Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mewanti-wanti jajaran TNI menjaga netralitas dalam Pemilu 2024.https://news.okezone.com/read/2023/11/16/337/2921385/pemilu-2024-bawaslu-ri-wanti-wanti-tni-jaga-netralitasidhttps://news.okezone.com/read/2023/11/16/337/2921385/pemilu-2024-bawaslu-ri-wanti-wanti-tni-jaga-netralitashttps://news.okezone.com/read/2023/11/16/337/2921385/pemilu-2024-bawaslu-ri-wanti-wanti-tni-jaga-netralitasKamis 16 November 2023 11:11 WIBIrfan MaulanaBawaslu RI (Foto: Dok MPI)https://img.okezone.com/content/2023/11/16/337/2921385/pemilu-2024-bawaslu-ri-wanti-wanti-tni-jaga-netralitas-5ZLX4tDzjB.jpg <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8xNS8xLzE3MzY5Ni81L3g4cG4zc20=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mewanti-wanti jajaran TNI menjaga netralitas dalam Pemilu 2024. Anggota Bawaslu Puadi pun menjabarkan mengenai pelanggaran administrasi dan tindak pidana dalam pemilu dan pemilihan (Pilkada). Dalam pelanggaran administrasi pemilu, menurutnya dari Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. BACA JUGA: Dirikan Posko Aduan, TPN Ganjar-Mahfud: Waspadai Kelicikan dan Kecurangan Pemilu 2024! Secara teknis ketentuan mengenai tata cara, prosedur, atau mekanisme administrasi pelaksanaan pemilu ini, lanjutnya, diatur di dalam UU Pemilu; Peraturan KPU (PKPU); dan keputusan-keputusan KPU. “Jadi pelanggaran administrasi pemilu ini merupakan pelanggaran terhadap norma UU Pemilu, Peraturan KPU, dan/atau Keputusan KPU yang mengatur mengenai tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan pemilu,” ucapnya Kamis, (16/11/2023). BACA JUGA: Pemprov Jabar Bakal Pecat ASN yang Terlibat Politik Praktis pada Pemilu 2024 Puadi mencontohkan pelanggaran administrasi pemilu. Dia mengungkapkan, KPU memasukkan masyarakat yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih ke dalam daftar pemilih tetap (DPT). “KPU menetapkan seseorang yang mantan terpidana korupsi yang belum menjalani masa jeda selama lima tahun setelah dinyatakan bebas dari hukuman penjara maupun denda dalam daftar calon tetap (DCT) untuk calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD,” ujarnya. BACA JUGA: Tingkat Partisipasi di Pemilu 2019 Capai 81,93%, Wapres: Kalau Bisa Lebih di 2024 Contoh lainnya, Puadi melanjutkan, KPU melakukan verifikasi terhadap syarat pencalonan tidak sesuai prosedur. “Contoh lain seperti peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk melakukan kampanye pertemuan terbatas atau rapat umum tanpa pemberitahuan kepada kepolisian atau pemasangan alat peraga kampanye (APK) di tempat yang dilarang,” tuturnya. Untuk tindak pidana pemilu, Puadi menyatakan sebenarnya dalam UU Pemilu tidak mengatur mengenai definisi dari tindak pidana pemilu. “Tetapi kemudian, dalam UU Pemilu 7/2017 ini ada 77 tindak pidana yang diatur dari Pasal 488 sampai Pasal 553,” ujarnya. BACA JUGA: Pemilu 2024 di Depan Mata, Wapres: Secara Alamiah, Temperatur Politik Akan Menghangat Dia menyatakan, dalam norma tindak pidana pemilu, subjek paling banyak yang dikenai adalah penyelenggara pemilu. “Terdapat 26 norma yang subyek pidananya adalah penyelenggara pemilu, terdiri dari 23 (norma) untuk jajaran penyelenggara KPU dan tiga untuk jajaran Bawaslu,” sebutnya. Mantan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta ini menambahkan, tren putusan pidana pemilu sejak 2018. “Dalam Pemilihan 2018 ada 68 putusan. Terdiri dari netralitas ASN, termasuk kepala desa ada 33 putusan. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan pendidikan ada tujug putusan. Lalu politik uang ada enam putusan, kampanye di luar jadwal ada empat putusan,” katanya. BACA JUGA: Pemilu 2024 di Depan Mata, Wapres: Secara Alamiah, Temperatur Politik Akan Menghangat Sedangkan dalam tren putusan penyelenggaran tindak pidana dalam Pemilu 2019 totalnya 361 putusan. Menurutnya ada politik uang sebagai terbanyak dengan 83 putusan. “Mencoblos lebih dari sekali ada 65 putusan, menyebabkan suara tidak bernilai, adanya tambahan atau pengurangan hasil suara terdapat 43 putusan, dan netralitas kepala desa ada 31 putusan,” ujarnya. Dia melanjutkan, tren putusan dalam pilkada serentak 2020 terdapat 173 putusan. “Putusan itu terdiri dari politik uang ada 83 putusan, mencoblos lebih dari sekali 65 putusan, menyebabkan suara tidak bernilai, adanya tambahan atau pengurangan hasil suara sebanyak 43 putusan, dan netralitas kepala desa ada 31 putusan,” terangnya. Puadi meminta peserta yang merupakan hakim pertama militer untuk bersama-sama menjaga netralitas TNI dalam gelaran Pemilu 2024. "Dalam penanganannya netralitas TNI ini akan dilanjutkan dan ditangani oleh Bapak/Ibu sekalian. Untuk itu, mari kita bersama menjaga Pemilu 2024 ini lebih berkualitas sesuai dengan ketentuan UU,” pungkasnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8xNS8xLzE3MzY5Ni81L3g4cG4zc20=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mewanti-wanti jajaran TNI menjaga netralitas dalam Pemilu 2024. Anggota Bawaslu Puadi pun menjabarkan mengenai pelanggaran administrasi dan tindak pidana dalam pemilu dan pemilihan (Pilkada). Dalam pelanggaran administrasi pemilu, menurutnya dari Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. BACA JUGA: Dirikan Posko Aduan, TPN Ganjar-Mahfud: Waspadai Kelicikan dan Kecurangan Pemilu 2024! Secara teknis ketentuan mengenai tata cara, prosedur, atau mekanisme administrasi pelaksanaan pemilu ini, lanjutnya, diatur di dalam UU Pemilu; Peraturan KPU (PKPU); dan keputusan-keputusan KPU. “Jadi pelanggaran administrasi pemilu ini merupakan pelanggaran terhadap norma UU Pemilu, Peraturan KPU, dan/atau Keputusan KPU yang mengatur mengenai tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan pemilu,” ucapnya Kamis, (16/11/2023). BACA JUGA: Pemprov Jabar Bakal Pecat ASN yang Terlibat Politik Praktis pada Pemilu 2024 Puadi mencontohkan pelanggaran administrasi pemilu. Dia mengungkapkan, KPU memasukkan masyarakat yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih ke dalam daftar pemilih tetap (DPT). “KPU menetapkan seseorang yang mantan terpidana korupsi yang belum menjalani masa jeda selama lima tahun setelah dinyatakan bebas dari hukuman penjara maupun denda dalam daftar calon tetap (DCT) untuk calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD,” ujarnya. BACA JUGA: Tingkat Partisipasi di Pemilu 2019 Capai 81,93%, Wapres: Kalau Bisa Lebih di 2024 Contoh lainnya, Puadi melanjutkan, KPU melakukan verifikasi terhadap syarat pencalonan tidak sesuai prosedur. “Contoh lain seperti peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk melakukan kampanye pertemuan terbatas atau rapat umum tanpa pemberitahuan kepada kepolisian atau pemasangan alat peraga kampanye (APK) di tempat yang dilarang,” tuturnya. Untuk tindak pidana pemilu, Puadi menyatakan sebenarnya dalam UU Pemilu tidak mengatur mengenai definisi dari tindak pidana pemilu. “Tetapi kemudian, dalam UU Pemilu 7/2017 ini ada 77 tindak pidana yang diatur dari Pasal 488 sampai Pasal 553,” ujarnya. BACA JUGA: Pemilu 2024 di Depan Mata, Wapres: Secara Alamiah, Temperatur Politik Akan Menghangat Dia menyatakan, dalam norma tindak pidana pemilu, subjek paling banyak yang dikenai adalah penyelenggara pemilu. “Terdapat 26 norma yang subyek pidananya adalah penyelenggara pemilu, terdiri dari 23 (norma) untuk jajaran penyelenggara KPU dan tiga untuk jajaran Bawaslu,” sebutnya. Mantan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta ini menambahkan, tren putusan pidana pemilu sejak 2018. “Dalam Pemilihan 2018 ada 68 putusan. Terdiri dari netralitas ASN, termasuk kepala desa ada 33 putusan. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan pendidikan ada tujug putusan. Lalu politik uang ada enam putusan, kampanye di luar jadwal ada empat putusan,” katanya. BACA JUGA: Pemilu 2024 di Depan Mata, Wapres: Secara Alamiah, Temperatur Politik Akan Menghangat Sedangkan dalam tren putusan penyelenggaran tindak pidana dalam Pemilu 2019 totalnya 361 putusan. Menurutnya ada politik uang sebagai terbanyak dengan 83 putusan. “Mencoblos lebih dari sekali ada 65 putusan, menyebabkan suara tidak bernilai, adanya tambahan atau pengurangan hasil suara terdapat 43 putusan, dan netralitas kepala desa ada 31 putusan,” ujarnya. Dia melanjutkan, tren putusan dalam pilkada serentak 2020 terdapat 173 putusan. “Putusan itu terdiri dari politik uang ada 83 putusan, mencoblos lebih dari sekali 65 putusan, menyebabkan suara tidak bernilai, adanya tambahan atau pengurangan hasil suara sebanyak 43 putusan, dan netralitas kepala desa ada 31 putusan,” terangnya. Puadi meminta peserta yang merupakan hakim pertama militer untuk bersama-sama menjaga netralitas TNI dalam gelaran Pemilu 2024. "Dalam penanganannya netralitas TNI ini akan dilanjutkan dan ditangani oleh Bapak/Ibu sekalian. Untuk itu, mari kita bersama menjaga Pemilu 2024 ini lebih berkualitas sesuai dengan ketentuan UU,” pungkasnya.