat ibadah. JAKARTA - Ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan wacana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang ingin mengontrol rumah ibadah guna pemantauan kegiatan radikal dianggap bisa menciptakan potensi konflik horizontal baru. “Lebih dari itu memang juga tidak proporsional karena masjid dan tempat-tempat ibadah itu menjadi sumber api nilai berbangsa, bahkan menjadi sumber nilai etika masyarakat,” kata Haedar dikutip dari laman resmi Muhammadiyah, Jumat (8/9/2023). BACA JUGA: Sempat Tuai Polemik Pengontrolan Rumah Ibadah, Ini Penjelasan Kepala BNPT    Haedar mengungkapkan, upaya BNPT melawan radikalisme, agar pihak BNPT tidak melakukan generalisasi atau bahkan kriminalisasi pada agama maupun umat agama tertentu. Kata Haedar, menekankan bahwa posisi agama dan umat beragama di Indonesia adalah poros kultural ketahanan NKRI. “(dengan kebijakan itu) nanti dampak luasnya bahwa sosial order itu kehilangan daya kulturalnya di mana satu kekuatan kultural bangsa kita itu kan umat beragama,” ujar Haedar. Selanjutnya, Haedar juga tidak menyetujui mengenai mekanisme kontrol yang diwacanakan BNPT untuk melibatkan masyarakat, dirinya berpendapat, pengawasan masyarakat ketika diendorse oleh negara hanya akan melahirkan konflik horizontal. “Sejatinya masyarakat itu kan punya self-mechanism, saling kontrol satu sama lain. Tapi ketika itu diendorse oleh negara, mengawasi masjid, mengawasi gereja, dan seterusnya itu justru berpotensi menciptakan konflik horizontal," ucap Haedar. BACA JUGA: Kebakaran Melahap Gudang Pengolahan Meubel di Legok Tangerang "Jadi di sinilah pentingnya kearifan, kecerdasan, dan tanggung jawab yang lebih luas baik dari BNPT maupun instansi pemerintah, lebih-lebih mau Pemilu 2024 yang memerlukan suasana yang kondusif,” ujarnya. Ke depannya, Haedar berharap BNPT membatalkan wacana tersebut dan memilih cara-cara lain yang lebih arif dan konstruktif bagi ketahanan bangsa sesuai konteks ke-Indonesiaan. “Jadi kami percaya Kepala BNPT dan jajaran BNPT untuk meninjau kembali dan tidak melanjutkan langkah untuk mengawasi tempat ibadah,” ucap Haedar. BACA JUGA: Sorong Mencekam, Warga Blokade Jalan Buntut Pemukulan saat Pertandingan Bola Haedar mengatakan, jangan sampai kebijakan mengontrol rumah ibadah akan menambah suasananya menjadi terlihat berbahaya. "Jangan sampai itu menjadi kebijakan karena kalau masjid nanti ada pengawasan, lalu tempat-tempat ibadah juga ada pengawasan, habis itu sekolah, itu nambah suasana kebangsaan makin terkesan dramatis, terkesan ada alarm (bahaya)," tutur Haedar. Sebelumnya, Kepala BNPT, Rycko Amelza, merencanakan untuk mengontrol tempat ibadah. Wacana tersebut dilontarkan untuk mencegah potensi radikalisme dan promosi kebencian di tempat ibadah.