<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Ratusan Kepala Desa Geruduk Kantor DPRD Bone Minta Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Dicopot</title><description>Pj Gubernur Sulsel mengeluarkan kebijakan program pemanfaatan lahan tidur sekitar 2 juta hektar.</description><link>https://news.okezone.com/read/2023/10/12/609/2899931/ratusan-kepala-desa-geruduk-kantor-dprd-bone-minta-pj-gubernur-sulsel-bahtiar-dicopot</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2023/10/12/609/2899931/ratusan-kepala-desa-geruduk-kantor-dprd-bone-minta-pj-gubernur-sulsel-bahtiar-dicopot"/><item><title>Ratusan Kepala Desa Geruduk Kantor DPRD Bone Minta Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Dicopot</title><link>https://news.okezone.com/read/2023/10/12/609/2899931/ratusan-kepala-desa-geruduk-kantor-dprd-bone-minta-pj-gubernur-sulsel-bahtiar-dicopot</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2023/10/12/609/2899931/ratusan-kepala-desa-geruduk-kantor-dprd-bone-minta-pj-gubernur-sulsel-bahtiar-dicopot</guid><pubDate>Kamis 12 Oktober 2023 14:49 WIB</pubDate><dc:creator>Tim Okezone</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2023/10/12/609/2899931/ratusan-kepala-desa-geruduk-kantor-dprd-bone-minta-pj-gubernur-sulsel-bahtiar-dicopot-2kAMJR0TyP.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Demo Kepala Desa di Bone/ist</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2023/10/12/609/2899931/ratusan-kepala-desa-geruduk-kantor-dprd-bone-minta-pj-gubernur-sulsel-bahtiar-dicopot-2kAMJR0TyP.jpg</image><title>Demo Kepala Desa di Bone/ist</title></images><description>


BONE &amp;ndash; Ratusan kepala desa dan perangkat desa se Kabupaten Bone menolak kebijakan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin terkait penggunaan anggaran desa sebesar 40 persen untuk dialokasikan untuk budidaya pisang.

BACA JUGA:
 Apdesi Tana Toraja Tolak Dana Desa Dialokasikan untuk Budi Daya Pisang&amp;nbsp; &amp;nbsp;

Mereka mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bone Sulawesi Selatan dan melakukan dengar pendapat dengan anggota DPRD Bone untuk meminta Bahtiar segera dicopot dari jabatannya.
&amp;ldquo;Pj Gubernur mungkin tidak tahu bila letak geografis desa di Bone ini berbeda-beda,&amp;rdquo; ujar Koordinator lapangan aksi Irwan Jaya, Kamis (12/10/2023).

BACA JUGA:
Soroti Penanganan Demo di Seruyan, DPR Ingatkan Polisi Kedepankan Unsur Preventif

&amp;ldquo;Tidak semua desa cocok dengan tanaman pisang dan itu hanya akan menjadikan kebijakan ini mangkrak dan membuang-buang dana desa yang selama ini kami sangat perlukan,&amp;rdquo;pungkasnya.
Sekadar informasi, melalui surat edaran bernomor  412.2/11938/DPMP tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 di Sulawesi Selatan.Pj Gubernur Sulsel mengeluarkan kebijakan program pemanfaatan lahan tidur sekitar 2 juta hektar dengan target 500.000 hektar untuk mengembangkan Budi daya pisang.
Permasalahan muncul karena anggaran yang dialokasikan untuk program ini diambil dari anggaran desa. Nilainya pun tidak tanggung-tanggung yakni sebesar 40 persen dari pagu anggaran dana desa.</description><content:encoded>


BONE &amp;ndash; Ratusan kepala desa dan perangkat desa se Kabupaten Bone menolak kebijakan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin terkait penggunaan anggaran desa sebesar 40 persen untuk dialokasikan untuk budidaya pisang.

BACA JUGA:
 Apdesi Tana Toraja Tolak Dana Desa Dialokasikan untuk Budi Daya Pisang&amp;nbsp; &amp;nbsp;

Mereka mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bone Sulawesi Selatan dan melakukan dengar pendapat dengan anggota DPRD Bone untuk meminta Bahtiar segera dicopot dari jabatannya.
&amp;ldquo;Pj Gubernur mungkin tidak tahu bila letak geografis desa di Bone ini berbeda-beda,&amp;rdquo; ujar Koordinator lapangan aksi Irwan Jaya, Kamis (12/10/2023).

BACA JUGA:
Soroti Penanganan Demo di Seruyan, DPR Ingatkan Polisi Kedepankan Unsur Preventif

&amp;ldquo;Tidak semua desa cocok dengan tanaman pisang dan itu hanya akan menjadikan kebijakan ini mangkrak dan membuang-buang dana desa yang selama ini kami sangat perlukan,&amp;rdquo;pungkasnya.
Sekadar informasi, melalui surat edaran bernomor  412.2/11938/DPMP tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 di Sulawesi Selatan.Pj Gubernur Sulsel mengeluarkan kebijakan program pemanfaatan lahan tidur sekitar 2 juta hektar dengan target 500.000 hektar untuk mengembangkan Budi daya pisang.
Permasalahan muncul karena anggaran yang dialokasikan untuk program ini diambil dari anggaran desa. Nilainya pun tidak tanggung-tanggung yakni sebesar 40 persen dari pagu anggaran dana desa.</content:encoded></item></channel></rss>
