Apalagi, insiden itu telah menimbulkan korban jiwa.https://news.okezone.com/read/2023/10/10/337/2898776/konflik-warga-dengan-polisi-di-seruyan-dpr-hormati-hak-asasi-manusiaidhttps://news.okezone.com/read/2023/10/10/337/2898776/konflik-warga-dengan-polisi-di-seruyan-dpr-hormati-hak-asasi-manusiahttps://news.okezone.com/read/2023/10/10/337/2898776/konflik-warga-dengan-polisi-di-seruyan-dpr-hormati-hak-asasi-manusiaSelasa 10 Oktober 2023 21:37 WIBAchmad Al FiqriIlustrasi (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/10/10/337/2898776/konflik-warga-dengan-polisi-di-seruyan-dpr-hormati-hak-asasi-manusia-muS8xJE2ak.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMC8xMC8xLzE3MTk3Mi81L3g4b3B5NDU=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Komisi IV DPR menyoroti bentrokan warga Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng), dengan aparat kepolisian saat unjuk rasa terkait konflik perkebunan sawit. Pemerintah diminta untuk memperhatikan tuntutan warga. Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan menyayangkan bentrokan antara warga dan kepolisian yang berujung bentrok di Seruyan, Kalteng. Apalagi, insiden itu telah menimbulkan korban jiwa. "Penting bagi aparat kepolisian untuk menjalankan tugas mereka dengan profesional dan menghormati hak asasi manusia," kata Daniel dalam keterangannya, Selasa (10/12/2023). Daniel pun meminta Pemerintah memerhatikan tuntutan warga mengenai kewajiban yang harus diberikan oleh Perusahaan Besar Swasta (PBS) maupun Hutan Tanaman Industri (HTI) sebagai pihak yang mendapat izin pemanfaatan lahan. BACA JUGA: Polemik Film Ice Cold, IPW: Boleh Beropini Asal Hormati Proses Hukum Adapun tuntutan warga yakni, pemenuhan janji dari PT HMBP sebagai pemegang izin HGU terhadap kewajiban menyediakan kebun Plasma sebanyak 20 persen bagi warga setempat. Namun hingga puluhan tahun, kewajiban tersebut tidak juga direalisasikan sehingga membuat warga geram dan melakukan demo di kebun sawit PT HMBP. Menurutnya, masalah itu terjadi karena pihak perusahaan tidak memenuhi kewajibannya kepada warga. Alhasil, konflik sosial di sana terjadi. BACA JUGA: Keluarga Korban Penganiayaan Anak DPR Minta Pelaku Dihukum Berat  Kendati demikian, ia berharap, agar Pemerintah pusat turun tangan menyelesaikan konflik yang berkelanjutan itu. Apalagi, kata Daniel, masalah antara PT HMBP dan warga sudah berlangsung lama. “Puluhan tahun masyarakat di sana menuntut haknya, tapi tidak juga didengar. Ini artinya sudah ada pengabaian yang sengaja. Dan kalau peringatan Pemda saja juga tidak didengar, artinya Pemerintah Pusat harus turun untuk menyelesaikan masalah ini,” ungkapnya.Daniel juga meminta Pemerintah bersikap tegas mengingat akibat pelanggaran yang dilakukan pihak perusahaan, masyarakat banyak menjadi korban.  BACA JUGA: Bobol Rumah Ditinggal Pemilik, Maling Gondol Uang hingga Mas Kawin “Cabut saja HGU-nya kalau tidak memenuhi plasma dan peraturan yang ada. Pemerintah harus memerhatikan tuntutan rakyat. Jangan sampai demi keuntungan perusahaan, warga yang dirugikan,” tutur Daniel.  BACA JUGA: Kapolri Beri Penghargaan Tiga Personel Propam yang Peduli Dunia Pendidikan    Sekedar informasi, bentrokan antara warga dan polisi terjadi di kawasan kebun sawit PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, pada Sabtu (7/10/2023) lalu. Buntut bentrokan ini, seorang warga tewas dan dua lainnya kini tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena kondisi kritis diduga akibat timah panas yang dilancarkan oleh oknum polisi. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMC8xMC8xLzE3MTk3Mi81L3g4b3B5NDU=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Komisi IV DPR menyoroti bentrokan warga Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng), dengan aparat kepolisian saat unjuk rasa terkait konflik perkebunan sawit. Pemerintah diminta untuk memperhatikan tuntutan warga. Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan menyayangkan bentrokan antara warga dan kepolisian yang berujung bentrok di Seruyan, Kalteng. Apalagi, insiden itu telah menimbulkan korban jiwa. "Penting bagi aparat kepolisian untuk menjalankan tugas mereka dengan profesional dan menghormati hak asasi manusia," kata Daniel dalam keterangannya, Selasa (10/12/2023). Daniel pun meminta Pemerintah memerhatikan tuntutan warga mengenai kewajiban yang harus diberikan oleh Perusahaan Besar Swasta (PBS) maupun Hutan Tanaman Industri (HTI) sebagai pihak yang mendapat izin pemanfaatan lahan. BACA JUGA: Polemik Film Ice Cold, IPW: Boleh Beropini Asal Hormati Proses Hukum Adapun tuntutan warga yakni, pemenuhan janji dari PT HMBP sebagai pemegang izin HGU terhadap kewajiban menyediakan kebun Plasma sebanyak 20 persen bagi warga setempat. Namun hingga puluhan tahun, kewajiban tersebut tidak juga direalisasikan sehingga membuat warga geram dan melakukan demo di kebun sawit PT HMBP. Menurutnya, masalah itu terjadi karena pihak perusahaan tidak memenuhi kewajibannya kepada warga. Alhasil, konflik sosial di sana terjadi. BACA JUGA: Keluarga Korban Penganiayaan Anak DPR Minta Pelaku Dihukum Berat  Kendati demikian, ia berharap, agar Pemerintah pusat turun tangan menyelesaikan konflik yang berkelanjutan itu. Apalagi, kata Daniel, masalah antara PT HMBP dan warga sudah berlangsung lama. “Puluhan tahun masyarakat di sana menuntut haknya, tapi tidak juga didengar. Ini artinya sudah ada pengabaian yang sengaja. Dan kalau peringatan Pemda saja juga tidak didengar, artinya Pemerintah Pusat harus turun untuk menyelesaikan masalah ini,” ungkapnya.Daniel juga meminta Pemerintah bersikap tegas mengingat akibat pelanggaran yang dilakukan pihak perusahaan, masyarakat banyak menjadi korban.  BACA JUGA: Bobol Rumah Ditinggal Pemilik, Maling Gondol Uang hingga Mas Kawin “Cabut saja HGU-nya kalau tidak memenuhi plasma dan peraturan yang ada. Pemerintah harus memerhatikan tuntutan rakyat. Jangan sampai demi keuntungan perusahaan, warga yang dirugikan,” tutur Daniel.  BACA JUGA: Kapolri Beri Penghargaan Tiga Personel Propam yang Peduli Dunia Pendidikan    Sekedar informasi, bentrokan antara warga dan polisi terjadi di kawasan kebun sawit PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, pada Sabtu (7/10/2023) lalu. Buntut bentrokan ini, seorang warga tewas dan dua lainnya kini tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena kondisi kritis diduga akibat timah panas yang dilancarkan oleh oknum polisi.