Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akam dilantik pada Selasa, (24/10/2023) siang.https://news.okezone.com/read/2023/10/24/337/2907206/dilantik-siang-ini-anggota-mkmk-akan-tangani-laporan-pelanggaran-etik-anwar-usman-csidhttps://news.okezone.com/read/2023/10/24/337/2907206/dilantik-siang-ini-anggota-mkmk-akan-tangani-laporan-pelanggaran-etik-anwar-usman-cshttps://news.okezone.com/read/2023/10/24/337/2907206/dilantik-siang-ini-anggota-mkmk-akan-tangani-laporan-pelanggaran-etik-anwar-usman-csSelasa 24 Oktober 2023 13:14 WIBIrfan MaulanaMahkamah Konstitusi (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/10/24/337/2907206/dilantik-siang-ini-anggota-mkmk-akan-tangani-laporan-pelanggaran-etik-anwar-usman-cs-qPDXJ9gOkA.jpg  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMC8yMy8xLzE3MjYyMC81L3g4cDE4cHY=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akam dilantik pada Selasa, (24/10/2023) siang. Pelantikan itu berlangsung di Gedung MK, Jakarta Pusat pukul 14.00 WIB oleh Ketua MK, Anwar Usman. Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan (Kabiro HAK) MK, Fajar Laksono mengatakan, MK telah menetapkan Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2023 tentang pembentukan dan Susunan Keanggotaan MKMK Tahun 2023 tanggal 23 Oktober 2023. "Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, MKMK beranggotakan tiga orang terdiri dari Wahiduddin Adams (unsur Hakim Konstitusi), Jimly Asshiddiqie (unsur Tokoh Masyarakat), dan Bintan R. Saragih (unsur akademisi berlatar belakang bidang hukum)," kata dia dalam keterangannya. BACA JUGA: Mahfud MD Sebut Jangan Terlalu Optimis Atas Putusan Majelis Kehormatan MK Dia menuturkan, MKMK akan bekerja selama 1 bulan, sejak 24 Oktober 2023 sampai 24 November 2023. Usai pelantikan MKMK, Sekretaris Jenderal MK, Heru Setiawan, akan melantik pegawai yang ditugaskan sebagai Sekretariat MKMK. "Tugas utama Sekretariat MK memberikan dukungan untuk kelancaran tugas MKMK," ucapnya. Fajar menjelaskan, pembentukan MKMK merupakan amanat Pasal 27A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Di mana, dalam UU tersebut berbunyi 'Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi'. BACA JUGA: Viral Alamat Gedung MK di Google Maps Berubah Menjadi Mahkamah Keluarga Diketahui, pembentukan MKMK ini menyusul banyaknya laporan yang masuk terkait sidang putusan Uji Materiil UU Pemilu soal Batas Usia Capres-Cawapres. Laporan pelanggaran etik dan pedoman perilaku hakim itu ditunjukkan kepada Ketua MK Anwar Usman dan kawan-kawan.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMC8yMy8xLzE3MjYyMC81L3g4cDE4cHY=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akam dilantik pada Selasa, (24/10/2023) siang. Pelantikan itu berlangsung di Gedung MK, Jakarta Pusat pukul 14.00 WIB oleh Ketua MK, Anwar Usman. Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan (Kabiro HAK) MK, Fajar Laksono mengatakan, MK telah menetapkan Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2023 tentang pembentukan dan Susunan Keanggotaan MKMK Tahun 2023 tanggal 23 Oktober 2023. "Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, MKMK beranggotakan tiga orang terdiri dari Wahiduddin Adams (unsur Hakim Konstitusi), Jimly Asshiddiqie (unsur Tokoh Masyarakat), dan Bintan R. Saragih (unsur akademisi berlatar belakang bidang hukum)," kata dia dalam keterangannya. BACA JUGA: Mahfud MD Sebut Jangan Terlalu Optimis Atas Putusan Majelis Kehormatan MK Dia menuturkan, MKMK akan bekerja selama 1 bulan, sejak 24 Oktober 2023 sampai 24 November 2023. Usai pelantikan MKMK, Sekretaris Jenderal MK, Heru Setiawan, akan melantik pegawai yang ditugaskan sebagai Sekretariat MKMK. "Tugas utama Sekretariat MK memberikan dukungan untuk kelancaran tugas MKMK," ucapnya. Fajar menjelaskan, pembentukan MKMK merupakan amanat Pasal 27A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Di mana, dalam UU tersebut berbunyi 'Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi'. BACA JUGA: Viral Alamat Gedung MK di Google Maps Berubah Menjadi Mahkamah Keluarga Diketahui, pembentukan MKMK ini menyusul banyaknya laporan yang masuk terkait sidang putusan Uji Materiil UU Pemilu soal Batas Usia Capres-Cawapres. Laporan pelanggaran etik dan pedoman perilaku hakim itu ditunjukkan kepada Ketua MK Anwar Usman dan kawan-kawan.