Hal itu ditujukan untuk mencapai target green economy.https://news.okezone.com/read/2023/10/23/337/2906279/dorong-transisi-energi-dpr-harap-program-ebt-dirasakan-semua-kalanganidhttps://news.okezone.com/read/2023/10/23/337/2906279/dorong-transisi-energi-dpr-harap-program-ebt-dirasakan-semua-kalanganhttps://news.okezone.com/read/2023/10/23/337/2906279/dorong-transisi-energi-dpr-harap-program-ebt-dirasakan-semua-kalanganSenin 23 Oktober 2023 07:38 WIBAchmad Al FiqriIlustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/10/23/337/2906279/dorong-transisi-energi-dpr-harap-program-ebt-dirasakan-semua-kalangan-v9TFieE8cj.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMC8yMi82LzE3MjU5My81L3g4cDB0ZHE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengingatkan, agar program-program Pemerintah harus sejalan dengan upaya transisi energi. Hal itu ditujukan untuk mencapai target green economy. "Indonesia memiliki target-target green economy. Sebaiknya program-program yang dikeluarkan Pemerintah juga harus mendukung upaya tersebut,” kata Eddy, dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin (23/10/2023). Ia pun menyinggung program pemerintah seperti pembagian alat masak berbasis listrik (AML) atau rice cooker. Menurutnya, penggunaan AML itu harus manfaatkan pembangit energi baru terbarukan (EBT). "Agar pembagian rice cooker ini sejalan dengan program transisi energi, penggunaan pasokan listrik harus memanfaatkan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) seperti sistem pembangkit listrik tenaga air (PLTA), atau memanfaatkam potensi energi surya dan angin," tutur Eddy. BACA JUGA: Daftar Harga BBM Pertamina Seluruh Indonesia Hari Ini Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding, meminta pemerintah untuk memperbanyak program peralihan dari kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM) beremisi tinggi ke kendaraan listrik. BACA JUGA: IHSG Awal Pekan Berpotensi Menguat ke 6.920, Cek Saham Pilihannya Menurutnya, penggunaan kendaraan ramah lingkungan di masa mendatang menjadi salah satu solusi penanganan polusi berlebih yang menyebabkan kualitas udara memburuk. "Gerakan penggunaan bahan bakar non-fosil harus menjadi fokus utama agar mengurangi tingkat emisi karbon di udara. Jadi budaya penggunaan kendaraan non-fosil atau listrik atau gas harus digalakkan,” ujar Karding dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin (23/10/2023).Menurutnya, dampak penggunaan kendaraan listrik terhadap kualitas udara diketahui cukup signifikan. Sebab emisi yang dihasilkan oleh kendaraan bermesin pembakaran internal, seperti karbon monoksida (CO), nitrogen oksida (NOx), dan partikel-partikel berbahaya, dapat menyebabkan polusi udara yang parah. Kendati demikian, Karding mendorong pemerintah memperbanyak program peralihan ke kendaraan listrik. Namun, sambungnya, upaya mendorong transisi energi ke Energi Baru dan energi Terbarukan tak bisa hanya sekadar dengan pemberian subsidi motor dan mobil listrik karena akan kurang maksimal.  BACA JUGA: Kisah Pilu Rival Taufik Hidayat, Dihukum BWF Gara-Gara Dituduh Match Fixing Karding menilai, harus ada upaya tambahan dari subsidi kendaraan listrik agar hasil pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dapat berkelanjutan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh semua kalangan masyarakat.  BACA JUGA: Iran Peringatkan Israel Hentikan Perang di Gaza Atau Timur Tengah Bisa Lepas Kendali “Jika kendaraan listrik menjadi populer dan diadopsi secara luas, dampak positif terhadap kualitas udara akan semakin terasa,” tutup Karding. Sementara itu, pakar energi terbarukan, Rangga Winantyo, mengapresiasi langkah DPR. Menurutnya, target pemerintah terkaut penggunaan EBT sebesar 23% dapat tercapai dengan bantuan DPR RI. “Karena DPR ini memiliki peranan penting terhadap setiap program-program yang dibuat Pemerintah, termasuk dalam hal Energi terbarukan,” kata Angga. Peneliti Dye Sensitized Sollar Cell ini pun memuji langkah DPR yang membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk memenuhi kebutuhan tambahan listrik gedung wakil rakyat tersebut. Angga menilai, dukungan DPR terhadap transisi energi tak hanya ditunjukkan melalui fungsi legislasi, anggaran serta pengawasan semata, tapi juga langkah nyata yang dimulai dari internal DPR sendiri. “DPR menjadi salah satu pelopor pembangunan hijau di Indonesia, khususnya bagi instansi atau lembaga-lembaga negara. Tentunya hal ini sangat berkontribusi terhadap gerakan energi hijau di Indonesia karena DPR memberi contoh langsung,” ucapnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMC8yMi82LzE3MjU5My81L3g4cDB0ZHE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengingatkan, agar program-program Pemerintah harus sejalan dengan upaya transisi energi. Hal itu ditujukan untuk mencapai target green economy. "Indonesia memiliki target-target green economy. Sebaiknya program-program yang dikeluarkan Pemerintah juga harus mendukung upaya tersebut,” kata Eddy, dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin (23/10/2023). Ia pun menyinggung program pemerintah seperti pembagian alat masak berbasis listrik (AML) atau rice cooker. Menurutnya, penggunaan AML itu harus manfaatkan pembangit energi baru terbarukan (EBT). "Agar pembagian rice cooker ini sejalan dengan program transisi energi, penggunaan pasokan listrik harus memanfaatkan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) seperti sistem pembangkit listrik tenaga air (PLTA), atau memanfaatkam potensi energi surya dan angin," tutur Eddy. BACA JUGA: Daftar Harga BBM Pertamina Seluruh Indonesia Hari Ini Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding, meminta pemerintah untuk memperbanyak program peralihan dari kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM) beremisi tinggi ke kendaraan listrik. BACA JUGA: IHSG Awal Pekan Berpotensi Menguat ke 6.920, Cek Saham Pilihannya Menurutnya, penggunaan kendaraan ramah lingkungan di masa mendatang menjadi salah satu solusi penanganan polusi berlebih yang menyebabkan kualitas udara memburuk. "Gerakan penggunaan bahan bakar non-fosil harus menjadi fokus utama agar mengurangi tingkat emisi karbon di udara. Jadi budaya penggunaan kendaraan non-fosil atau listrik atau gas harus digalakkan,” ujar Karding dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin (23/10/2023).Menurutnya, dampak penggunaan kendaraan listrik terhadap kualitas udara diketahui cukup signifikan. Sebab emisi yang dihasilkan oleh kendaraan bermesin pembakaran internal, seperti karbon monoksida (CO), nitrogen oksida (NOx), dan partikel-partikel berbahaya, dapat menyebabkan polusi udara yang parah. Kendati demikian, Karding mendorong pemerintah memperbanyak program peralihan ke kendaraan listrik. Namun, sambungnya, upaya mendorong transisi energi ke Energi Baru dan energi Terbarukan tak bisa hanya sekadar dengan pemberian subsidi motor dan mobil listrik karena akan kurang maksimal.  BACA JUGA: Kisah Pilu Rival Taufik Hidayat, Dihukum BWF Gara-Gara Dituduh Match Fixing Karding menilai, harus ada upaya tambahan dari subsidi kendaraan listrik agar hasil pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dapat berkelanjutan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh semua kalangan masyarakat.  BACA JUGA: Iran Peringatkan Israel Hentikan Perang di Gaza Atau Timur Tengah Bisa Lepas Kendali “Jika kendaraan listrik menjadi populer dan diadopsi secara luas, dampak positif terhadap kualitas udara akan semakin terasa,” tutup Karding. Sementara itu, pakar energi terbarukan, Rangga Winantyo, mengapresiasi langkah DPR. Menurutnya, target pemerintah terkaut penggunaan EBT sebesar 23% dapat tercapai dengan bantuan DPR RI. “Karena DPR ini memiliki peranan penting terhadap setiap program-program yang dibuat Pemerintah, termasuk dalam hal Energi terbarukan,” kata Angga. Peneliti Dye Sensitized Sollar Cell ini pun memuji langkah DPR yang membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk memenuhi kebutuhan tambahan listrik gedung wakil rakyat tersebut. Angga menilai, dukungan DPR terhadap transisi energi tak hanya ditunjukkan melalui fungsi legislasi, anggaran serta pengawasan semata, tapi juga langkah nyata yang dimulai dari internal DPR sendiri. “DPR menjadi salah satu pelopor pembangunan hijau di Indonesia, khususnya bagi instansi atau lembaga-lembaga negara. Tentunya hal ini sangat berkontribusi terhadap gerakan energi hijau di Indonesia karena DPR memberi contoh langsung,” ucapnya.