Mahfud MD menegaskan netralitas TNI-Polri menjadi kunci atau hal yang penting dalam pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024.https://news.okezone.com/read/2023/09/27/337/2890622/mahfud-md-tni-polri-harus-tanamkan-netralitas-terhadap-setiap-anggotanyaidhttps://news.okezone.com/read/2023/09/27/337/2890622/mahfud-md-tni-polri-harus-tanamkan-netralitas-terhadap-setiap-anggotanyahttps://news.okezone.com/read/2023/09/27/337/2890622/mahfud-md-tni-polri-harus-tanamkan-netralitas-terhadap-setiap-anggotanyaRabu 27 September 2023 13:25 WIBPuteranegara BatubaraMahfud MD (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/09/27/337/2890622/mahfud-md-tni-polri-harus-tanamkan-netralitas-terhadap-setiap-anggotanya-inejnnwm1c.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOS8yNy8yLzE3MTI2NC81L3g4b2NtYTQ=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan netralitas TNI-Polri menjadi kunci atau hal yang penting dalam pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam rapat koordinasi (rakor) persiapan Operasi Mantap Brata di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023). "Untuk itu netralitas TNI-Polri sangat penting di dalam pelaksanaan Pemilu ini. TNI-Polri harus menanamkan netralitas terhadap setiap anggotanya dari sejak pendidikan dan harus berkelanjutan didalam tugas karena posisi TNI-Polri adalah untuk kepentingan bangsa dan negara bukan untuk kepentingan parpol, bukan untuk kepemtingan pokok," kata Mahfud. BACA JUGA: Mahfud MD Minta Polri Turut Perhatikan Kesehatan Penyelenggara Pemilu Mahfud menjelaskan, TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan harus memedomani UU yang berlaku. Sehingga, dalam bertindak harus sesuai dengan koridor hukum yang sudah ditetapkan. "Selain itu, keterlibatan TNI-Polri di dalam Pemilu akan membuat kualitas demokrasi menjadi tergganggu kalau ada keterlibatan dan tidak netral dapat menimbulkan masalah yang ujungnya dapat mempengaruhi legitimasi masyarakat terhadap hasil Pemilu," ujar Mahfud. BACA JUGA: Kantor Kementerian BUMN Belum Dibangun di IKN, Erick Thohir: Kita Dahulukan Kemenko Oleh karena itu dalam rakor operasi Mantap Brata ini, Mahfud menekankan soal netralitas serta terjalinnya sinergisitas TNI-Polri, penyelenggara Pemilu dan seluruh ASN. "Melakukan koordinai sinkronisasi dan pengendalian penanganan, terutama sekarang ini banyak disinformasi, missinformasi mallinformasi atau hoaks terutama di media sosial," ucap Mahfud.Di sisi lain, Mahfud menyatakan, perlunya pengawalan penegakan hukum sesuai dengan jalur dan kelembagaan yang sudah disediakan. Terutama, kata Mahfud, ketika menjaga dan mengawal penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pemilu, karena penyelesaian sengketa itu harus dianggap final dan jalanya tidak boleh dianggap main-main.  BACA JUGA: Lukas Enembe : Saya Didakwa Tanpa Bukti Apapun, Saya Telah Dizalimi "Harapan saya pelalsanaan Pemilu ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menjadi ajang regenerasi pemimpin bangsa. Untuk itu marilah kita semua menyebarkan informasi Pemilu damai untuk menciptakan kedamaian demi masa depan kita bersama menuju Indonesia Emas tahun 2045," tutur Mahfud.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOS8yNy8yLzE3MTI2NC81L3g4b2NtYTQ=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan netralitas TNI-Polri menjadi kunci atau hal yang penting dalam pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam rapat koordinasi (rakor) persiapan Operasi Mantap Brata di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023). "Untuk itu netralitas TNI-Polri sangat penting di dalam pelaksanaan Pemilu ini. TNI-Polri harus menanamkan netralitas terhadap setiap anggotanya dari sejak pendidikan dan harus berkelanjutan didalam tugas karena posisi TNI-Polri adalah untuk kepentingan bangsa dan negara bukan untuk kepentingan parpol, bukan untuk kepemtingan pokok," kata Mahfud. BACA JUGA: Mahfud MD Minta Polri Turut Perhatikan Kesehatan Penyelenggara Pemilu Mahfud menjelaskan, TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan harus memedomani UU yang berlaku. Sehingga, dalam bertindak harus sesuai dengan koridor hukum yang sudah ditetapkan. "Selain itu, keterlibatan TNI-Polri di dalam Pemilu akan membuat kualitas demokrasi menjadi tergganggu kalau ada keterlibatan dan tidak netral dapat menimbulkan masalah yang ujungnya dapat mempengaruhi legitimasi masyarakat terhadap hasil Pemilu," ujar Mahfud. BACA JUGA: Kantor Kementerian BUMN Belum Dibangun di IKN, Erick Thohir: Kita Dahulukan Kemenko Oleh karena itu dalam rakor operasi Mantap Brata ini, Mahfud menekankan soal netralitas serta terjalinnya sinergisitas TNI-Polri, penyelenggara Pemilu dan seluruh ASN. "Melakukan koordinai sinkronisasi dan pengendalian penanganan, terutama sekarang ini banyak disinformasi, missinformasi mallinformasi atau hoaks terutama di media sosial," ucap Mahfud.Di sisi lain, Mahfud menyatakan, perlunya pengawalan penegakan hukum sesuai dengan jalur dan kelembagaan yang sudah disediakan. Terutama, kata Mahfud, ketika menjaga dan mengawal penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pemilu, karena penyelesaian sengketa itu harus dianggap final dan jalanya tidak boleh dianggap main-main.  BACA JUGA: Lukas Enembe : Saya Didakwa Tanpa Bukti Apapun, Saya Telah Dizalimi "Harapan saya pelalsanaan Pemilu ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menjadi ajang regenerasi pemimpin bangsa. Untuk itu marilah kita semua menyebarkan informasi Pemilu damai untuk menciptakan kedamaian demi masa depan kita bersama menuju Indonesia Emas tahun 2045," tutur Mahfud.