Perlu saya sampaikan, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral.https://news.okezone.com/read/2023/11/01/337/2912218/atribut-pdip-di-bali-diturunkan-jokowi-semua-harus-netralidhttps://news.okezone.com/read/2023/11/01/337/2912218/atribut-pdip-di-bali-diturunkan-jokowi-semua-harus-netralhttps://news.okezone.com/read/2023/11/01/337/2912218/atribut-pdip-di-bali-diturunkan-jokowi-semua-harus-netralRabu 01 November 2023 11:08 WIBRaka Dwi NoviantoJokowi mengatakan semua pemerintah daerah harus netral (Foto : Biro Pers Setpres)https://img.okezone.com/content/2023/11/01/337/2912218/atribut-pdip-di-bali-diturunkan-jokowi-semua-harus-netral-XJvbK0Gvj9.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8wMS8xLzE3MzA1MC81L3g4cDkyMTQ=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>  JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal penurunan atribut dan baliho Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di sepanjang jalan yang akan dilalui oleh rombongan presiden. Jokowi menegaskan semua aparatur sipil negara (ASN) harus bersikap netral termasuk satpol PP ataupun pemerintah daerah. "Dan ini, saya tadi memperoleh informasi dari Gubernur Provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut-atribut partai dari lokasi di mana saya datang. Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral," kata Jokowi di Kawasan IKN, Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023). BACA JUGA: Usulkan Jenderal Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI, Jokowi: Semuanya Memenuhi    Jokowi mengatakan bahwa pencopotan tersebut seharusnya meminta izin terlebih dahulu kepada pengurus partai dalam hal ini PDIP di daerah. "Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah. Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah," kata Jokowi. BACA JUGA: Soal Putusan Batas Usia Capres-Cawapres, MKMK Temukan Segudang Masalah Komunikasi tersebut, kata Jokowi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bakal memicu pertikaian. "Artinya harus ada komunikasi, minta komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah, supaya tidak terjadi miskomunikasi," kata Jokowi.Terkait dengan atribut atau baliho partai politik yang melanggar aturan tata kota, Jokowi menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. "Iya itu semua urusan pemerintah daerah," ungkapnya. Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Kabupaten Gianyar Bali pada Selasa 31 Oktober 2023, pagi. BACA JUGA: Hujan Angin, 69 Titik Bencana Terjadi di Bogor Raya Dalam kunjungan Presiden, tampak banyak dipasang atribut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seperti baliho dan bendera di sepanjang jalan yang akan dilalui oleh rombongan presiden. Namun, sebelum rombongan presiden melintas, petugas Satpol PP melakukan penurunan terhadap sejumlah baliho. Pemasangan bendera PDIP diketahui tiba-tiba dipasang jelang kedatangan Presiden Jokowi ke wilayah Kabupaten Gianyar.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8wMS8xLzE3MzA1MC81L3g4cDkyMTQ=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>  JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal penurunan atribut dan baliho Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di sepanjang jalan yang akan dilalui oleh rombongan presiden. Jokowi menegaskan semua aparatur sipil negara (ASN) harus bersikap netral termasuk satpol PP ataupun pemerintah daerah. "Dan ini, saya tadi memperoleh informasi dari Gubernur Provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut-atribut partai dari lokasi di mana saya datang. Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral," kata Jokowi di Kawasan IKN, Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023). BACA JUGA: Usulkan Jenderal Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI, Jokowi: Semuanya Memenuhi    Jokowi mengatakan bahwa pencopotan tersebut seharusnya meminta izin terlebih dahulu kepada pengurus partai dalam hal ini PDIP di daerah. "Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah. Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah," kata Jokowi. BACA JUGA: Soal Putusan Batas Usia Capres-Cawapres, MKMK Temukan Segudang Masalah Komunikasi tersebut, kata Jokowi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bakal memicu pertikaian. "Artinya harus ada komunikasi, minta komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah, supaya tidak terjadi miskomunikasi," kata Jokowi.Terkait dengan atribut atau baliho partai politik yang melanggar aturan tata kota, Jokowi menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. "Iya itu semua urusan pemerintah daerah," ungkapnya. Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Kabupaten Gianyar Bali pada Selasa 31 Oktober 2023, pagi. BACA JUGA: Hujan Angin, 69 Titik Bencana Terjadi di Bogor Raya Dalam kunjungan Presiden, tampak banyak dipasang atribut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seperti baliho dan bendera di sepanjang jalan yang akan dilalui oleh rombongan presiden. Namun, sebelum rombongan presiden melintas, petugas Satpol PP melakukan penurunan terhadap sejumlah baliho. Pemasangan bendera PDIP diketahui tiba-tiba dipasang jelang kedatangan Presiden Jokowi ke wilayah Kabupaten Gianyar.