Menurutnya, Lemhannas tak memiliki kewenangan dan anggaran besar.https://news.okezone.com/read/2023/10/13/337/2900961/andi-widjajanto-gabung-tpn-pdip-gubernur-lemhanas-ada-kewenangan-anggaran-apaidhttps://news.okezone.com/read/2023/10/13/337/2900961/andi-widjajanto-gabung-tpn-pdip-gubernur-lemhanas-ada-kewenangan-anggaran-apahttps://news.okezone.com/read/2023/10/13/337/2900961/andi-widjajanto-gabung-tpn-pdip-gubernur-lemhanas-ada-kewenangan-anggaran-apaJum'at 13 Oktober 2023 21:10 WIBAchmad Al FiqriGubernur Lemhanas Andi Widjajanto (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2023/10/13/337/2900961/andi-widjajanto-gabung-tpn-pdip-gubernur-lemhanas-ada-kewenangan-anggaran-apa-fw9JTL2LAQ.jpg <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMC8xMy82LzE3MjE1MC81L3g4b3N2bTM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus merasa tak perlu ada curiga terhadap Lemhannas dianggap tak netral dalam Pilpres 2024, meski Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto bergabung kedalam Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP). Menurutnya, Lemhannas tak memiliki kewenangan dan anggaran besar. "Memangnya Gubernur Lemhanas ada kewenangan dan anggaran apa? Kan enggak ada? Lemhanas itu isinya orang sekolah, pejabat tinggi militer, Polri dan sipil," tutur Deddy saat dihubungi, Jumat (13/10/2023). BACA JUGA: Panglima Pimpin Sertijab Tiga Jabatan Strategis TNI di Mabes Cilangkap Dengan kondisi itu, Deddy meyakini, Lemhannas tak bisa dipakai dalam kegiatan politik. "Apa iya bisa dipakai kegiatan politik? Menurut saya tidak mungkin," ucapnya. Deddy pun menyoroti lembaga negara seperti kementerian yang punya kuasa besar, baik dari sisi anggaran, kewenangan, pasukan dan anggaran yang jumbo. Ia merasa, menteri yang duduk dalam jabatan tersebut patut diperhatikan. BACA JUGA: Harga LPG 3 Kg Subsidi Tak Merata, Erick Thohir: Kalau Ada Korupsi Saya Penjarakan! "Yang patut diperhatikan itu kalau mereka yang punya jabatan dan kewenangan, pasukan serta anggaran. Terutama yang menteri," tegas Deddy.Sekedar informasi, Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto secara resmi telah bergabung TPN. Bergabungnya Andi, diumumkan usai pengurus TPN GP menggelar rapat bersama ketum parpol pendukung Ganjar di Gedung TPN, MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2023.  BACA JUGA: Dimas Drajad Ungguli Lionel Messi hingga Neymar Jr di Daftar Top Skor Kualifikasi Piala Dunia 2026, Begini Reaksi Erick Thohir  Andi, ditunjuk sebagai Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Presiden. Andi memastikan lembaga yang dipimpinnya akan tetap berada di posisi yang netral dalam kontestasi Pilpres 2024. "Saya pasti menjamin bahwa Lembaga Ketahanan Nasional akan sepenuhnya netral, tidak berpolitik praktis dalam proses Pemilu 2024," kata Andi dalam jumpa pers yang dilakukan di Gedung TPN, MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2023.  BACA JUGA: 4 Kuliner Wong Jowo Favorit Ganjar Pranowo, Bikin Ngiler!  Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan izin kepada Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto untuk ikut bergabung Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden. "Kalau saya, saya izinkan," kata Jokowi di Stadion GBK, Jakarta, Kamis (12/10/2023). Terkait aturan kelembagaan, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada Andi untuk berkoordinasi dengan Menteri Sekertaris Negara (Mensesneg) Pratikno. "Sudah (diizinkan), hanya aturannya seperti apa nanti Pak Mensesneg nanti ya apakah harus cuti, apakah harus, Mensesneg (yang menentukan) teknis ya," ungkapnya.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMC8xMy82LzE3MjE1MC81L3g4b3N2bTM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus merasa tak perlu ada curiga terhadap Lemhannas dianggap tak netral dalam Pilpres 2024, meski Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto bergabung kedalam Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP). Menurutnya, Lemhannas tak memiliki kewenangan dan anggaran besar. "Memangnya Gubernur Lemhanas ada kewenangan dan anggaran apa? Kan enggak ada? Lemhanas itu isinya orang sekolah, pejabat tinggi militer, Polri dan sipil," tutur Deddy saat dihubungi, Jumat (13/10/2023). BACA JUGA: Panglima Pimpin Sertijab Tiga Jabatan Strategis TNI di Mabes Cilangkap Dengan kondisi itu, Deddy meyakini, Lemhannas tak bisa dipakai dalam kegiatan politik. "Apa iya bisa dipakai kegiatan politik? Menurut saya tidak mungkin," ucapnya. Deddy pun menyoroti lembaga negara seperti kementerian yang punya kuasa besar, baik dari sisi anggaran, kewenangan, pasukan dan anggaran yang jumbo. Ia merasa, menteri yang duduk dalam jabatan tersebut patut diperhatikan. BACA JUGA: Harga LPG 3 Kg Subsidi Tak Merata, Erick Thohir: Kalau Ada Korupsi Saya Penjarakan! "Yang patut diperhatikan itu kalau mereka yang punya jabatan dan kewenangan, pasukan serta anggaran. Terutama yang menteri," tegas Deddy.Sekedar informasi, Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto secara resmi telah bergabung TPN. Bergabungnya Andi, diumumkan usai pengurus TPN GP menggelar rapat bersama ketum parpol pendukung Ganjar di Gedung TPN, MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2023.  BACA JUGA: Dimas Drajad Ungguli Lionel Messi hingga Neymar Jr di Daftar Top Skor Kualifikasi Piala Dunia 2026, Begini Reaksi Erick Thohir  Andi, ditunjuk sebagai Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Presiden. Andi memastikan lembaga yang dipimpinnya akan tetap berada di posisi yang netral dalam kontestasi Pilpres 2024. "Saya pasti menjamin bahwa Lembaga Ketahanan Nasional akan sepenuhnya netral, tidak berpolitik praktis dalam proses Pemilu 2024," kata Andi dalam jumpa pers yang dilakukan di Gedung TPN, MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2023.  BACA JUGA: 4 Kuliner Wong Jowo Favorit Ganjar Pranowo, Bikin Ngiler!  Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan izin kepada Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto untuk ikut bergabung Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden. "Kalau saya, saya izinkan," kata Jokowi di Stadion GBK, Jakarta, Kamis (12/10/2023). Terkait aturan kelembagaan, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada Andi untuk berkoordinasi dengan Menteri Sekertaris Negara (Mensesneg) Pratikno. "Sudah (diizinkan), hanya aturannya seperti apa nanti Pak Mensesneg nanti ya apakah harus cuti, apakah harus, Mensesneg (yang menentukan) teknis ya," ungkapnya.