Kami berharap Presiden Jokowi bergandengan tangan ikut pantau proses demokrasi pemilu supaya tidak ada dusta di antara kita.https://news.okezone.com/read/2023/11/13/337/2919716/jokowi-negarawan-diharapkan-tetap-netralidhttps://news.okezone.com/read/2023/11/13/337/2919716/jokowi-negarawan-diharapkan-tetap-netralhttps://news.okezone.com/read/2023/11/13/337/2919716/jokowi-negarawan-diharapkan-tetap-netralSenin 13 November 2023 20:01 WIBAchmad Al FiqriPresiden Jokowi (Foto : Biro Pers Kepresidenan)https://img.okezone.com/content/2023/11/13/337/2919716/jokowi-negarawan-diharapkan-tetap-netral-PHjlte1Qcv.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8xMy8xLzE3MzYwNi81L3g4cGwwb2s=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>  JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Usman M Tokan mengatakan, pihaknya ingin agar masyarakat damai dan bahagia mengikuti Pemilu dan Pilpres 2024. Pasalnya, tujuan mulia pemilu dan pilpres adalah untuk kemajuan bangsa dan negara. BACA JUGA: Soal Nomor Urut Capres-Cawapres, Ganjar-Mahfud Siap Terima Berapapun Usman berkeyakinan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) seorang negarawan. Selama proses pemerintahan berjalan, periode 1 dan 2 ini beliau selalu bergandengan tangan. Tapi kali ini pilihan politiknya berbeda. Sebab, hari ini ada keluarga presiden yang jadi calon wakil presiden. BACA JUGA: Pernah Ditekan saat Jadi KSAD, Andika Perkasa: Saya Yakin Sekarang Juga Ada! "Kami berharap Presiden Jokowi bergandengan tangan ikut pantau proses demokrasi pemilu supaya tidak ada dusta di antara kita," kata Usman. Usman berharap Presiden Jokowi netral menganyomi semua masyarakat. Jadi perbedaannya hanya terjadi pada saat masuk TPS dan itu adalah pilihan pribadi.Lebih lanjut, ia berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU serta aparat negara lainnya juga daoat bersikap netral. Ia mengaku, dirinya pernah berdiskusi dengan Ketua Bawaslu Ahmad Bagja soal penurunan baliho di beberapa daerah. "Ketua Bawaslu mengatakan bahwa lembaganya kalau bisa menangani pelanggaran apabila ada kesalahan yang sifatnya administrasi. Sedangkan kalau di daerah ada kearifan lokal di mana pimpinan daerah lebih punya posisi soal kebijakan baliho. Meski begitu saya memohon masalah penurunan baliho ini disikapi dengan bijak sesuai netralitas aparat negara," urai Usman Tokan.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8xMy8xLzE3MzYwNi81L3g4cGwwb2s=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>  JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Usman M Tokan mengatakan, pihaknya ingin agar masyarakat damai dan bahagia mengikuti Pemilu dan Pilpres 2024. Pasalnya, tujuan mulia pemilu dan pilpres adalah untuk kemajuan bangsa dan negara. BACA JUGA: Soal Nomor Urut Capres-Cawapres, Ganjar-Mahfud Siap Terima Berapapun Usman berkeyakinan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) seorang negarawan. Selama proses pemerintahan berjalan, periode 1 dan 2 ini beliau selalu bergandengan tangan. Tapi kali ini pilihan politiknya berbeda. Sebab, hari ini ada keluarga presiden yang jadi calon wakil presiden. BACA JUGA: Pernah Ditekan saat Jadi KSAD, Andika Perkasa: Saya Yakin Sekarang Juga Ada! "Kami berharap Presiden Jokowi bergandengan tangan ikut pantau proses demokrasi pemilu supaya tidak ada dusta di antara kita," kata Usman. Usman berharap Presiden Jokowi netral menganyomi semua masyarakat. Jadi perbedaannya hanya terjadi pada saat masuk TPS dan itu adalah pilihan pribadi.Lebih lanjut, ia berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU serta aparat negara lainnya juga daoat bersikap netral. Ia mengaku, dirinya pernah berdiskusi dengan Ketua Bawaslu Ahmad Bagja soal penurunan baliho di beberapa daerah. "Ketua Bawaslu mengatakan bahwa lembaganya kalau bisa menangani pelanggaran apabila ada kesalahan yang sifatnya administrasi. Sedangkan kalau di daerah ada kearifan lokal di mana pimpinan daerah lebih punya posisi soal kebijakan baliho. Meski begitu saya memohon masalah penurunan baliho ini disikapi dengan bijak sesuai netralitas aparat negara," urai Usman Tokan.