Ferry Kurnia menegaskan menteri mencalonkan diri sebagai presiden diharapkan tidak menggunakan fasilitas negara selama masa cuti tersebut.    https://news.okezone.com/read/2023/09/10/337/2880436/perindo-dukung-draf-aturan-kpu-bagi-menteri-yang-jadi-capres-cawapres-ferry-kurnia-jangan-gunakan-fasilitas-negaraidhttps://news.okezone.com/read/2023/09/10/337/2880436/perindo-dukung-draf-aturan-kpu-bagi-menteri-yang-jadi-capres-cawapres-ferry-kurnia-jangan-gunakan-fasilitas-negarahttps://news.okezone.com/read/2023/09/10/337/2880436/perindo-dukung-draf-aturan-kpu-bagi-menteri-yang-jadi-capres-cawapres-ferry-kurnia-jangan-gunakan-fasilitas-negaraMinggu 10 September 2023 16:55 WIBKhafid MardiyansyahWaketum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah (Foto MPI)https://img.okezone.com/content/2023/09/10/337/2880436/perindo-dukung-draf-aturan-kpu-bagi-menteri-yang-jadi-capres-cawapres-ferry-kurnia-jangan-gunakan-fasilitas-negara-dmqs0jo5Ph.jpgJAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansah menegaskan seorang menteri tidak perlu mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden di Pemilu 2024. Namun demikian, Ferry Kurnia menegaskan menteri yang mencalonkan diri sebagai presiden diharapkan tidak menggunakan fasilitas negara selama masa cuti tersebut. Hal tersebut disampaikannya merespons draf Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOS8wMy8xLzE3MDEwMi81L3g4bm93aWw=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Ferry Kurnia berpendapat bahwa meskipun rancangan PKPU mempersyaratkan cuti, menjalankan cuti untuk fokus pada kampanye dan Pemilu adalah tindakan yang wajar. "Ya, dalam situasi seperti itu, penting bagi menteri yang menjadi calon presiden atau calon wakil presiden untuk tetap menjalankan tugas mereka dengan profesional. Namun, cutinya di luar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas negara," kata Ferry, Sabtu (9/9/2023). Ferry --yang merupakan Bacaleg DPR RI Dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat (Kota Bandung dan Cimahi) itu -- menegaskan profesionalitas dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, tetap harus menjadi prioritas. Bahkan, ketika seseorang menjadi calon presiden atau wakil presiden. Menurutnya, rancangan PKPU yang mengharuskan menteri mengambil cuti membantu memisahkan fungsi pemerintahan dari kegiatan politik, menghindari potensi konflik kepentingan, dan memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan efisien. Aturan terkait menteri yang tidak perlu mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres terdokumentasi dalam Pasal 15 dari rancangan PKPU Pencalonan. Pasal tersebut menyatakan bahwa pengunduran diri dari jabatan diperlukan, kecuali untuk beberapa pejabat negara tertentu seperti presiden, wakil presiden, dan menteri, selama mereka mendapatkan persetujuan presiden dan cuti/non aktif sebagai menteri sepanjang tahapan pemilu presiden dan wakil presiden berlangsung. Kang Ferry, sapaan akrabnya, menambahkan menteri yang mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden dan mengambil cuti untuk fokus pada kampanye dan Pemilu bisa memiliki dampak pada kelancaran roda pemerintahan. Namun, pengambilan cuti ini seharusnya dirancang sedemikian rupa agar dampaknya minimal. "Penting bagi menteri yang mengambil cuti untuk memiliki pengganti yang mampu menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan efisien selama mereka cuti," katanya.JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansah menegaskan seorang menteri tidak perlu mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden di Pemilu 2024. Namun demikian, Ferry Kurnia menegaskan menteri yang mencalonkan diri sebagai presiden diharapkan tidak menggunakan fasilitas negara selama masa cuti tersebut. Hal tersebut disampaikannya merespons draf Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOS8wMy8xLzE3MDEwMi81L3g4bm93aWw=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Ferry Kurnia berpendapat bahwa meskipun rancangan PKPU mempersyaratkan cuti, menjalankan cuti untuk fokus pada kampanye dan Pemilu adalah tindakan yang wajar. "Ya, dalam situasi seperti itu, penting bagi menteri yang menjadi calon presiden atau calon wakil presiden untuk tetap menjalankan tugas mereka dengan profesional. Namun, cutinya di luar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas negara," kata Ferry, Sabtu (9/9/2023). Ferry --yang merupakan Bacaleg DPR RI Dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat (Kota Bandung dan Cimahi) itu -- menegaskan profesionalitas dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, tetap harus menjadi prioritas. Bahkan, ketika seseorang menjadi calon presiden atau wakil presiden. Menurutnya, rancangan PKPU yang mengharuskan menteri mengambil cuti membantu memisahkan fungsi pemerintahan dari kegiatan politik, menghindari potensi konflik kepentingan, dan memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan efisien. Aturan terkait menteri yang tidak perlu mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres terdokumentasi dalam Pasal 15 dari rancangan PKPU Pencalonan. Pasal tersebut menyatakan bahwa pengunduran diri dari jabatan diperlukan, kecuali untuk beberapa pejabat negara tertentu seperti presiden, wakil presiden, dan menteri, selama mereka mendapatkan persetujuan presiden dan cuti/non aktif sebagai menteri sepanjang tahapan pemilu presiden dan wakil presiden berlangsung. Kang Ferry, sapaan akrabnya, menambahkan menteri yang mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden dan mengambil cuti untuk fokus pada kampanye dan Pemilu bisa memiliki dampak pada kelancaran roda pemerintahan. Namun, pengambilan cuti ini seharusnya dirancang sedemikian rupa agar dampaknya minimal. "Penting bagi menteri yang mengambil cuti untuk memiliki pengganti yang mampu menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan efisien selama mereka cuti," katanya.