Soal gugtan Rp70.5 triliun, KPU akan menunggu bahan gugatan dari penggugathttps://news.okezone.com/read/2023/10/31/337/2911364/digugat-rp70-5-triliun-kpu-tunggu-bahan-gugatanidhttps://news.okezone.com/read/2023/10/31/337/2911364/digugat-rp70-5-triliun-kpu-tunggu-bahan-gugatanhttps://news.okezone.com/read/2023/10/31/337/2911364/digugat-rp70-5-triliun-kpu-tunggu-bahan-gugatanSelasa 31 Oktober 2023 07:22 WIBJonathan SimanjuntakKPU RI digugat Rp70,5 triliun (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2023/10/31/337/2911364/digugat-rp70-5-triliun-kpu-tunggu-bahan-gugatan-hhErLYI7Cx.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMC8zMC8xLzE3Mjk1MS81L3g4cDdiNjk=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>  JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari buka suara merespons kabar pihak yang menggugat KPU sebesar Rp70,5 triliun, terkait pendaftaran pasangan bacapres dan bacawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia mengaku akan menunggu bahan gugatan dari penggugat. BACA JUGA: Jokowi Makan Siang Bersama 3 Capres, Andika Perkasa : Memastikan Tak Ada Pecah Belah Hasyim mengaku enggan untuk merespon hal itu. Ia memilih menunggu apabila sudah ada panggilan dari pengadilan. "Nanti kalau sudah ada panggilan dari pengadilan, ada bahan gugatannya, kita pelajari, sekarang belum tahu," kata Hasyim kepada wartawan, Senin (30/10/2023). BACA JUGA: Buntut Pendaftaran Prabowo-Gibran, KPU Dituntut Rp70,5 Triliun Hasyim juga enggan berkomentar terkait gugatan dari penggugat yang hingga bernilai Rp70,5 triliun. Ia kembali menegaskan bahwa KPU belum mengetahui persis terkait gugatan tersebut. "Nanti kalau ada kita pelajar terus kemudian bagaimana menghadapi, sekarang belum bisa berkomentar," ungkapnya.Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI digugat oleh Brian Demas Wicaksono, sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang merasa bahwa KPU RI telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima berkas pendaftaran dari pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. "Maka kami menilai perbuatan yang dilakukan KPU itu adalah perbuatan melawan hukum maka kami menggugat KPU yang merugikan kami selaku WNI, dan dalam gugatan kami meminta KPU untuk dihukum salah satunya membayar kerugian materi Rp70,5 triliun," kata kuasa hukum Demas, Anang Suindro, di PN Jakarta, Senin (30/10/2023). BACA JUGA: KPU dan DPR Bakal Gelar Rapat Bahas Revisi PKPU Batas Usia Cawapres Besok Anang melanjutkan, peristiwa melawan hukum yang dilakukan oleh KPU adalah ketika menerima pendaftaran Prabowo-Gibran yang dilakukan pada 25 Oktober 2023 kemarin untuk menjadi Capres dan Cawapres.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMC8zMC8xLzE3Mjk1MS81L3g4cDdiNjk=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>  JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari buka suara merespons kabar pihak yang menggugat KPU sebesar Rp70,5 triliun, terkait pendaftaran pasangan bacapres dan bacawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia mengaku akan menunggu bahan gugatan dari penggugat. BACA JUGA: Jokowi Makan Siang Bersama 3 Capres, Andika Perkasa : Memastikan Tak Ada Pecah Belah Hasyim mengaku enggan untuk merespon hal itu. Ia memilih menunggu apabila sudah ada panggilan dari pengadilan. "Nanti kalau sudah ada panggilan dari pengadilan, ada bahan gugatannya, kita pelajari, sekarang belum tahu," kata Hasyim kepada wartawan, Senin (30/10/2023). BACA JUGA: Buntut Pendaftaran Prabowo-Gibran, KPU Dituntut Rp70,5 Triliun Hasyim juga enggan berkomentar terkait gugatan dari penggugat yang hingga bernilai Rp70,5 triliun. Ia kembali menegaskan bahwa KPU belum mengetahui persis terkait gugatan tersebut. "Nanti kalau ada kita pelajar terus kemudian bagaimana menghadapi, sekarang belum bisa berkomentar," ungkapnya.Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI digugat oleh Brian Demas Wicaksono, sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang merasa bahwa KPU RI telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima berkas pendaftaran dari pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. "Maka kami menilai perbuatan yang dilakukan KPU itu adalah perbuatan melawan hukum maka kami menggugat KPU yang merugikan kami selaku WNI, dan dalam gugatan kami meminta KPU untuk dihukum salah satunya membayar kerugian materi Rp70,5 triliun," kata kuasa hukum Demas, Anang Suindro, di PN Jakarta, Senin (30/10/2023). BACA JUGA: KPU dan DPR Bakal Gelar Rapat Bahas Revisi PKPU Batas Usia Cawapres Besok Anang melanjutkan, peristiwa melawan hukum yang dilakukan oleh KPU adalah ketika menerima pendaftaran Prabowo-Gibran yang dilakukan pada 25 Oktober 2023 kemarin untuk menjadi Capres dan Cawapres.