DPR mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan konkrit dalam merespons bangunan sekolah yang rusak.https://news.okezone.com/read/2023/10/06/337/2896488/soroti-bangunan-sekolah-roboh-dpr-dorong-pemerintah-prioritaskan-pembangunan-fasilitas-belajaridhttps://news.okezone.com/read/2023/10/06/337/2896488/soroti-bangunan-sekolah-roboh-dpr-dorong-pemerintah-prioritaskan-pembangunan-fasilitas-belajarhttps://news.okezone.com/read/2023/10/06/337/2896488/soroti-bangunan-sekolah-roboh-dpr-dorong-pemerintah-prioritaskan-pembangunan-fasilitas-belajarJum'at 06 Oktober 2023 19:04 WIBAchmad Al FiqriIlustrasi (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/10/06/337/2896488/soroti-bangunan-sekolah-roboh-dpr-dorong-pemerintah-prioritaskan-pembangunan-fasilitas-belajar-8lHg9N1qpS.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMC8wNi8xLzE3MTc3NS81L3g4b2x1Z2o=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti adanya bangunan sekolah yang mengalami kerusakan dan roboh di sejumlah daerah. Salah satunya, bangunan sekolah SMPN 3 Agrabinta, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang roboh dan bangunan SD Negeri Binoh 3 di Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Madura yang rusak. Kendari demikian, Puan mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan konkrit dalam merespons bangunan sekolah yang rusak. "DPR mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan konkret dalam mengatasi masalah kualitas bangunan sekolah yang tidak layak di sejumlah daerah," kata Puan dalam keterangan resmi, Jumat (6/10/2023). Puan merasa, adanya bangunan sekolah yang tak memadai merupakan pekerjaan rumah yang harus cepat diselesaikan Pemerintah. Ia juga menekankan peristiwa robohnya bangunan sekolah harus dijadikan sebagai peringatan keras agar Pemerintah mengevaluasi sistem pengawasan dan pengelolaan kualitas bangunan sekolah di Indonesia. BACA JUGA: Polisi Simpulkan Kasus Tewasnya Ibu dan Anak di Depok Bunuh Diri, Ini Penjelasannya    “Yang baru diketahui mungkin hanya sebagian, tapi saya yakin kalau ditelisik ada banyak infrastruktur sekolah yang tidak memadai untuk kegiatan belajar mengajar. Pemerintah harus menginspeksi sekolah-sekolah untuk mengecek kelayakan bangunan maupun infrastruktur pendidikan lainnya,” tutur Puan. "Perlu diingat, memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang layak adalah sebuah investasi bagi dunia pendidikan di masa depan. Dan kita harus berkomitmen untuk memastikan bahwa investasi tersebut terjaga dengan baik," imbuhnya. BACA JUGA: Menkominfo: Starlink Beroperasi di Indonesia Awal 2024, tapi... Menurutnya, Pemerintah perlu merespons cepat aduan setiap sekolah yang memerlukan bantuan untuk merenovasi bangunannya. Tujuannya, untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Selain tenaga pendidik, fasilitas belajar yang mendukung juga disebut sangat penting untuk dibangun oleh Pemerintah. "Di kota-kota besar mungkin jarang kita temui sekolah yang rusak, tapi di daerah pedesaan dan terpencil, peristiwa ini sudah sering kita dengar. Jadi Pemda harus bergerak aktif dalam mendata dan memberikan bantuan kepada sekolah di wilayahnya yang membutuhkan," ungkap Puan.Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2022, terdapat 21.983 sekolah yang kondisinya rusak dan butuh perbaikan. Sekolah-sekolah tersebut tersebar di seluruh Indonesia, dengan sebagian besar berada di daerah pedesaan dan terpencil.  BACA JUGA: Kagumi Pola Asuh Siti Atikoh, Nyai-Ning Jabar: Alam Ganjar Pandai Jaga Akhlak Salah satu fokus kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pendidikan pada anggaran Kemendikbudristek sendiri adalah pembangunan prasarana, terutama sekolah yang tidak memadai dan banyak mengalami kerusakan. Rehabilitasi prasarana sekolah dilakukan mulai jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).  BACA JUGA: Kejuaraan Tarkam Piala Kemenpora 2023 Resmi Dimulai di Malang, Menpora Dito Ariotedjo Berharap Temukan Atlet Muda Berbakat Untuk rehabilitasi dan pembangunan sarana pendidikan harus melibatkan peran dinas yang memiliki kewenangan cipta karya dari proses pengusulan hingga pelaksanaan. Untuk itu, Puan meminta keterlibatan Pemda yang lebih aktif untuk memantau sekolah-sekolah di wilayahnya. “Sehingga kebutuhan sekolah di semua daerah dapat termonitor dengan baik,” katanya.. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMC8wNi8xLzE3MTc3NS81L3g4b2x1Z2o=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti adanya bangunan sekolah yang mengalami kerusakan dan roboh di sejumlah daerah. Salah satunya, bangunan sekolah SMPN 3 Agrabinta, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang roboh dan bangunan SD Negeri Binoh 3 di Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Madura yang rusak. Kendari demikian, Puan mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan konkrit dalam merespons bangunan sekolah yang rusak. "DPR mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan konkret dalam mengatasi masalah kualitas bangunan sekolah yang tidak layak di sejumlah daerah," kata Puan dalam keterangan resmi, Jumat (6/10/2023). Puan merasa, adanya bangunan sekolah yang tak memadai merupakan pekerjaan rumah yang harus cepat diselesaikan Pemerintah. Ia juga menekankan peristiwa robohnya bangunan sekolah harus dijadikan sebagai peringatan keras agar Pemerintah mengevaluasi sistem pengawasan dan pengelolaan kualitas bangunan sekolah di Indonesia. BACA JUGA: Polisi Simpulkan Kasus Tewasnya Ibu dan Anak di Depok Bunuh Diri, Ini Penjelasannya    “Yang baru diketahui mungkin hanya sebagian, tapi saya yakin kalau ditelisik ada banyak infrastruktur sekolah yang tidak memadai untuk kegiatan belajar mengajar. Pemerintah harus menginspeksi sekolah-sekolah untuk mengecek kelayakan bangunan maupun infrastruktur pendidikan lainnya,” tutur Puan. "Perlu diingat, memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang layak adalah sebuah investasi bagi dunia pendidikan di masa depan. Dan kita harus berkomitmen untuk memastikan bahwa investasi tersebut terjaga dengan baik," imbuhnya. BACA JUGA: Menkominfo: Starlink Beroperasi di Indonesia Awal 2024, tapi... Menurutnya, Pemerintah perlu merespons cepat aduan setiap sekolah yang memerlukan bantuan untuk merenovasi bangunannya. Tujuannya, untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Selain tenaga pendidik, fasilitas belajar yang mendukung juga disebut sangat penting untuk dibangun oleh Pemerintah. "Di kota-kota besar mungkin jarang kita temui sekolah yang rusak, tapi di daerah pedesaan dan terpencil, peristiwa ini sudah sering kita dengar. Jadi Pemda harus bergerak aktif dalam mendata dan memberikan bantuan kepada sekolah di wilayahnya yang membutuhkan," ungkap Puan.Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2022, terdapat 21.983 sekolah yang kondisinya rusak dan butuh perbaikan. Sekolah-sekolah tersebut tersebar di seluruh Indonesia, dengan sebagian besar berada di daerah pedesaan dan terpencil.  BACA JUGA: Kagumi Pola Asuh Siti Atikoh, Nyai-Ning Jabar: Alam Ganjar Pandai Jaga Akhlak Salah satu fokus kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pendidikan pada anggaran Kemendikbudristek sendiri adalah pembangunan prasarana, terutama sekolah yang tidak memadai dan banyak mengalami kerusakan. Rehabilitasi prasarana sekolah dilakukan mulai jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).  BACA JUGA: Kejuaraan Tarkam Piala Kemenpora 2023 Resmi Dimulai di Malang, Menpora Dito Ariotedjo Berharap Temukan Atlet Muda Berbakat Untuk rehabilitasi dan pembangunan sarana pendidikan harus melibatkan peran dinas yang memiliki kewenangan cipta karya dari proses pengusulan hingga pelaksanaan. Untuk itu, Puan meminta keterlibatan Pemda yang lebih aktif untuk memantau sekolah-sekolah di wilayahnya. “Sehingga kebutuhan sekolah di semua daerah dapat termonitor dengan baik,” katanya..