Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah agar kembali memasifkan sosialisasi tentang bahaya ancaman DBD.https://news.okezone.com/read/2023/09/20/337/2886686/ketua-dpr-minta-masifkan-kembali-sosialisasi-bahaya-ancaman-dbdidhttps://news.okezone.com/read/2023/09/20/337/2886686/ketua-dpr-minta-masifkan-kembali-sosialisasi-bahaya-ancaman-dbdhttps://news.okezone.com/read/2023/09/20/337/2886686/ketua-dpr-minta-masifkan-kembali-sosialisasi-bahaya-ancaman-dbdRabu 20 September 2023 19:33 WIBFelldy UtamaKetua DPR RI Puan Maharani (Foto: Dok Sindonews)https://img.okezone.com/content/2023/09/20/337/2886686/ketua-dpr-minta-masifkan-kembali-sosialisasi-bahaya-ancaman-dbd-bNIBi7vQHe.jpgJAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah agar kembali memasifkan sosialisasi tentang bahaya ancaman Demam Berdarah Dengue (DBD). Ia menekankan pentingnya langkah preventif pencegahan merebaknya penyakit DBD untuk menekan risiko kematian. "Pemerintah agar segera bertindak menghadapi merebaknya DBD dan mengambil langkah-langkah antisipasi yang diperlukan untuk mencegah potensi melebarnya wabah di berbagai daerah di Indonesia," kata Puan, Rabu (20/9/2023). BACA JUGA: Basmi Demam Berdarah, Sahabat Ganjar Kampanyekan Jumantik di Cianjur    Puan pun menyoroti peningkatan penyebaran penyakit DBD di daerah Kalimantan Barat (Kalbar). Tingginya lonjakan kasus DBD di daerah tersebut dinilai harus menjadi perhatian. Menurut data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalbar, kasus penyakit DBD telah mencapai 2.303 kasus hingga September 2023. Angka ini mengalami lonjakan dibandingkan dengan Agustus 2023 lalu di mana terdapat 1.306 kasus. Depanjang tahun 2023, tercatat sudah ada 27 kasus kematian akibat DBD di Kalbar, dengan 19 di antaranya adalah anak-anak. BACA JUGA: 1.978 Ballpress Pakaian Bekas Asal Malaysia Dimusnahkan di Bogor    Kenaikan angka kasus DBD di wilayah Kalbar disinyalir akibat kemarau berkepanjangan yang meliputi sebagian wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Puan meminta adanya langkah konkret dari Pemerintah untuk menekan penyakit DBD di seluruh wilayah Indonesia. "Di tengah peningkatan suhu lingkungan terjadi peningkatan populasi nyamuk Aedes Aegypti yang harus diwaspadai untuk menekan jumlah kasus DBD yang berpotensi terus meningkat," ujarnya. BACA JUGA: Soal Pengumuman Cawapres Ganjar, Hasto: Nanti Ada Element of Surprise-nya Sementara itu menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), angka kasus DBD pada tahun 2023 juga meningkat di sejumlah daerah. Hingga Juli 2023, jumlah kasus DBD di Indonesia tercatat telah mencapai 35.694 kasus. Provinsi Jawa Barat memiliki kasus DBD terbanyak dengan lebih dari 6.000 kasus. Kemudian disusul dengan Bali sebanyak 3.400 kasus, lalu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). DPR mengingatkan Pemerintah untuk merespons cepat upaya pencegahan peningkatan kasus DBD. "Catatan tersebut harus segera disikapi dengan upaya pencegahan yang masif antara lain dengan konsisten menebar pesan kepada masyarakat agar menguras, menimbun dan menutup (3M)," tuturnya. BACA JUGA: Unjuk Rasa Bela Pulau Rempang Selesai, Massa Membubarkan Diri Mantan Menko PMK ini menambahkan, upaya pencegahan merebaknya kasus DBD juga mencakup dengan peningkatan pemantauan kasus DBD. Puan pun menekankan peningkatan akses ke perawatan medis bagi masyarakat, dan menghilangkan sarang nyamuk di sekitar rumah-rumah penduduk dengan berbagai sarana dan fasilitas. "Gerakan bersih-bersih lingkungan, termasuk membersihkan sampah, bak-bak penampungan air yang kerap menjadi sarang nyamuk, harus gencar dilakukan," katanya. BACA JUGA: Kejagung Periksa Enam Orang Saksi Kasus BAKTI Kominfo    Ketua DPP PDI-Perjuangan itu juga mendorong digencarkan edukasi kepada masyarakat mengenai gejala DBD. Mulai dari demam, lemas, selalu mengantuk, muntah, nyeri perut hebat, pendarahan, bintik merah di kulit, mimisan, gusi berdarah hingga buang air besar berdarah. "Masyarakat harus benar-benar memahami gejala-gejala demam berdarah itu, agar penanganan demam berdarah bisa dilakukan sedini mungkin untuk mencegah munculnya kasus kematian akibat demam berdarah," ucap Puan. “Jadi dengan edukasi yang baik, masyarakat cepat memeriksakan diri atau anggota keluarganya bila mengalami gejala-gejala tersebut. Khususnya bagi ibu-ibu yang memiliki anak kecil,” sambung dia. Lebih lanjut, Puan mengingatkan pemerintah untuk memasifkan sosialisasi ke masyarakat bahwa tenaga medis tersedia di seluruh wilayah di Indonesia dan dapat merespons cepat keluhan masyarakat terkait ancaman DBD. Hal ini pun dinilai dapat meredakan kegelisahan masyarakat. "DBD adalah masalah kesehatan masyarakat yang dapat diatasi dengan tindakan yang tepat dan kesadaran bersama. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat mengendalikan dan bahkan menghindari penyebaran DBD di masa depan, menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," tandas Puan. JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah agar kembali memasifkan sosialisasi tentang bahaya ancaman Demam Berdarah Dengue (DBD). Ia menekankan pentingnya langkah preventif pencegahan merebaknya penyakit DBD untuk menekan risiko kematian. "Pemerintah agar segera bertindak menghadapi merebaknya DBD dan mengambil langkah-langkah antisipasi yang diperlukan untuk mencegah potensi melebarnya wabah di berbagai daerah di Indonesia," kata Puan, Rabu (20/9/2023). BACA JUGA: Basmi Demam Berdarah, Sahabat Ganjar Kampanyekan Jumantik di Cianjur    Puan pun menyoroti peningkatan penyebaran penyakit DBD di daerah Kalimantan Barat (Kalbar). Tingginya lonjakan kasus DBD di daerah tersebut dinilai harus menjadi perhatian. Menurut data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalbar, kasus penyakit DBD telah mencapai 2.303 kasus hingga September 2023. Angka ini mengalami lonjakan dibandingkan dengan Agustus 2023 lalu di mana terdapat 1.306 kasus. Depanjang tahun 2023, tercatat sudah ada 27 kasus kematian akibat DBD di Kalbar, dengan 19 di antaranya adalah anak-anak. BACA JUGA: 1.978 Ballpress Pakaian Bekas Asal Malaysia Dimusnahkan di Bogor    Kenaikan angka kasus DBD di wilayah Kalbar disinyalir akibat kemarau berkepanjangan yang meliputi sebagian wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Puan meminta adanya langkah konkret dari Pemerintah untuk menekan penyakit DBD di seluruh wilayah Indonesia. "Di tengah peningkatan suhu lingkungan terjadi peningkatan populasi nyamuk Aedes Aegypti yang harus diwaspadai untuk menekan jumlah kasus DBD yang berpotensi terus meningkat," ujarnya. BACA JUGA: Soal Pengumuman Cawapres Ganjar, Hasto: Nanti Ada Element of Surprise-nya Sementara itu menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), angka kasus DBD pada tahun 2023 juga meningkat di sejumlah daerah. Hingga Juli 2023, jumlah kasus DBD di Indonesia tercatat telah mencapai 35.694 kasus. Provinsi Jawa Barat memiliki kasus DBD terbanyak dengan lebih dari 6.000 kasus. Kemudian disusul dengan Bali sebanyak 3.400 kasus, lalu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). DPR mengingatkan Pemerintah untuk merespons cepat upaya pencegahan peningkatan kasus DBD. "Catatan tersebut harus segera disikapi dengan upaya pencegahan yang masif antara lain dengan konsisten menebar pesan kepada masyarakat agar menguras, menimbun dan menutup (3M)," tuturnya. BACA JUGA: Unjuk Rasa Bela Pulau Rempang Selesai, Massa Membubarkan Diri Mantan Menko PMK ini menambahkan, upaya pencegahan merebaknya kasus DBD juga mencakup dengan peningkatan pemantauan kasus DBD. Puan pun menekankan peningkatan akses ke perawatan medis bagi masyarakat, dan menghilangkan sarang nyamuk di sekitar rumah-rumah penduduk dengan berbagai sarana dan fasilitas. "Gerakan bersih-bersih lingkungan, termasuk membersihkan sampah, bak-bak penampungan air yang kerap menjadi sarang nyamuk, harus gencar dilakukan," katanya. BACA JUGA: Kejagung Periksa Enam Orang Saksi Kasus BAKTI Kominfo    Ketua DPP PDI-Perjuangan itu juga mendorong digencarkan edukasi kepada masyarakat mengenai gejala DBD. Mulai dari demam, lemas, selalu mengantuk, muntah, nyeri perut hebat, pendarahan, bintik merah di kulit, mimisan, gusi berdarah hingga buang air besar berdarah. "Masyarakat harus benar-benar memahami gejala-gejala demam berdarah itu, agar penanganan demam berdarah bisa dilakukan sedini mungkin untuk mencegah munculnya kasus kematian akibat demam berdarah," ucap Puan. “Jadi dengan edukasi yang baik, masyarakat cepat memeriksakan diri atau anggota keluarganya bila mengalami gejala-gejala tersebut. Khususnya bagi ibu-ibu yang memiliki anak kecil,” sambung dia. Lebih lanjut, Puan mengingatkan pemerintah untuk memasifkan sosialisasi ke masyarakat bahwa tenaga medis tersedia di seluruh wilayah di Indonesia dan dapat merespons cepat keluhan masyarakat terkait ancaman DBD. Hal ini pun dinilai dapat meredakan kegelisahan masyarakat. "DBD adalah masalah kesehatan masyarakat yang dapat diatasi dengan tindakan yang tepat dan kesadaran bersama. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat mengendalikan dan bahkan menghindari penyebaran DBD di masa depan, menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," tandas Puan.