Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, pihaknya telah mengirimkan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI https://news.okezone.com/read/2023/09/13/337/2882422/panglima-tni-terjunkan-puspom-jaga-situasi-konflik-di-rempang-batamidhttps://news.okezone.com/read/2023/09/13/337/2882422/panglima-tni-terjunkan-puspom-jaga-situasi-konflik-di-rempang-batamhttps://news.okezone.com/read/2023/09/13/337/2882422/panglima-tni-terjunkan-puspom-jaga-situasi-konflik-di-rempang-batamRabu 13 September 2023 18:05 WIBWidya MichellaPanglima TNI, Laksamana Yudo Margono (foto: dok MPI)https://img.okezone.com/content/2023/09/13/337/2882422/panglima-tni-terjunkan-puspom-jaga-situasi-konflik-di-rempang-batam-bsieZqrfPC.jpg JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, pihaknya telah mengirimkan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI untuk menjaga situasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Namun dia memastikan bahwa pasukannya tetap berada di belakang pihak kepolisian. "Hari ini kita turunkan Puspom TNI untuk memeriksa ada enggak keterlibatan TNI di situ kepada rakyat, maupun mungkin terlibat dalam mafia tanah dan sebagainya. TNI kan dalam hal ini BKO-nya Polri, kita berada di belakang, Polri yang berada di depan," kata Yudo kepada wartawan di Gedung DPR, Rabu (13/9/2023). Lebih lanjut dia mengatakan, bahwa Puspom TNI diturunkan guna memastikan agar seluruh prajurit bertindak sesuai prosedur hingga keterlibatan TNI dalam konflik Rempang Batam itu. BACA JUGA: Konflik Pulau Rempang, Menko PMK: Mudah-mudahan Segera Ada Solusi    "Makanya kalau ada keterlibatan TNI di luar prosedur yang ada, nah saat ini Puspom TNI kita kirim ke sana untuk mengecek kebenaran berita itu dan kita cek keterlibatan TNI sampai sejauh mana," ucapnya. Jika nantinya ditemukan pelanggaran, Yudo tak segan untuk memproses prajurit tersebut. Prajurit TNI itu kata Yudo akan diproses melalui pendisplinan hingga hukum di pengadilan militer. "Kalau terlihat, terbukti, ya proses hukum nanti kita lihat di hasil penyidikannya. Apakah masuk di pengadilan militer atau Ankum. Kan ada disiplin atau pidana," tuturnya. BACA JUGA: Konflik Pulau Rempang, Mahfud MD: 80 Persen Warga Sudah Setuju Tapi Ada Provokasi Dia menambahkan, prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran pidana maka akan diproses melalui pengadilan militer. Namun jika hanya berbentuk pelanggaran disiplin maka diproses melalui Ankum. "Ya cukup dengan Ankum, Ankum yang bersangkutan," tuturnya. Diberitakan sebelumnya, Suasana mencekam terjadi di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (7/9/2023). Ribuan warga Pulau Rempang terlibat bentrok dengan aparat kepolisian dan Satpol PP Kota Batam, saat berupaya menghadang tim terpadu yang hendak melakukan pengukuran lahan. Bentrok ini dipicu oleh upaya Badan Pengusahaan (BP) Batam, untuk merelokasi warga di Pulau Rempang, dan Pulau Galang. Relokasi ribuan warga yang sudah puluhan tahun tinggal di pulau tersebut, karena adanya investor yang akan membangun kawasan wisata, dan pabrik di atas lahan seluas 17 ribu hektare. JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, pihaknya telah mengirimkan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI untuk menjaga situasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Namun dia memastikan bahwa pasukannya tetap berada di belakang pihak kepolisian. "Hari ini kita turunkan Puspom TNI untuk memeriksa ada enggak keterlibatan TNI di situ kepada rakyat, maupun mungkin terlibat dalam mafia tanah dan sebagainya. TNI kan dalam hal ini BKO-nya Polri, kita berada di belakang, Polri yang berada di depan," kata Yudo kepada wartawan di Gedung DPR, Rabu (13/9/2023). Lebih lanjut dia mengatakan, bahwa Puspom TNI diturunkan guna memastikan agar seluruh prajurit bertindak sesuai prosedur hingga keterlibatan TNI dalam konflik Rempang Batam itu. BACA JUGA: Konflik Pulau Rempang, Menko PMK: Mudah-mudahan Segera Ada Solusi    "Makanya kalau ada keterlibatan TNI di luar prosedur yang ada, nah saat ini Puspom TNI kita kirim ke sana untuk mengecek kebenaran berita itu dan kita cek keterlibatan TNI sampai sejauh mana," ucapnya. Jika nantinya ditemukan pelanggaran, Yudo tak segan untuk memproses prajurit tersebut. Prajurit TNI itu kata Yudo akan diproses melalui pendisplinan hingga hukum di pengadilan militer. "Kalau terlihat, terbukti, ya proses hukum nanti kita lihat di hasil penyidikannya. Apakah masuk di pengadilan militer atau Ankum. Kan ada disiplin atau pidana," tuturnya. BACA JUGA: Konflik Pulau Rempang, Mahfud MD: 80 Persen Warga Sudah Setuju Tapi Ada Provokasi Dia menambahkan, prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran pidana maka akan diproses melalui pengadilan militer. Namun jika hanya berbentuk pelanggaran disiplin maka diproses melalui Ankum. "Ya cukup dengan Ankum, Ankum yang bersangkutan," tuturnya. Diberitakan sebelumnya, Suasana mencekam terjadi di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (7/9/2023). Ribuan warga Pulau Rempang terlibat bentrok dengan aparat kepolisian dan Satpol PP Kota Batam, saat berupaya menghadang tim terpadu yang hendak melakukan pengukuran lahan. Bentrok ini dipicu oleh upaya Badan Pengusahaan (BP) Batam, untuk merelokasi warga di Pulau Rempang, dan Pulau Galang. Relokasi ribuan warga yang sudah puluhan tahun tinggal di pulau tersebut, karena adanya investor yang akan membangun kawasan wisata, dan pabrik di atas lahan seluas 17 ribu hektare.