Abdul Khaliq juga berharap para pengasuh ponpes tidak menutup jalinan komunikasi dengan partai politik.https://news.okezone.com/read/2023/09/26/1/2890054/pengasuh-ponpes-tolak-kampanye-politik-partai-perindo-berharap-silaturahmi-tetap-terjagaidhttps://news.okezone.com/read/2023/09/26/1/2890054/pengasuh-ponpes-tolak-kampanye-politik-partai-perindo-berharap-silaturahmi-tetap-terjagahttps://news.okezone.com/read/2023/09/26/1/2890054/pengasuh-ponpes-tolak-kampanye-politik-partai-perindo-berharap-silaturahmi-tetap-terjagaSelasa 26 September 2023 16:04 WIBDimas ChoirulAbdul Khaliq (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2023/09/26/1/2890054/pengasuh-ponpes-tolak-kampanye-politik-partai-perindo-berharap-silaturahmi-tetap-terjaga-YC0fEOTNr6.jpg <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOS8yNi8yLzE3MTIyNC81L3g4b2JzeDA=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad memaklumi sikap ribuan para pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) yang menyatakan sikap menolak kampanye politik di lingkungan pesantren. "Partai Perindo bisa memahami adanya penolakan dari para pengasuh pondok pesantren terhadap kampanye politik di pesantren," kata Abdul Khaliq --yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu-- kepada wartawan, Selasa (26/9/2023). BACA JUGA: Bacapres Perindo Ganjar Pranowo Berpesan Perangkat Desa Jangan Korupsi "Jadi saya kira, Partai Perindo dapat memahami mengapa pengasuh ponpes menolak kampanye politik di lingkungan pondok pesantren. Meskipun sesungguhnya Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan peserta Pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan lembaga pendidikan," jelasnya. Abdul Khaliq juga berharap para pengasuh ponpes tidak menutup jalinan komunikasi dengan partai politik. Sebab, partai politik merupakan bagian dari mitra ponpes yang akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. BACA JUGA: 5 Alasan Mengapa Banyak Tokoh Kartun Berwarna Kuning "Jadi saya kira, meski dilakukan penolakan para pengasuh pondok pesantren, tetapi silaturahim antara pondok pesantren dengan lembaga-lembaga politik termasuk juga partai politik masih sangat terbuka. Itu artinya peluang untuk menjalin komunikasi dengan pesantren dan ekosistem pesantren itu sangat-sangat dimungkinkan," pungkasnya. Untuk diketahui, sebelumnya sebanyak 1000 pengasuh pondok pesantren Indonesia berkumpul dalam kegiatan Halaqah Nasional Pengasuh Pesantren bertempat di Pesantren Al Muhajirin, Purwakarta, Jawa Barat pada 22-24 September 2024.Di antara beberapa pembahasan penting, diulas pula momentum tahun politik menjelang Pemilu 2024 yang tinggal lima bulan lagi. Dalam halaqah ini, para pengasuh pondok pesantren menolak kampanye di pondok pesantren.  BACA JUGA: Borong 2 Medali Emas di Asian Games 2023, Muhammad Sejahtera Dwi Putra: Saya Persembahkan untuk Keluarga dan Indonesia  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOS8yNi8yLzE3MTIyNC81L3g4b2JzeDA=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad memaklumi sikap ribuan para pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) yang menyatakan sikap menolak kampanye politik di lingkungan pesantren. "Partai Perindo bisa memahami adanya penolakan dari para pengasuh pondok pesantren terhadap kampanye politik di pesantren," kata Abdul Khaliq --yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu-- kepada wartawan, Selasa (26/9/2023). BACA JUGA: Bacapres Perindo Ganjar Pranowo Berpesan Perangkat Desa Jangan Korupsi "Jadi saya kira, Partai Perindo dapat memahami mengapa pengasuh ponpes menolak kampanye politik di lingkungan pondok pesantren. Meskipun sesungguhnya Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan peserta Pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan lembaga pendidikan," jelasnya. Abdul Khaliq juga berharap para pengasuh ponpes tidak menutup jalinan komunikasi dengan partai politik. Sebab, partai politik merupakan bagian dari mitra ponpes yang akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. BACA JUGA: 5 Alasan Mengapa Banyak Tokoh Kartun Berwarna Kuning "Jadi saya kira, meski dilakukan penolakan para pengasuh pondok pesantren, tetapi silaturahim antara pondok pesantren dengan lembaga-lembaga politik termasuk juga partai politik masih sangat terbuka. Itu artinya peluang untuk menjalin komunikasi dengan pesantren dan ekosistem pesantren itu sangat-sangat dimungkinkan," pungkasnya. Untuk diketahui, sebelumnya sebanyak 1000 pengasuh pondok pesantren Indonesia berkumpul dalam kegiatan Halaqah Nasional Pengasuh Pesantren bertempat di Pesantren Al Muhajirin, Purwakarta, Jawa Barat pada 22-24 September 2024.Di antara beberapa pembahasan penting, diulas pula momentum tahun politik menjelang Pemilu 2024 yang tinggal lima bulan lagi. Dalam halaqah ini, para pengasuh pondok pesantren menolak kampanye di pondok pesantren.  BACA JUGA: Borong 2 Medali Emas di Asian Games 2023, Muhammad Sejahtera Dwi Putra: Saya Persembahkan untuk Keluarga dan Indonesia