Masinton menjelaskan, putusan MK tersebut adalah bagian dari desain skenario besar atau grand skenario “politik pelanggengan kekuasaan”     https://news.okezone.com/read/2023/10/16/337/2902430/masinton-sebut-putusan-mk-hari-ini-utak-atik-untuk-penambahan-masa-jabatan-presidenidhttps://news.okezone.com/read/2023/10/16/337/2902430/masinton-sebut-putusan-mk-hari-ini-utak-atik-untuk-penambahan-masa-jabatan-presidenhttps://news.okezone.com/read/2023/10/16/337/2902430/masinton-sebut-putusan-mk-hari-ini-utak-atik-untuk-penambahan-masa-jabatan-presidenSenin 16 Oktober 2023 20:46 WIBGiffar RivanaMasinton Pasaribu kritik putusan MK/Foto: Okezonehttps://img.okezone.com/content/2023/10/16/337/2902430/masinton-sebut-putusan-mk-hari-ini-utak-atik-untuk-penambahan-masa-jabatan-presiden-LbRSyQra1P.jpg <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMC8xNi8xLzE3MjIyOC81L3g4b3Vycm4=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (16/10/2023) ini merupakan murni keputusan yang berdiri sendiri. Masinton menjelaskan, putusan MK tersebut adalah bagian dari desain skenario besar atau grand skenario “politik pelanggengan kekuasaan”.  BACA JUGA: Wakil Ketua MPR: Putusan MK yang Dibacakan Anwar Usman Bertentangan dengan Sikap 6 Hakim "Pertama memunculkan isu penundaan Pemilu. Kedua, utak-atik penambahan masa periode jabatan presiden. Dan yang ketiga, adalah menggunakan lembaga negara yang bernama Mahkamah Konstitusi," kata Masinton saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (16/10/2023). Selanjutnya, Anggota Komisi XI DPR RI itu pun mengucapkan bila persidangan MK, dalam enam pengujian Judicial Review dengan materi gugatan yang hampir sama, namun putusan MK tidak konsisten dalam putusannya.  BACA JUGA: Jokowi Buka Suara soal Putusan MK Terkait Batas Usia Capres-Cawapres: Silakan Pakar Menilainya! "Maka kalau kita lihat, bahkan hakim-hakim MK yang menyampaikan dissenting opinion seperti Saldi Isra, yang juga Wakil Ketua MK, mengaku bingung soal adanya penentuan perubahan keputusan MK dengan cepat. Menurutnya, hal tersebut jauh dari batas penalaran yang wajar," pungkas Masinton. Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan permohonan materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) soal batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres Cawapres) yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A. Dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 itu, Almas Tsaqibbirru Re A meminta MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi, kabupaten atau kota. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMC8xNi8xLzE3MjIyOC81L3g4b3Vycm4=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (16/10/2023) ini merupakan murni keputusan yang berdiri sendiri. Masinton menjelaskan, putusan MK tersebut adalah bagian dari desain skenario besar atau grand skenario “politik pelanggengan kekuasaan”.  BACA JUGA: Wakil Ketua MPR: Putusan MK yang Dibacakan Anwar Usman Bertentangan dengan Sikap 6 Hakim "Pertama memunculkan isu penundaan Pemilu. Kedua, utak-atik penambahan masa periode jabatan presiden. Dan yang ketiga, adalah menggunakan lembaga negara yang bernama Mahkamah Konstitusi," kata Masinton saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (16/10/2023). Selanjutnya, Anggota Komisi XI DPR RI itu pun mengucapkan bila persidangan MK, dalam enam pengujian Judicial Review dengan materi gugatan yang hampir sama, namun putusan MK tidak konsisten dalam putusannya.  BACA JUGA: Jokowi Buka Suara soal Putusan MK Terkait Batas Usia Capres-Cawapres: Silakan Pakar Menilainya! "Maka kalau kita lihat, bahkan hakim-hakim MK yang menyampaikan dissenting opinion seperti Saldi Isra, yang juga Wakil Ketua MK, mengaku bingung soal adanya penentuan perubahan keputusan MK dengan cepat. Menurutnya, hal tersebut jauh dari batas penalaran yang wajar," pungkas Masinton. Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan permohonan materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) soal batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres Cawapres) yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A. Dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 itu, Almas Tsaqibbirru Re A meminta MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi, kabupaten atau kota.