Dia menjabarkan, bahwa prinsip open legal policy dan yang punya wewenang memutuskan soal usia capres adalah pembentuk undang-undang.https://news.okezone.com/read/2023/09/28/337/2891266/polemik-gugatan-batas-usia-capres-cawapres-di-mk-begini-penjelasan-imparsialidhttps://news.okezone.com/read/2023/09/28/337/2891266/polemik-gugatan-batas-usia-capres-cawapres-di-mk-begini-penjelasan-imparsialhttps://news.okezone.com/read/2023/09/28/337/2891266/polemik-gugatan-batas-usia-capres-cawapres-di-mk-begini-penjelasan-imparsialKamis 28 September 2023 14:40 WIBFahmi Firdaus Imparsial Tanggapi soal Polemik Batas Usia Capres/Ilustrasi Okezonehttps://img.okezone.com/content/2023/09/28/337/2891266/polemik-gugatan-batas-usia-capres-cawapres-di-mk-begini-penjelasan-imparsial-dQdwxrVIoY.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOS8yNS8xLzE3MTE0My81L3g4b2Fwazg=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA- Direktur Imparsial Gufron Mabruri menanggapi soal gugatan batas usia capres cawapres yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh sejumlah pihak. Gufron menegaskan MK bukanlah pembentuk undang-undang, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan judicial review atau uji materi batas minimal usia calon presiden atau wakil presiden. BACA JUGA: Mantan Hakim MK Dewa Palguna Angkat Bicara soal Gugatan Usia Capres-Cawapres “Yang memiliki kewenangan adalah pemerintah dan DPR RI selaku pembentuk undang-undang,” kata dia dikutip, Kamis (28/9/2023). Dia menjabarkan, bahwa prinsip open legal policy dan yang punya wewenang memutuskan soal usia capres adalah pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dan DPR. “Jadi, MK berpegang pada itu saja, MK tak punya kewenangan,” tegas dia. Masih kata Gufron, open legal policy atau kebijakan hukum terbuka adalah kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dan DPR. BACA JUGA: Sudah Mepet Tanggal Pemilu, Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres Disebut Sulit Terealisasi Oleh sebab itu, Imparsial meminta MK konsisten dengan prinsip open legal policy. Sehingga menyerahkan soal batas minimal usia capres dan cawapres itu kepada pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dan DPR RI. Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahfud MD menegaskan Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengubah aturan perundangan soal pembatasan usia minimal capres - cawapres ke MK. Proses pengubahan aturan, kata Mahfud, hanya dapat dilakukan lewat lembaga legislatif.Hal ini ia utarakan saat ditanya perihal polemik gugatan batas usia capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi. “MK tidak boleh membatalkan atau mengubah sebuah aturan, tidak boleh,” kata Mahfud. Ahli Hukum Tata Negara itu mengatakan jika dalam konstitusi tidak ada aturan yang menyebut batas usia minimal capres-cawapres tertentu maka tidak ada pelanggaran. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOS8yNS8xLzE3MTE0My81L3g4b2Fwazg=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA- Direktur Imparsial Gufron Mabruri menanggapi soal gugatan batas usia capres cawapres yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh sejumlah pihak. Gufron menegaskan MK bukanlah pembentuk undang-undang, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan judicial review atau uji materi batas minimal usia calon presiden atau wakil presiden. BACA JUGA: Mantan Hakim MK Dewa Palguna Angkat Bicara soal Gugatan Usia Capres-Cawapres “Yang memiliki kewenangan adalah pemerintah dan DPR RI selaku pembentuk undang-undang,” kata dia dikutip, Kamis (28/9/2023). Dia menjabarkan, bahwa prinsip open legal policy dan yang punya wewenang memutuskan soal usia capres adalah pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dan DPR. “Jadi, MK berpegang pada itu saja, MK tak punya kewenangan,” tegas dia. Masih kata Gufron, open legal policy atau kebijakan hukum terbuka adalah kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dan DPR. BACA JUGA: Sudah Mepet Tanggal Pemilu, Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres Disebut Sulit Terealisasi Oleh sebab itu, Imparsial meminta MK konsisten dengan prinsip open legal policy. Sehingga menyerahkan soal batas minimal usia capres dan cawapres itu kepada pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dan DPR RI. Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahfud MD menegaskan Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengubah aturan perundangan soal pembatasan usia minimal capres - cawapres ke MK. Proses pengubahan aturan, kata Mahfud, hanya dapat dilakukan lewat lembaga legislatif.Hal ini ia utarakan saat ditanya perihal polemik gugatan batas usia capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi. “MK tidak boleh membatalkan atau mengubah sebuah aturan, tidak boleh,” kata Mahfud. Ahli Hukum Tata Negara itu mengatakan jika dalam konstitusi tidak ada aturan yang menyebut batas usia minimal capres-cawapres tertentu maka tidak ada pelanggaran.