Rokhmin Dahuri menyebut drama korea (Drakor) yang pernah disinggung oleh Presiden Jokowi itu sebenarnya terjadi di MKhttps://news.okezone.com/read/2023/11/14/337/2920072/guru-besar-ipb-drama-korea-terjadi-di-mkidhttps://news.okezone.com/read/2023/11/14/337/2920072/guru-besar-ipb-drama-korea-terjadi-di-mkhttps://news.okezone.com/read/2023/11/14/337/2920072/guru-besar-ipb-drama-korea-terjadi-di-mkSelasa 14 November 2023 13:07 WIBFelldy UtamaRokhmin Dahur (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2023/11/14/337/2920072/guru-besar-ipb-drama-korea-terjadi-di-mk-L3wLkGKlsp.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8xMi8xLzE3MzU4OS81L3g4cGtuMXI=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>  JAKARTA - Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhmin Dahuri menyebut drama korea (Drakor) yang pernah disinggung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sebenarnya terjadi ketika ramai-ramai sorotan publik terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini disampaikannya dalam diskusi dengan sejumlah akademisi hingga tokoh nasional yang mengangkat tema mengangkat menyelamatkan demokrasi dari cengkraman oligarki dan dinasti politik yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (14/11/2023). BACA JUGA: SETARA Institute Dorong Publik Melek soal Putusan MK yang Loloskan Gibran Awalnya, Rokhmin sebagai pihak yang mengundang mengaku sangat khawatir terhadap kondisi kehidupan berbangsa dalam dua bulan belakangan. "Jujur saya mengundang bukan atas lembaga apa pun, tetapi atas nama pribadi rakyat Indonesia yang sangat concern dan sangat memperhatikan dan mengkhawatirkan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam dua bulan terakhir ini," kata rokmin. Rokhmin meyakini para tokoh dan akademisi yang hadir dalam diskusi ini memiliki tujuan yang sama, yakni mewujudkan Indonesia menjadi negara maju, adil, dan berdaulat. Dia mengatakan, majunya sebuah bangsa dan negara bisa tercapai apabila kehidupan berdemokrasi tidak dicederai. BACA JUGA: Jelang Penetapan Nomor Urut Capres, Mahfud MD: Harapannya Dapat Keberuntungan Hanya saja, kata dia, demokrasi di Indonesia yang baru tahap prosedural, makin terlihat turun setelah muncul sebuah putusan dengan nuansa drama dari Mahkamah Konstitusi (MK). "Kami sepakat, syarat kemajuan sebuah bangsa adalah pada terlaksananya sistem dan kehidupan berdemokrasi. Kalau setahun terakhir ini kita mencermati, bahwa demokrasi sejak reformasi ini baru tahap prosedural, belum substansi, sekarang lebih parah lagi, terutama dengan drama korea yang terjadi di MK. Kita tahu semua bahwa itu adalah pemaksaan kehendak," ujar Rokhmin Dahuri .Adapun, sejumlah tokoh yang hadir dalam diskusi ialah para pakar hukum tata negara seperti Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar atau Uceng, dan Refly Harun. Diskusi yang sama juga menghadirkan peneliti LIPI Ikrar Nusa Bakti, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid, hingga budayawan Romo Magnis Suseno.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8xMi8xLzE3MzU4OS81L3g4cGtuMXI=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>  JAKARTA - Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhmin Dahuri menyebut drama korea (Drakor) yang pernah disinggung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sebenarnya terjadi ketika ramai-ramai sorotan publik terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini disampaikannya dalam diskusi dengan sejumlah akademisi hingga tokoh nasional yang mengangkat tema mengangkat menyelamatkan demokrasi dari cengkraman oligarki dan dinasti politik yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (14/11/2023). BACA JUGA: SETARA Institute Dorong Publik Melek soal Putusan MK yang Loloskan Gibran Awalnya, Rokhmin sebagai pihak yang mengundang mengaku sangat khawatir terhadap kondisi kehidupan berbangsa dalam dua bulan belakangan. "Jujur saya mengundang bukan atas lembaga apa pun, tetapi atas nama pribadi rakyat Indonesia yang sangat concern dan sangat memperhatikan dan mengkhawatirkan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam dua bulan terakhir ini," kata rokmin. Rokhmin meyakini para tokoh dan akademisi yang hadir dalam diskusi ini memiliki tujuan yang sama, yakni mewujudkan Indonesia menjadi negara maju, adil, dan berdaulat. Dia mengatakan, majunya sebuah bangsa dan negara bisa tercapai apabila kehidupan berdemokrasi tidak dicederai. BACA JUGA: Jelang Penetapan Nomor Urut Capres, Mahfud MD: Harapannya Dapat Keberuntungan Hanya saja, kata dia, demokrasi di Indonesia yang baru tahap prosedural, makin terlihat turun setelah muncul sebuah putusan dengan nuansa drama dari Mahkamah Konstitusi (MK). "Kami sepakat, syarat kemajuan sebuah bangsa adalah pada terlaksananya sistem dan kehidupan berdemokrasi. Kalau setahun terakhir ini kita mencermati, bahwa demokrasi sejak reformasi ini baru tahap prosedural, belum substansi, sekarang lebih parah lagi, terutama dengan drama korea yang terjadi di MK. Kita tahu semua bahwa itu adalah pemaksaan kehendak," ujar Rokhmin Dahuri .Adapun, sejumlah tokoh yang hadir dalam diskusi ialah para pakar hukum tata negara seperti Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar atau Uceng, dan Refly Harun. Diskusi yang sama juga menghadirkan peneliti LIPI Ikrar Nusa Bakti, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid, hingga budayawan Romo Magnis Suseno.