Mahfud mengatakan, Presiden Jokowi memberikan respons khusus terhadap Undang-Undang Perampasan Aset.    https://news.okezone.com/read/2023/09/15/337/2883510/presiden-jokowi-respons-khusus-minta-ruu-perampasan-aset-dipercepat-pembahasannyaidhttps://news.okezone.com/read/2023/09/15/337/2883510/presiden-jokowi-respons-khusus-minta-ruu-perampasan-aset-dipercepat-pembahasannyahttps://news.okezone.com/read/2023/09/15/337/2883510/presiden-jokowi-respons-khusus-minta-ruu-perampasan-aset-dipercepat-pembahasannyaJum'at 15 September 2023 13:46 WIBRiana RizkiaRapat Tim Percepatan Reformasi Khusus (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2023/09/15/337/2883510/presiden-jokowi-respons-khusus-minta-ruu-perampasan-aset-dipercepat-pembahasannya-tUIYpzUPxM.JPGJAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkapkan, Tim Percepatan Reformasi Hukum telah melaporkan hasil kerjanya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam penyampaian hasil kerja dan rekomendasi tim tersebut, Mahfud mengatakan, Presiden Jokowi memberikan respons khusus terhadap Undang-Undang Perampasan Aset. "Presiden juga merespon secara khusus rekomendasi Tim terkait pentingnya UU perampasan aset yang saat ini RUU-nya telah dikirimkan ke DPR," kata Mahfud melalui keterangannya, Jumat (15/9/2023). BACA JUGA: Mahfud MD Minta Tak Ada Politik Identitas Jelang Pilpres 2024 Bahkan, kata Mahfud, Presiden Jokowi mendorong agar Tim Percepatan Reformasi Hukum dapat segera melakukan pembahasan terkait undang-undang tersebut. "Dan meminta kepada tim untuk ikut mendorong percepatan pembahasannya," ucapnya. Sebagai informasi, Tim Percepatan Reformasi Hukum telah melaporkan hasil kerja Tim kepada Presiden di Istana Bogor kemarin, pada Kamis 14 September 2023. "Saya mengawali laporan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian hasil kerja oleh masing-masing perwakilan Kelompok Kerja (Pokja), secara berturut-turut oleh Prof Harkristuti Harkrisnowo, Prof Maria SW Sumardjono, Dr. Yunus Husein, dan Prof Susi Dwi Harijanti," kata Mahfud.Mahfud menjelaskan, presiden pun mengapresiasi dan menyambut baik berbagai rekomendasi yang disampaikan oleh Tim yang bekerja intensif selama 3 bulan itu. "elanjutnya, akan dipelajari untuk ditentukan tindak lanjutnya agar rekomendasi bisa dijalankan dengan baik," katanya. "Presiden meminta Tim untuk menyusun tahapan-tahapan yang akan dilakukan tindak lanjut oleh masing-masing Kementerian/Lembaga," sambungnya.JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkapkan, Tim Percepatan Reformasi Hukum telah melaporkan hasil kerjanya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam penyampaian hasil kerja dan rekomendasi tim tersebut, Mahfud mengatakan, Presiden Jokowi memberikan respons khusus terhadap Undang-Undang Perampasan Aset. "Presiden juga merespon secara khusus rekomendasi Tim terkait pentingnya UU perampasan aset yang saat ini RUU-nya telah dikirimkan ke DPR," kata Mahfud melalui keterangannya, Jumat (15/9/2023). BACA JUGA: Mahfud MD Minta Tak Ada Politik Identitas Jelang Pilpres 2024 Bahkan, kata Mahfud, Presiden Jokowi mendorong agar Tim Percepatan Reformasi Hukum dapat segera melakukan pembahasan terkait undang-undang tersebut. "Dan meminta kepada tim untuk ikut mendorong percepatan pembahasannya," ucapnya. Sebagai informasi, Tim Percepatan Reformasi Hukum telah melaporkan hasil kerja Tim kepada Presiden di Istana Bogor kemarin, pada Kamis 14 September 2023. "Saya mengawali laporan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian hasil kerja oleh masing-masing perwakilan Kelompok Kerja (Pokja), secara berturut-turut oleh Prof Harkristuti Harkrisnowo, Prof Maria SW Sumardjono, Dr. Yunus Husein, dan Prof Susi Dwi Harijanti," kata Mahfud.Mahfud menjelaskan, presiden pun mengapresiasi dan menyambut baik berbagai rekomendasi yang disampaikan oleh Tim yang bekerja intensif selama 3 bulan itu. "elanjutnya, akan dipelajari untuk ditentukan tindak lanjutnya agar rekomendasi bisa dijalankan dengan baik," katanya. "Presiden meminta Tim untuk menyusun tahapan-tahapan yang akan dilakukan tindak lanjut oleh masing-masing Kementerian/Lembaga," sambungnya.