Diharapkan, setelah ada atensi dari Jokowi, permasalahan Rempang Eco City tampaknya akan berakhir dengan baik.https://news.okezone.com/read/2023/09/26/337/2890168/dapat-atensi-jokowi-permasalahan-rempang-akan-berakhir-dengan-baikidhttps://news.okezone.com/read/2023/09/26/337/2890168/dapat-atensi-jokowi-permasalahan-rempang-akan-berakhir-dengan-baikhttps://news.okezone.com/read/2023/09/26/337/2890168/dapat-atensi-jokowi-permasalahan-rempang-akan-berakhir-dengan-baikSelasa 26 September 2023 18:07 WIBFahmi Firdaus Presiden Perintahkan Jajarannya Selesaikan Rempang dengan Baik/ Okezonehttps://img.okezone.com/content/2023/09/26/337/2890168/dapat-atensi-jokowi-permasalahan-rempang-akan-berakhir-dengan-baik-emQnrtxX6V.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOS8xMi8xLzE3MDUyMC81L3g4bzBwOXM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh jajarannya untuk mengedepankan penyelesaian masalah Pulau Rempang dilakukan dengan baik, termasuk mengedepankan kepentingan masyarakat sekitar. Hal ini diutarakan Jokowi dalam rapat terbatas bersama sejumlah jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 25 September 2023. Diharapkan, setelah ada atensi dari Jokowi, permasalahan Rempang Eco City tampaknya akan berakhir dengan baik. BACA JUGA: Polri Gelar Bakti Kesehatan dan Trauma Healing bagi Warga Rempang Kepri Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, permasalahan Rempang dapat berimbas pada iklim investasi di Indonesia jika tidak terselesaikan. "Kerugian dari investasi yang batal ditanamkan jika tidak jadi kan, tergantung besarnya berapa. Kerugian kedua, yakni kalau itu tidak jadi artinya perencanaan produksi dan segala macam juga hilang, opportunity costnya besar,"ujar Agus di Jakarta, Selasa (26/9/2023). Agus berharap agar setiap program pembangunan infrastruktur atau investasi dapat terlihat studi antropologinya. BACA JUGA: 28 September Bukan Batas Akhir Pengosongan di Rempang “Padahal itu untuk mengetahui kalau mereka misalnya, harus dipindahkan apa sih dampaknya? terus bagaimana sih cara bicara dengan mereka gitu. Karena kan kita tidak semua masyarakat itu punya surat yang disebut sertifikat dari pemerintah Kementerian Agraria,”tandasnya. Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta selepas rapat kabinet terbatas mengatakan, bahwa Presiden Jokowi dalam arahan rapat pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan.Pihaknya juga telah berkunjung langsung ke Pulau Rempang beberapa hari lalu untuk bertemu dengan masyarakat di sana. Berdasarkan hasil kunjungannya tersebut, lanjut Bahlil, pihaknya menemukan solusi yakni dengan melakukan pergeseran rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan relokasi atau penggusuran. Warga terdampak akan dipindahkan ke Tanjung Banun, dan sudah ada 300 kepala keluarga (KK) dari total 900 KK yang bersedia dipindahkan. Di samping itu, masyarakat juga akan diberikan penghargaan berupa tanah seluas 500 meter persegi berikut dengan sertifikat hak miliknya, serta dibangunkan rumah dengan tipe 45. Dalam rapat tersebut, Menteri Investasi juga melaporkan bahwa dari 17 ribu hektare area Pulau Rempang, hanya sekitar 8 ribu hektare lahan saja yang akan dikelola terlebih dahulu. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOS8xMi8xLzE3MDUyMC81L3g4bzBwOXM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh jajarannya untuk mengedepankan penyelesaian masalah Pulau Rempang dilakukan dengan baik, termasuk mengedepankan kepentingan masyarakat sekitar. Hal ini diutarakan Jokowi dalam rapat terbatas bersama sejumlah jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 25 September 2023. Diharapkan, setelah ada atensi dari Jokowi, permasalahan Rempang Eco City tampaknya akan berakhir dengan baik. BACA JUGA: Polri Gelar Bakti Kesehatan dan Trauma Healing bagi Warga Rempang Kepri Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, permasalahan Rempang dapat berimbas pada iklim investasi di Indonesia jika tidak terselesaikan. "Kerugian dari investasi yang batal ditanamkan jika tidak jadi kan, tergantung besarnya berapa. Kerugian kedua, yakni kalau itu tidak jadi artinya perencanaan produksi dan segala macam juga hilang, opportunity costnya besar,"ujar Agus di Jakarta, Selasa (26/9/2023). Agus berharap agar setiap program pembangunan infrastruktur atau investasi dapat terlihat studi antropologinya. BACA JUGA: 28 September Bukan Batas Akhir Pengosongan di Rempang “Padahal itu untuk mengetahui kalau mereka misalnya, harus dipindahkan apa sih dampaknya? terus bagaimana sih cara bicara dengan mereka gitu. Karena kan kita tidak semua masyarakat itu punya surat yang disebut sertifikat dari pemerintah Kementerian Agraria,”tandasnya. Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta selepas rapat kabinet terbatas mengatakan, bahwa Presiden Jokowi dalam arahan rapat pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan.Pihaknya juga telah berkunjung langsung ke Pulau Rempang beberapa hari lalu untuk bertemu dengan masyarakat di sana. Berdasarkan hasil kunjungannya tersebut, lanjut Bahlil, pihaknya menemukan solusi yakni dengan melakukan pergeseran rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan relokasi atau penggusuran. Warga terdampak akan dipindahkan ke Tanjung Banun, dan sudah ada 300 kepala keluarga (KK) dari total 900 KK yang bersedia dipindahkan. Di samping itu, masyarakat juga akan diberikan penghargaan berupa tanah seluas 500 meter persegi berikut dengan sertifikat hak miliknya, serta dibangunkan rumah dengan tipe 45. Dalam rapat tersebut, Menteri Investasi juga melaporkan bahwa dari 17 ribu hektare area Pulau Rempang, hanya sekitar 8 ribu hektare lahan saja yang akan dikelola terlebih dahulu.