Hal itu ditujukan untuk mewujudkan program generasi Indonesia emas 2045.https://news.okezone.com/read/2023/10/12/337/2900072/dpr-dorong-pemerintah-fokus-kedaulatan-pangan-untuk-cegah-gizi-buruk-anakidhttps://news.okezone.com/read/2023/10/12/337/2900072/dpr-dorong-pemerintah-fokus-kedaulatan-pangan-untuk-cegah-gizi-buruk-anakhttps://news.okezone.com/read/2023/10/12/337/2900072/dpr-dorong-pemerintah-fokus-kedaulatan-pangan-untuk-cegah-gizi-buruk-anakKamis 12 Oktober 2023 17:02 WIBAchmad Al FiqriIlustrasi (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/10/12/337/2900072/dpr-dorong-pemerintah-fokus-kedaulatan-pangan-untuk-cegah-gizi-buruk-anak-YoYld3UMoy.jpg <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMC8xMi8xLzE3MjA2NS81L3g4b3JrYWg=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Kris Dayanti (KD) mengingatkan komitmen Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan gizi buruk pada anak. Hal itu ditujukan untuk mewujudkan program generasi Indonesia emas 2045. Menurutnya, persoalan gizi buruk masih menjadi masalah serius di tanah air. Untuk itu, ia merasa Pemerintah perlu fokus mengatasi masalah tersebut. "Gizi buruk pada anak adalah masalah serius yang mengancam generasi penerus bangsa. Meskipun ada perbaikan sejak beberapa tahun terakhir, upaya lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi masalah ini," kata Kris Dayanti dalam keterangannya, Kamis (12/10/2023). Ia mengklaim, DPR RI menemukan masih cukup banyak anak-anak di berbagai daerah yang mengalami gizi buruk. Bahkan, kata KD, sampai kondisi anak cukup memprihatinkan. Kris Dayanti pun menyoroti adanya anak dengan gizi buruk yang baru-baru ini terungkap di Banyumas, Jawa Tengah. Seorang bocah berusia 9 tahun bernama Aldila Dwi Alfian mengalami gizi buruk sehingga tubuhnya hanya tinggal tulang berbalut kulit. BACA JUGA: Tilang Uji Emisi Kembali Diberlakukan Mulai 1 November 2023 Bahkan, keluarga Aldila ini tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan tak termasuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH). KD pun merasa prihatin atas kondisi Aldila Dwi Alfian. Ia mempertanyakan keluarga Aldila tidak masuk dalam daftar penerima bantuan. “Pemerintah pusat sudah menyiapkan program yang sangat baik. Tapi sering kali urusan pendataan di daerah kurang maksimal sehingga yang seharusnya bisa mendapat bantuan, justru malah tidak terjangkau. Ini yang perlu diperbaiki,” ujarnya. BACA JUGA: Dalami Kasus Mucikari Jual Anak ke WNA, Polisi Panggil Pengelola Apartemen di Jaksel Baik gizi buruk maupun stunting, lanjut KD, merupakan masalah serius yang memerlukan sinergitas antara Pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, penting dilakukan kampanye edukasi yang efektif, termasuk penyuluhan bagaimana pentingnya gizi seimbang, ASI eksklusif selama enam bulan pertama, dan pola makan sehat. "Jika masyarakat sadar terhadap permasalahan gizi, orang tua akan lebih berupaya dan memberi perhatian khusus pada pemenuhan nutrisi anak-anak mereka," jelas Kris Dayanti.Di sisi lain, KD menilai salah satu faktor masyarakat Indonesia kekurangan gizi adalah karena dipicu oleh restriksi alias pembatasan produksi yang diterapkan pada perdagangan pangan. Hal itu menyebabkan kerawanan pada status gizi dan asupan kalori.  BACA JUGA: Tilang Uji Emisi Kembali Diberlakukan Mulai 1 November 2023 Oleh karenanya, KD mendorong Pemerintah untuk memfokuskan pada kebijakan kedaulatan pangan. Seperti di antaranya dengan memanfaatan keanekaragaman hayati, peningkatan budidaya pertanian, dan konsistensi pelaksanaan perlindungan lahan-lahan pertanian produktif.  BACA JUGA: 35 Cheat GTA PS3 Lengkap 2023 Terbaru "Pemerintah perlu mengembangkan penelitian dan pengembangan bibit unggul di bidang pertanian, peternakan dan perikanan," terang Kris Dayanti. "Untuk mencapai hal itu, Pemerintah juga perlu menggandeng perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya untuk menghadirkan suatu terobosan yang akan menjaga kedaulatan pangan kita," imbuhnya.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMC8xMi8xLzE3MjA2NS81L3g4b3JrYWg=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Kris Dayanti (KD) mengingatkan komitmen Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan gizi buruk pada anak. Hal itu ditujukan untuk mewujudkan program generasi Indonesia emas 2045. Menurutnya, persoalan gizi buruk masih menjadi masalah serius di tanah air. Untuk itu, ia merasa Pemerintah perlu fokus mengatasi masalah tersebut. "Gizi buruk pada anak adalah masalah serius yang mengancam generasi penerus bangsa. Meskipun ada perbaikan sejak beberapa tahun terakhir, upaya lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi masalah ini," kata Kris Dayanti dalam keterangannya, Kamis (12/10/2023). Ia mengklaim, DPR RI menemukan masih cukup banyak anak-anak di berbagai daerah yang mengalami gizi buruk. Bahkan, kata KD, sampai kondisi anak cukup memprihatinkan. Kris Dayanti pun menyoroti adanya anak dengan gizi buruk yang baru-baru ini terungkap di Banyumas, Jawa Tengah. Seorang bocah berusia 9 tahun bernama Aldila Dwi Alfian mengalami gizi buruk sehingga tubuhnya hanya tinggal tulang berbalut kulit. BACA JUGA: Tilang Uji Emisi Kembali Diberlakukan Mulai 1 November 2023 Bahkan, keluarga Aldila ini tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan tak termasuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH). KD pun merasa prihatin atas kondisi Aldila Dwi Alfian. Ia mempertanyakan keluarga Aldila tidak masuk dalam daftar penerima bantuan. “Pemerintah pusat sudah menyiapkan program yang sangat baik. Tapi sering kali urusan pendataan di daerah kurang maksimal sehingga yang seharusnya bisa mendapat bantuan, justru malah tidak terjangkau. Ini yang perlu diperbaiki,” ujarnya. BACA JUGA: Dalami Kasus Mucikari Jual Anak ke WNA, Polisi Panggil Pengelola Apartemen di Jaksel Baik gizi buruk maupun stunting, lanjut KD, merupakan masalah serius yang memerlukan sinergitas antara Pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, penting dilakukan kampanye edukasi yang efektif, termasuk penyuluhan bagaimana pentingnya gizi seimbang, ASI eksklusif selama enam bulan pertama, dan pola makan sehat. "Jika masyarakat sadar terhadap permasalahan gizi, orang tua akan lebih berupaya dan memberi perhatian khusus pada pemenuhan nutrisi anak-anak mereka," jelas Kris Dayanti.Di sisi lain, KD menilai salah satu faktor masyarakat Indonesia kekurangan gizi adalah karena dipicu oleh restriksi alias pembatasan produksi yang diterapkan pada perdagangan pangan. Hal itu menyebabkan kerawanan pada status gizi dan asupan kalori.  BACA JUGA: Tilang Uji Emisi Kembali Diberlakukan Mulai 1 November 2023 Oleh karenanya, KD mendorong Pemerintah untuk memfokuskan pada kebijakan kedaulatan pangan. Seperti di antaranya dengan memanfaatan keanekaragaman hayati, peningkatan budidaya pertanian, dan konsistensi pelaksanaan perlindungan lahan-lahan pertanian produktif.  BACA JUGA: 35 Cheat GTA PS3 Lengkap 2023 Terbaru "Pemerintah perlu mengembangkan penelitian dan pengembangan bibit unggul di bidang pertanian, peternakan dan perikanan," terang Kris Dayanti. "Untuk mencapai hal itu, Pemerintah juga perlu menggandeng perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya untuk menghadirkan suatu terobosan yang akan menjaga kedaulatan pangan kita," imbuhnya.